Koran Jakarta | August 22 2018
No Comments
Layanan Rehabilitasi Medik Tunggu Hasil Audit BPKP

Jaminan Kesehatan | Persi Sarankan 3 Perdirjampelkes Dibatalkan

Jaminan Kesehatan | Persi Sarankan 3 Perdirjampelkes Dibatalkan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Audit internal BPJS Kesehatan oleh BPKP untuk mengetahui kondisi keuangan BPJS Kesehatan secara detil.

 

JAKARTA - Keputusan me­ngenai diberlanjutkan atau tidak Peraturan Direktur Ja­minan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) BPJS Kese­hatan nomor 2, 3, dan 5 terkait pelayanan katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik masih menunggu audit Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP). Diha­rapkan dalam satu minggu ke depan sudah keputusan.

“Menunggu minggu depan, menyelesaikan review BPKP terhadap defisit cash flow. Kondisi seperti ini sampai me­nunggu minggu depan,” kata Direktur Utama BPJS Kesehat­an, Fachmi Idris, mengatakan hal tersebut usai rapat koor­dinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemba­ngunan Manusia dan Kebuda­yaan, di Jakarta, Kamis (9/8).

Pada rapat koordinasi yang tertutup tersebut tampak ha­dir Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mul­yani, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Fachmi menyampaikan bahwa pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional menggunakan prinsip anggaran berimbang. BPJS Kesehatan bersama Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional telah merencanakan anggaran pada 2018 dan sama-sama mengeta­hui adanya defisit.

“Kita menyusun rencana kerja anggaran tahunan yang itu disusun bersama dengan Men­teri Kesehatan, dengan Menteri Keuangan, dengan DJSN semua. Sudah akhirnya diputuskan dalam peraturan menteri se­mua tanda tangan, sudah tahu bahwa pada 2018 ini ada berapa miss match,” kata Fachmi.

Kendati demikian, lanjut dia, pelayanan kepada masyarakat harus terus berjalan, di sam­ping pemerintah melakukan penyesuaian pada anggaran.

Menteri Keuangan, Sri Mul­yani yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan tu­juan dilakukannya audit secara internal oleh BPKP ialah untuk melihat kondisi keuangan BPJS Kesehatan secara detil.

“Tujuannya adalah untuk melihat secara detil, pertama tagihan yang sudah dibayar­kan oleh pemerintah sampai dengan 2018 pada Juli ini dan komponennya. Kemudian, kita juga ingin melihat polanya se­lama ini ke belakang, sehingga kita juga bisa melihat tren dari masyarakat dalam mengguna­kan fasilitas kesehatan itu se­perti apa,” jelas dia.

Menkeu juga mengatakan Menteri Kesehatan dalam rapat tersebut menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia(IDI) terkait standardisasi pelayanan.

Harus Dibatalkan

Secara terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi), Kuntjoro Adi Purjanto, menya­takan penerapan Perdirjampel­kes Kesehatan BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 mengenai pelayanan katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik telah mengurangi manfaat ja­minan kesehatan nasional. Ka­rena itu, ia menyarankan agar ketentuan itu dibatalkan.

“Menimbulkan keresahan di masyarakat dan di rumah sakit, merugikan masyarakat, meng­ganggu upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan ke­amanan pasien, mengganggu upaya strategis pemerintah di bidang kesehatan khususnya upaya menurunkan angka ke­matian bayi sebagaimana tar­get SDGs,” kata dia.

Persi menyadari bahwa ke­terbatasan anggaran Dana Ja­minan Sosial telah menyebab­kan defisit pada pembiayaan BPJS Kesehatan. Namun, pene­rapan ketentuan direktur yang menyebabkan pengurangan manfaat jaminan kesehatan, dan mengorbankan mutu stan­dar pelayanan rumah sakit dan standar pelayanan profesi.

Persi meminta BPJS Kesehat­an mematuhi amanah regulasi yang masih berlaku bahwa ke­wenangan pengaturan manfaat dan tarif adalah kewenangan Kementerian Kesehatan.

“Kami mendesak revisi Per­pres No 12 Tahun 2013 segera diterbitkan sebagai landasan perbaikan JKN di bawah Per­pres dan meminta peraturan di­rektur BPJS Kesehatan tersebut dibatalkan sampai penerbitan revisi Perpres No 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,” pungkasnya. eko/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment