Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Temuan BPK I Beberapa Perusahaan Tercatat di BEI

Jutaan Hektare Lahan Sawit Langgar Aturan

Jutaan Hektare Lahan Sawit Langgar Aturan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
BPK meminta penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit itu tidak mengganggu penerimaan negara.

 

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan jutaan hektare lahan sawit milik perusahaan bermasalah, termasuk perusahaan terbuka. Mereka melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Meski tak merinci nama perusahaan yang melanggar aturan main itu, anggota IV BPK, Rizal Djalil, menegaskan beberapa perusahaan tersebut merupakan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang notabene adalah perusahaan publik. “Sesuai ketentuan, sebagai emiten di bursa, seharusnya perusahaan tersebut memenuhi praktik Good Corporate Governance (GCG).

Saya terus terang tidak mau menyebut satu demi satu perusahaannya. Teman-teman tahu bahwa semua perusahaan ini terdaftar di bursa,” kata Rizal Djalil saat menyampaikan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Perizinan, Sertifikasi, dan Implementasi Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan oleh BPK, di Jakarta, Jumat (23/8). Rizal membeberkan praktik pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan sejumlah industri perkebunan sawit itu. Menurutnya, terdapat lima hal yang dilanggar oleh perusahaan sawit. Pertama, perusahaan belum memiliki hak guna usaha (HGU). Kedua, perusahsan belum memenuhi kewajiban pengadaan perkebunan plasma. Ketiga, tumpang tindih usaha perkebunan dan pertambangan.

Keempat, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menggarap kawasan di luar izin yang diberikan pemerintah. “Kemudian juga ada perusahaan yang melaksanakan perkebunan itu di atas hutan konservasi, hutan lindung, dan bahkan taman nasional,” tutur Rizal. Ia menegaskan lahan sawit bermasalah tersebut tersebar di Pulau Sumatera, meliputi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Tak hanya di Pulau Sumatera, lahan sawit bermasalah juga ditemukan di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Namun, ia meminta penyelesaian permasalahan perkebunan kelapa sawit itu tidak meng ganggu penerimaan negara. Pasalnya, sawit merupakan penghasil devisa terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor minyak sawit sejak 2013 hingga 2017 cenderung mengalami peningkatan. Pada 2013 total volume ekspor mencapai 22,22 juta ton dengan total nilai sebesar 17,14 miliar dollarAS dan meningkat pada 2017 menjadi 29,07 juta ton dengan total nilai mencapai 20,72 miliar dollar AS. Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan hasil temuan Bank Dunia maupun BPK sama angkanya.

“Kira-kira 81 persen itu tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, baik mengenai jumlah luasan, areanya, ISPO, plasmanya,” kata Luhut, di Kantor BPK, Jakarta. Dia mengatakan lima pelanggaran yang diungkapkan BPK itu telah terjadi sejak sekitar 20–25 tahun lalu. Luhut mencontohkan, kesalahan industri kelapa sawit di masa lalu itu, misalnya, masuk hutan lindung dam masuk di lahan gambut. “Sekarang kita perbaiki. Harus cari solusinya, tidak boleh dibiarkan gini,” ujarnya. bud/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment