Koran Jakarta | October 23 2018
No Comments
Pembangunan Wilayah | BKKBN Diminta Terus Mengedukasi Masyarakat

Kampung KB Jadi Pusat Integrasi Program Pemerintah

Kampung KB Jadi Pusat Integrasi Program Pemerintah

Foto : ISTIMEWA
Menteri Koordinator Bi­dang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maha­rani.
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah akan menjadikan Kampung KB sebagai pusat integrasi berbagai program di daerah.

 

JAKARTA - Kampung Ke­luarga Berencana (KB) akan menjadi pusat integrasi ber­bagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejah­teraan rakyat mulai dari pem­bangunan manusia hingga in­frastruktur. Kampung KB akan menjadi lokus pembangunan keluarga yang berisikan pro­gram-program pemerintah.

“Kami tidak bisa bekerja sen­diri, tapi harus bersama-sama dengan kementerian lembaga lainnya. Program pemerintah harus dibawa bersama-sama” kata Menteri Koordinator Bi­dang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maha­rani, pada rapat koordinasi na­sional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasi­nonal (BKKBN), di Jakarta, Se­lasa (13/2).

Puan mengatakan dengan adanya Kampung KB, BKKBN tidak hanya mengurusi soal pe­ngendalian kelahiran semata. BKKBN ke depan juga harus membangun kesadaran ke­luarga dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pelaksana Tugas Kepa­la BKKBN, Sigit Priohutomo, menjelaskan Kampung KB akan mengintegrasikan be­berapa program pemerintah. Program tersebut, antara lain program keluarga harapan, program padat karya tunai untuk 1.000 desa di 100 kabu­paten, penanganan masalah stunting dan gizi buruk, pem­bangunan akses sanitasi dan air bersih, program kependu­dukan, KB, dan pembangunan keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, dan lainnya.

“Kampung KB itu intinya kegiatan yang ada di kampung, tapi isinya lintas program pe­merintah. Ada penanganan stunting, ada padat karya, ada Germas, dan lainnya. Di situ dijadikan satu,” kata Sigit.

BKKBN yang membawahi Kampung KB akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kemen­terian Sosial, Kementerian Ke­sehatan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kemen­terian Pertanian, dan lainnya di bawah koordinasi Kemen­ko PMK. Sigit menyebutkan hingga saat ini sudah ada lebih dari 7.600 Kampung KB di selu­ruh Indonesia.

Jumlah tersebut, tambah Sigit, sudah menyamai jum­lah kecamatan di Indonesia, sekitar 7.000 kecamatan. Na­mun, jumlah itu masih kecil dibandingkan dengan jumlah seluruh desa yang ada di Indo­nesia, yakni sekira 80.000 desa. Hingga akhir 2018 ditargetkan jumlah Kampung KB bertam­bah, khususnya untuk desa-desa kategori miskin.

Mengedukasi Masyarakat

Pada kesempatan tersebut, Puan meminta BKKBN un­tuk menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat ter­kait permasalahan kesehatan ibu dan bayi. BKKBN harus edukasi agar perempuan tidak menikah dini. Itu satu PR lagi.

Setiap perempuan memiliki hak untuk bisa menentukan kapan dirinya menikah dan kapan dirinya mengandung hingga memiliki anak. Menko PMK meminta BKKBN tidak hanya menjalankan tugas un­tuk membatasi angka kelahir­an dengan program dua anak cukup, namun juga menyo­sialisasikan dan edukasi pada perempuan tentang kesehatan reproduksi dan kesehatan bayi.

Puan mengaku setiap kali bertemu dengan masyarakat saat kunjungan kerja di dae­rah selalu mendapati masalah terkait kesehatan ibu dan bayi. Perempuan punya hak untuk bisa tentukan kapan bisa me­nikah atau tidak, dan kapan boleh mengandung. “Setiap saya ke lapangan, selalu per­masalahannya itu. Kesehatan ibu, kematian bayi, dan stunt­ing,” kata Puan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang, Orson Nawa, menga­takan Dinas Perikanan dan Ke­lautan Kota Kupang menyiap­kan bantuan 135 ribu benih ikan lele untuk masyarakat tidak mampu di empat Kampung KB. Benih ikan lele tersebut dibagi­kan secara cuma-cuma kepada masyarakat. SM/Ant/N-3

 

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment