Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments

Jalan Remang Rekonsiliasi

Jalan Remang Rekonsiliasi

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

oleh arif b rahman

Penetapan Ko­misi Pemilihan Umum (KPU) pada pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019–2024 me­nandai berakhirnya tahapan penting proses kontestasi po­litik yang telah berlangsung sekitar 10 bulan. Kini pertemu­an rekonsiliatif menjadi kabar yang ditunggu-tunggu banyak pihak.

Islah sejati untuk merekat­kan kembali kohesi sosial yang sempat renggang menjadi ha­rapan khalayak. Namun, sejauh ini uluran tangan rekonsiliasi dari kubu pemenang masih be­lum bersambut. Jokowi dan Prabowo sudah bertemu. Lalu, mengapa sebelum ini rekon­siliasi tak di jalur terang?

Setidaknya ada dua alasan. Pertama, keengganan melang­kah menuju ruang rekonsiliasi tidak lepas dari sindrom paro­chial altruism, yaitu tendensi untuk lebih peduli pada teman sekubu, terutama yang telah berjuang dan berkorban ber­sama. Hal ini tampak dari pra­syarat yang diajukan, misalnya, pemulangan Rizieq Shihab. Juga pembebasan sejumlah pendukung Prabowo-Sandi yang ditahan beberapa bulan terakhir.

Jadi, persepsi bahwa marta­bat dan pengorbanan kelompok perlu dihargai mendasari diksi rekonsiliasi. Sebagaimana di­ungkapkan Sekjen Partai Ger­indra, syarat-syarat tersebut sebagai bagian dari proses pen­genduran perbedaan pendapat yang tajam di tengah masyara­kat selama Pilpres 2019.

Kedua, kerumitan gelaran perjamuan rekonsiliasi ti­dak lepas dari epidemi erosi konsensus politik. Lemahnya konsolidasi politik ini tengah mewabah di berbagai nega­ra. Bahkan di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat pun, beberapa dekade terakhir tengah menggejela fenomena massa pendukung kubu memandang oposan le­bih buruk dari kelompok sen­diri (Banda & Cluverius, 2018), yang disebut sebagai polarisasi afektif (PA).

Menilik kondisi perpolitikan Tanah Air dewasa ini, sadar atau tidak, sebenar­nya kita tengah me­masuki era PA. Di sini tiap-tiap pendukung kubu memandang oposan lebih buruk. Dampak PA adalah permusuhan resiprokal. Artinya, kelompok seberang (oposan) selalu dianggap salah. Semakin tinggi interes politik, tambah besar dendam politik. Akhirnya, memperlebar PA.

Dalam jangka pan­jang, PA akan memper­lebar jurang pembila­han. Polarisasi tingkat elite merupakan stimu­lus bagi ekspansi sekat identitas para pendu­kung tiap-tiap kubu ber­lawanan. Kemenangan elektoral satu pihak ditafsirkan sebagai an­caman karena agenda politik dan visi-misi yang berbeda. Pan­dangan negatif terha­dap oposan ini ter­utama dipantik oleh politik identitas yang mempertegas perbe­daan multidimensi baik etnis, ras, mau­pun ideologi.

Sejatinya, pidato Prabowo Subianto yang menyatakan menghormati hasil keputus­an MK dan mengungkapkan akan patuh dan mengikuti jalur konstitusi, Undang-Un­dang Dasar 1945 dan sistem undang-undang merupakan sinyal rekonsiliatif. Faktanya, residu sosial dalam wujud sekat psikologis antarkubu masih begitu dalam. Memang, cuaca politik pascakotestasi pilpres masih menyisakan kepekatan mendung komunikasi.

Kemandegan kompromi efek rivalitas pilpres sudah se­layaknya segera diakhiri. Di atas kertas, polarisasi politik berkelanjutan dapat memantik konflik dan pengelompokan massa berbasis identitas eks­klusif. Akhirnya, mempertegas fraksi dan friksi (Baldassarri & Gelman, 2008). Dari perspektif identitas sosial, pembilahan di level elite juga dapat mem­pengaruhi massa pendukung. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa menumbuhkan keya­kinan, kubu seberang merupa­kan ancaman.

Luka Psikologis

Perseteruan terus-menerus akan memicu tensi politik yang pada gilirannya meninggalkan luka psikologis berupa erosi kohesi sosial. Keretakan di tingkat akar rumput cenderung abadi karena para pendukung fanatik biasanya lebih memilih menghindari interaksi dengan kubu seberang (Iyengar, Sood, & Lelkes, 2012).

Lebih parah, rasa permu­suhan tersebut bisa sangat mencolok baik secara riil mau­pun via media sosial. Serpihan perbedaan antardua kelompok yang berseberangan akan ber­lanjut dalam saluran media so­sial dan komunikasi digital. Di sana rivalitas implisit akan te­rus terpelihara. Narasi keben­cian bisa terus membuncah, bahkan kian mempertajam kontestasi yang telah usai.

Sebuah data menyebut, proporsi warga Amerika yang tinggal di daerah sangat par­tisan dan fanatik meningkat dari 27 persen pada tahun 1976 menjadi 48 persen pada tahun 2008 (Bishop, 2008). Internet sebagai sumber informasi di mana tiap kubu dapat memper­oleh bukti untuk mendukung keyakinan mereka, dituduh se­bagai penyebab utama.

Itulah alasan rekonsiliasi menjadi penting. Minimal ada dua alasan yang melatarbe­lakangi urgensi rekonsiliasi. Pertama, elite akan cenderung mengkritisi lawan politik terus-menerus untuk mengeksploita­si perbedaan posisi, sehingga memicu persepsi tentang per­bedaan identitas. Kedua, pembilahan yang begitu lebar dan men­colok akan memantik perseter­uan para pendukung di akar rumput. Mereka menjadi le­bih sadar bahwa identitas dan kubu memang berbeda.

Ruang kompromi untuk pro­ses negosiasi mempertemukan ide-ide berseberangan, ber­bagi konsesi hingga identifikasi output saling menguntungkan, harus segera dilakukan. Re­konsiliasi politik di tingkat elite berpotensi segera mencairkan kebekuan komunikasi politik. Polarisasi konstruktif sebagai manifestasi kontestasi tetap di­perlukan guna menjaga keber­langsungan demokrasi yang sehat. Misalnya, secara ikhlas menjalani peran sebagai partai oposisi.

Benar bahwa oposisi acap berkonotasi berposisi infe­rior. Namun demokrasi yang sehat menyaratkan oposisi konstruktif dengan peran me­lontarkan ide, kritik, dan dis­kursus dari luar pagar. Koalisi yang terlalu gemuk, dengan alasan rekonsiliasi, sejatinya bukan tawaran ideal. Pas­capembubaran koalisi Adil Makmur yang mengusung pa­sangan Prabowo-Sandi, par­tai-partai bekas pendukung kubu 02 mulai menimbang-nimbang untuk bergabung dengan pemerintah, penyeim­bang, atau oposisi.

Penjajakan yang telah dilakukan PAN dan Partai Demokrat merupakan sinyal balik badan ke arah peme­rintah. Membangun koalisi dengan pemerintah me­mang menawarkan stabili­tas dalam jangka pendek. Namun bergabung dengan pemenang juga memiliki hidden cost, yakni pendu­kung yang ter-demotivasi.

Hal lain yang juga patut dipertimbangkan, polari­sasi elite berkepanjangan dikhawatirkan melahirkan penipisan kepercayaan (distrust) terhadap insti­tusi negara. Padahal trust begitu krusial dalam sistem de­mokrasi. Trust adalah pondasi terlaksananya koordinasi dan saling bekerja-sama. Dalam kondisi demikian, efektivitas roda pemerintahan dipertar­uhkan.

Pertemuan elite dua kontes­tan dari dua spektrum berbeda tersebut amat dinantikan le­bih lanjut setelah di MRT un­tuk merawat nilai kebangsaan. Perbedaan dan keragaman su­dah menjadi warisan sejarah bangsa. Para elite sebagai re­presentasi dua kubu dengan nilai dan kepentingan berbeda, niscaya perlu kompromi demi outcome politik yang men­eduhkan.

Seandainya peluang kom­promi dan rekonsiliasi begitu sempit, upaya komunikasi te­tap perlu dijalin. Sebab me­rawat rasa kebangsaan me­merlukan pengorbanan dari tiap-tiap kubu. Penulis Alumnus Curtin University, Perth, Australia

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment