Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Pemerataan Pembangunan

Istana Presiden di Papua Bukti Negara Hadir

Istana Presiden di Papua Bukti Negara Hadir

Foto : BPMI SETPRES/MUCHLIS JR
BERSAMA TOKOH PAPUA I Presiden Joko Widodo berjalan bersama sejumlah tokoh Papua sebelum pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Pertemuan tersebut membahas isu-isu terkini di Papua.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pembangunan Istana Presiden di Jayapura, Papua, mesti dimaknai seba­gai kehadiran negara. Melalui istana diharapkan pemerintah bisa langsung mendengar ke­butuhan dan tuntutan warga.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Wawan Fahrudin, mengatakan rencana Presiden Joko Widodo untuk memba­ngun Istana Presiden di Jaya­pura merupakan bukti mende­ngarkan aspirasi rakyat.

“Negara akan selalu hadir di mana pun. Selain itu, keberada­an Istana untuk mendekatkan komunikasi antara pemimpin dan rakyatnya,” kata Wawan menanggapi salah satu permin­taan para tokoh Papua dan Pa­pua Barat dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakar­ta, Selasa (10/9).

Para tokoh Papua dan Papua Barat yang hadir sebanyak 61 orang. Mereka terdiri dari pe­jabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa. Saat bertemu Presiden mereka menyampaikan beberapa per­mintaan.

Permintaan yang disampai­kan tokoh masyarakat, Abisai Rollo, adalah pemekaran pro­vinsi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, pem­bentukan badan nasional urus­an tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon satu dan dua di kementerian dan LPMK, pembangunan asrama Nus­antara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan maha­siswa Papua.

Mereka juga mengusulkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020, menerbitkan instruksi presiden untuk peng­angkatan aparatur sipil negara (ASN), honorer di Papua, me­minta percepatan palapa ring timur Papua, meminta Presi­den mengesehkan lembaga adat dan anak Papua, dan ter­akhir meminta agar dibangun Istana Presiden RI di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura.

“Ini perlu kami sampaikan. Saya, Abisai Rollo, menyum­bangkan kepada negara tanah 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden sehingga per­jalanan ke Papua diubah dari berkunjung, tapi berkantor di Papua,” ucap Abisai yang juga Ketua DPRD Jayapura.

Mendengar hal tersebut, Pre­siden Jokowi langsung memberi­kan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan per­usahaan lainnya.

Bahkan, dalam tahap perta­ma, Presiden akan mengalokasi­kan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Hal itu di­lakukan karena dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, sudah beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemam­puan yang sangat baik.

Akan Diatur

Selain itu, Presiden juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontri­busi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan ese­lon sejumlah kementerian dan lembaga negara. “Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3,” ujarnya.

Sementara itu, terkait pem­bangunan Istana di Jayapura, Presiden mengaku masih akan mengomunikasikan dengan para menterinya agar tidak sa­lah perhitungan. Namun, tidak berapa lama Presiden mem­berikan sinyal persetujuannya.

“Jadi mulai tahun depan, Istana ini akan dibangun. Su­dah, dicatat,” ujar Presiden yang kemudian membuat se­luruh tamu undangan bersorak dan membuat riuh ruangan. ags/fdl/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment