Koran Jakarta | December 19 2018
No Comments
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, tentang Kepala Daerah Ikut Tim Kampanye Capres

Kepala Daerah Boleh Jadi Anggota Tim Sukses Capres

Kepala Daerah Boleh Jadi Anggota Tim Sukses Capres

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo K umolo, menyatakan kepala daerah atau wakil kepala daerah bisa jadi juru kampanye dalam pemilihan presiden nanti.

 

Untuk mengupas itu lebih dalam, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Secara aturan, bagaimana sebenarnya pengaturannya?

Saya kita pernyataan beliau (Mendagri Tjahjo Kumolo) tidak salah. Ada dasar hukumnya. Penyataan Mendagri bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah boleh jadi jurkam atau jadi anggota tim sukses capres sesuai Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Di pasal berapa dalam UU Pemilu soal itu diatur?

Ini kan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 281 Ayat 1 UU Pemilu dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Ketentuan pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dan ketentuan ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ada payung hukum lain yang mempertegas itu?

Ada, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPRD, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wapres, serta Cuti dalam Kampanye Pemilu.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 mengatur tentang itu.

Seperti apa pengaturannya?

Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 36 PP Nomor 32 Tahun 2018. Pasal 36 Ayat (1) menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama satu hari kerja dalam satu minggu pada masa kampanye pemilihan umum.

Pasal 36 Ayat (2) menyatakan hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilihan umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pengaturan tentang cuti kampanye kepala daerah juga diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 32 Tahun 2018.

Dalam pasal tersebut dinyatakan cuti kampanye gubernur atau wakil gubernur diberikan oleh Mendagri. Sementara cuti kampanye bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali,kota diberikan oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Selanjut lebih teknis KPU mengatur dalam PKPU.

Di PKPU seperti apa pengaturannya?

Tentang ini, KPU telah mengeluarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 62 Ayat (1) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagai anggota tim kampanye dan atau pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 62 Ayat (3) menyatakan cuti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment