Koran Jakarta | October 16 2018
No Comments
Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbach, tentang Kegiatan Elite Parpol pada Hari Raya

Jangan Cederai ‘Open House’ dengan Kegiatan Politik

Jangan Cederai ‘Open House’ dengan Kegiatan Politik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Jelang Hari Raya Lebaran, sujumlah elite parpol dan pejabat negara akan menggelar open house. Jika tidak diawasi, hal tersebut berpotensi menjadi temuan pelanggaran kampanye. Apalagi momentum Hari Raya bertepatan dengan perhelatan Pilkada Serentak 2018, 27 Juni nanti, disambung dengan pendaftaran calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk Pemilu 2019.

 

Bawaslu, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan, dituntut jeli dalam mengawasi setiap agenda para elite tersebut agar momentum Hari Raya tidak disusupi agenda politik yang dapat merusak nilai ibadah itu sendiri.


Untuk mengulas hal tersebut, Koran Jakarta, mewawancarai Ketua Bawaslu RI, Abhan Misbach, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.


Apa yang Bawaslu lakukan dalam mengawasi agenda para elite di Hari Raya nanti?


Intinya, Bawaslu akan melakukan pemantauan terhadap para elite parpol yang akan melakukan agenda open house.

Bawaslu sendiri akan memberikan semacam surat edaran yang berisi imbauan agar para calon yang sedang mengikuti kontestasi atau bahkan baru akan mengikuti kontestasi politik agar tidak mencampuri agenda keagamaan dengan unsur politik.


Open house kan dibolehkan?


Betul. Pada prinsipnya kami (Bawaslu) tidak bisa melarang orang beribadah, atau melakukan open house saat Hari Raya dan sah sah saja. Tapi, batasannya adalah jangan sampai kegiatan itu tercederai pelanggaran kampanye.


Upaya seperti apa yang akan dilakukan Bawaslu dalam memantau aktivitas tersebut?


Tentunya karena hal tersebut sudah melekat dan menjadi tugas Bawaslu sebagaimana yang diatur UU Pemilu, maka sudah barang tentu teman-teman di Bawaslu daerah sudah pasti melakukan pengawasan. Intinya, Bawaslu bukan mencurigai, tapi kewajiban kami melakukan pengawasan.


Bawaslu sudah punya perkiraan agenda keagamaan yang berpotensi disusupi politik?


Enggak ya, karena pada dasarnya dari awal Ramadan pun kami sudah meminta daftar para elite atau kader parpol menyerahkan setiap agenda mereka agar dalam Bawaslu mudah mengawasi setiap gerak para elite atau kader parpol apakah tindakan yang dilakukan dalam setiap agenda Ramadan sampai hari Raya diselingi dengan unsur politik.

Apalagi kan Bawaslu sudah bekerja sama juga dengan Baznas bahkan sampai Bawaslu me-launching buku serial pengawasan partisipatif. Itu menunjukkan banyak pihak ingin membantu Bawaslu dalam menjaga kesucian bulan suci Ramadan agar tidak dikotori oleh money politics atau black campaign lainnya.


Imbauan Bawaslu kepada elite parpol atau bagi para peserta pilkada yang akan menggelar open house nantinya?


Ya, kalau mau bikin open house semestinya ajak juga tokoh masyarakat setempat, stakeholder, atau bahkan setiap unsur masyarakat di situ karena pada intinya Bawaslu tidak bisa melarang siapa pun untuk datang, datang ya datang saja.

Tapi jangan datang terus dikasih uang, terus dimintai nyoblos si A atau B, itu salah. Kami gak bisa melarang orang datang, hanya membatasi peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran pemilu. Sebab kami bisa disalahi kalau orang mau silaturahmi, tetapi malah dilarang.


Adakah solusi lain selain bagi peserta agar tidak merasa dibatasi ketika open house?


Ya, Bawaslu akan mengajak masyarakat ikut mengawasi praktik politik uang berkedok open house. Karena jika itu dilakukan maka akan memiliki dampak yang lebih besar. Pertama, masyarakat akan sadar bahwa politik uang tidak dibenarkan.

Kedua, calon kepala daerah sungkan melakukan praktik politik uang lantaran Bawaslu mengajak masyarakat ikut mengawasi. rama agusta/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment