Koran Jakarta | April 22 2018
No Comments
Mendari Tjahjo Kumolo tentang Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Suap dan Korupsi

Kepala Daerah Jangan Kongkalikong, Pasti Terbongkar

Kepala Daerah Jangan Kongkalikong, Pasti Terbongkar

Foto : ANTARA/Nova Wahyudi
A   A   A   Pengaturan Font
Gubernur Jambi, Zumi Zola, akhirnya resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian Dalam Negeri pun langsung bergerak cepat menunjuk Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Gubernur.

 

Penahanan Zumi Zola makin menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi, lalu masuk bui. Belum juga pemberitaan soal ditahannya Zumi Zola mereda, publik kembali dikejutkan dengan berita penangkapan Bupati Bandung Barat, Abubakar.

Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Berikut petikannya.

Gubernur Jambi, Zumi Zola, resmi ditahan KPK karena kasus korupsi, dan Selasa ini, Bupati Bandung Barat ditangkap KPK. Tanggapan Anda?

Saya sudah mengingatkan bahwa harus hati-hati pada area rawan korupsi. Sudah banyak menimpa kayak gubernur (Jambi) yang ada.

Mudah-mudahan ini pelajaran bagi semua semua pihak dalam penggunaan keuangan daerah, khususnya tentang perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pembelian barang dan jasa.

Saya sedih, Gubernur Jambi masuk tahanan KPK. Saya sudah ingatkan, jangan ada kongkalikong dengan DPRD, pasti terbongkar, ini yang harus dicermati.

Untuk Gubernur Jambi yang sudah ditahan, langkah Kemendagri sendiri bagaimana?

Ya, untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Provinsi Jambi, di mana Gubernur Jambi sudah berhalangan memimpin pemerintahan sehari-hari maka Wakil Gubernur Jambi ditunjuk Mendagri atas nama pemerintah pusat sebagai Plt Gubernur Jambi yang penyerahan SK Mendagrinya oleh Sekjen Kemendagri atas nama Mendagri di Kemendagri.

Kepala daerah sepertinya tak ada efek jera?

Ya, padahal aturan sistem sudah ada. Pengawasan dari KPK, kepolisian, kejaksaan, LSM, dari media juga ada. Makanya yang saya ingatkan tadi harus menghindari area rawan korupsi, khususnya yang menyangkut perencanaan anggaran, jual beli jabatan, dan sebagainya. Ya, kalau sudah OTT, ya itu resiko sendiri.

Adakah langkah pencegahan Kemendagri?

Sekarang KPK sedang turun ke bawah melakukan supervisi pencegahan korupsi, khususnya kepada pemangku kebijakan dan kepada para calon kepala daerah dan wakilnya.

Sekarang mulai di Bangka Belitung, lalu Sumatera Selatan (Sumsel), dan dan besok ke Lampung. Dan saya akan hadir di seluruh daerah sampai satu bulan penuh.

Beberapa yang ditahan KPK adalah para calon kepala daerah. Bagaimana kalau mereka yang sudah ditahan itu terpilih?

Ya, UU kita ikuti, tetap walaupun mereka sekarang tersangka, tapi tidak meninggal dunia, belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dia ikut berproses di pilkada.

Tahun kemarin ada kok yang ditahan, tapi menang mutlak di pilkada. Ya, kami lantik enggak apa-apa. Tapi begitu sudah diputuskan pengadilan salah, ya kita ganti.

Intinya, tetap asas praduga tidak bersalah, sistemnya sudah cukup bagus semua. Kembali ke perilaku masingmasing orang.

Pesan Anda untuk para kepala daerah dan yang masih jadi calon kepala daerah?

Para kepala daerah atau calon kepala daerah harus menggelorakan, memberikan pemahaman, pengertian kepada struktur aparat di bawahnya sampai kepada kepala desa untuk menghindari area rawan korupsi tadi. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment