Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, soal Pembentukan Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Kemungkinan Jokowi Akan Terapkan Sistem Proporsional dalam Menyusun Kabinet

Kemungkinan Jokowi Akan Terapkan Sistem Proporsional dalam Menyusun Kabinet

Foto : ANTARA/WAHYU PUTRO A
Burhanuddin Muhtadi
A   A   A   Pengaturan Font
Setelah ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019–2024, Joko WIdodo (Jokowi) dan KH Ma’ruf Amin dihadapkan pada tantangan membentuk kabinet untuk merealisasikan janji-janji politik masa kampanye.

Kendati demikian, saat ini setiap anggota partai politik koalisi tengah berebut kursi menteri. Selain itu, muncul isu kabinet rekonsiliasi yang dimaknai dengan bergabungnya partai lawan ke dalam koalisi pemerintahan, dengan kata lain “kabinet jatah kursi”.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta mewawancarai Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Minggu (7/7). Berikut hasil pembahasannya.

Menurut prediksi Anda, siapa partai yang mendapat jatah kursi menteri paling banyak?

Kalau pilihan siapa yang banyak mendapatkan posisi kementerian, saya kita itu ditentukan lagi-lagi oleh kesepakatan lama, yakni proporsionalitas. Semakin banyak kursi dan suara yang diperoleh satu partai, semakin besar kursi menteri yang diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Kalau melihat itu, PDI-P yang paling banyak, kedua Partai Golkar.

Bagaimana dengan beberapa partai yang mengeklaim jatah sekian kursi?

Saya terus terang, jika saya menjadi ketum parpol koalisi, saya akan memahami dan akan mencoba mencari tahu kebiasaan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu biasanya di dorong-dorong, didesak-desak itu, kurang respek. Ya kalau menurut saya, Pak Jokowi kemungkinan besar akan menggunakan sistem proporsional dalam menyusun kursi menteri.

Lalu, bagaimana dengan partai di luar koalisi yang ingin jatah menteri?

Memang salah satu isu rekonsiliasi ini memaksa Pak Jokowi untuk memberikan kesempatan bagi parpol pendukung di luar koalisi. Isu-isu di belakang memang kuat meski pembuktiannya tidak bisa secara langsung. Tetapi, untuk apa ada pemilu jika partai yang kalah ramai-ramai bergabung ke pemerintah. Kan, yang menang pemilu akan jadi pihak pemerintah, dan yang kalah di luar pemerintah dengan menyampaikan solusi alternatif. Bukan jaminan juga jika Gerindra, PAN, Demokrat masuk ke koalisi, pemerintahan akan berjalan lancar.

Berarti, bisa jadi ancaman jika parpol di luar koalisi bergabung?

Iya, komplikasi demokrasi. Jika partai di luar koalisi gabung ke pemerintahan, bukan jaminan koalisi pemerintah akan semakin kuat. Justru itu koalisi obesitas, ibarat orang yang gemuk dan kelebihan badan, akibatnya kadar lemak akan membuat koalisi lemah. Ingat, ketika SBY pada periode keduanya gagal me-manage koalisi. PKS dan Golkar terus mengguncang pemerintahan dengan isu Century dan sebagainya. Mereka bermanuver dengan menggerogoti tubuh koalisi karena disiplin koalisi yang melemah.

Lalu, apakah pertemuan Jokowi-Prabowo masih diperlukan jika rekonsiliasi bukan bagibagi kursi?

Kalau bertemu mestinya sah-sah saja. Prinsip saya adalah rekonsiliasi jangan diartikan sebagai bagi-bagi kursi. Jadi, ini yang sering salah kaprah. Lagi juga, melihat gelagatnya, parpol koalisi pendukung Jokowi tidak sepakat jika parpol di luar koalisi bergabung ke pemerintahan.

Kemudian, paket koalisi seperti apa yang akan dipilih Jokowi?

Parpol pendukung Pak Jokowi itu sudah memperoleh kurang lebih sekitar 60 kursi di DPR, artinya sudah mayoritas. Sehingga tidak disebut sebagai minority coalition seperti yang terjadi pada 2014. Kalau pengin solid, jangan terlalu ramping, jangan terlalu gemuk juga. Jadi mengandalkan koalisi yang ada saja, the winning coalition. Lalu, supaya partai-partai oposisi komitmen berada di luar pemerintahan, beri saja insentif seperti pimpinan komisi di parlemen. Jangan di sapu bersih sama kekuatan pendukung Pak Jokowi. 

 

trisno juliantoro/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment