Kemudahan Berbisnis Butuh Kepastian Hukum | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 25 2020
No Comments
Strategi Pembangunan I Menteri BKPM Yakin 3 Tahun Lagi Peringkat EODB Indonesia Naik Ke-40

Kemudahan Berbisnis Butuh Kepastian Hukum

Kemudahan Berbisnis Butuh Kepastian Hukum

Foto : Sumber: Bank Dunia – Litbang KJ/and
Indikator tersebut merupakan peringkat diantara 190 negara yang menjadi objek survei Bank Dunia
A   A   A   Pengaturan Font

>> Keputusan pemerintah mesti memberikan kepastian berusaha, bukan untuk dimanfaatkan oleh pemburu rente.

>> Ketidakpastian penyelesaian sengketa pembayaran polis menurunkan kepercayaan investor.

JAKARTA – Keinginan pemerintah untuk meningkatkan peringkat ke­mudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) menjadi urutan ke-40 dari 190 negara mesti segera direali­sasikan dengan memperbaiki indikator sesuai dengan yang dibuat Bank Dunia. Untuk itu, sejumlah kalangan menya­takan pemerintah mesti mengutama­kan kepastian hukum agar memberikan dampak luas terhadap perekonomian.

Peneliti ekonomi Indef, Bhima Yu­dhistira Adhinegara, mengatakan selain permasalahan regulasi, kemudahan ber­bisnis juga ditentukan oleh kemudahan perizinan dan kepastian hukum.

“Selain regulasi, kemudahan berbis­nis juga ditentukan oleh komponen lain, yaitu infrastruktur kelistrikan yang me­madai, akses pembiayaan yang mudah didapat pengusaha dan biaya bunga yang rendah, tarif pajak yang kompetitif, per­lindungan terhadap investor minoritas. Tapi, terpenting lagi kepastian hukum,” ujar Bhima saat dihubungi, Kamis (13/2).

Menurut Bhima, kepastian hukum terkait dengan kemudahan perizinan, perlindungan terhadap investor, dan pemberantasan korupsi.

“Adanya kasus Jiwasraya, Asabri, dan AJB Bumiputera sangat menurunkan kepercayaan investor karena adanya ketidakpastian penyelesaian sengketa pembayaran polis,” tegasnya.

Bhima mengatakan kepastian hukum juga berhubungan dengan keputusan pemerintah maupun pengadilan.

“Keputusan pemerintah mesti mem­berikan kepastian berusaha, bukan un­tuk dimanfaatkan oleh pemburu rente. Demikian juga keputusan pengadilan, mesti memberikan efek jera sehingga ti­dak lagi terulang kasus korupsi atau ka­sus hukum lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri untuk mengakselerasi peringkat EODB Indo­nesia agar berada di posisi 40 dari 190 negara yag disurvei Bank Dunia. Menu­rut Presiden, ada empat komponen yang berada pada peringkat di atas 100 yakni memulai usaha (starting a business) yang peringkatnya masih di 140, kemudian perizinan mendirikan bangunan (deal­ing with construction permit) masih di posisi 110. Selanjutnya, pendaftaran pro­perti (registering property) yang justru naik ke level 106, dan perdagangan lintas negara (trading across border) yang stag­nan pada posisi 116 (lihat infografis).

Diketahui, Bank Dunia setiap ta­hun mengeluarkan laporan tentang kemudahan berbisnis 190 negara ber­dasarkan 10 indikator. Apabila Indone­sia naik peringkat ke-40, posisinya akan menggusur Vietnam yang berada di pe­ringkat 69, Brunei Darussalam peringkat 55, Tiongkok peringkat 46, dan mende­kati Jepang yang berada di peringkat 39.

Dicapai 3 Tahun

Sementara itu, Kepala Badan Koordi­nasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengatakan target peringkat kemudahan berusaha ke posisi 40 baru bisa dicapai dalam tiga tahun ke depan. Dia juga menekankan BKPM siap mem­perbaiki setiap komponen pada ekonomi untuk mendongkrak posisi Indonesia yang saat ini bertengger di peringkat 73.

“Saya pikir itu beberapa hal yang perlu disampaikan dan kami targetkan tahun 2021, EODB kita akan naik pe­ringkat. Lalu sesuai Presiden, 2023 men­jadi 40,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, dari 10 indikator EODB, pihaknya sudah melakukan bebe­rapa perbaikan. Adapun perizinan IMB dari 191 hari sekarang dipangkas hanya menjadi 54 hari di Kementerian PUPR.

Menurut Bahlil, langkah itu adalah salah satu contoh perbaikan yang su­dah dilakukan untuk perbaikan pering­kat kemudahan berusaha di Indonesia. “Juga kita bagaimana mensimplifikasi dari sisi persyaratan maupun sisi waktu,” jelasnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Ka­din Indonesia bidang Industri Energi, Minyak, dan Gas (Migas), Bobby Gafur Umar, mengatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan berdam­pak luas bagi dunia usaha dan pereko­nomian nasional. “Sebenarnya, masih banyak peraturan yang tidak harmonis, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saya yakin omnibus law akan memang­kas, menyederhanakan, dan meny­elaraskan aturan yang tumpang tindih. Omnibus law akan berdampak luas bagi dunia usaha dan perekonomian nasio­nal,” katanya. Ant/uyo/ers/YK/AR-2

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment