Koran Jakarta | February 21 2019
No Comments
Seragam Dinas

Instruksi Mendagri Soal Pakaian Dinas Dicabut

Instruksi Mendagri Soal Pakaian Dinas Dicabut

Foto : ANTARA/Fikri Yusuf
Tjahjo Kumolo
A   A   A   Pengaturan Font

Malang – Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 225/10770/SJ Tahun2018 tentang Tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan di Lingkungan Kemendagri dan BNPP jadi polemik. Di media sosial, terutama oleh para pendukung calon presiden nomor urut 02, instruksi itu dianggap sebagai bentuk larangan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun angkat suara. Instruksi yang dikeluarkan sebenarnya hanya himbauan agar para aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terutama yang muslim berpakaian rapi. Tidak ada larangan sama sekali. Tapi menurut Tjahjo, karena itu jadi polemik, dan agar tidak disalah artikan, ia memutuskan mencabut instruksi tersebut.

Tjahjo menambahkan, sebenarnya pengaturan tentang tata cara berpakaian di Kemendagri sudah ada lama. Instruksi yang dikeluarkan hanya untuk menguatkan saja. Ia heran, dulu tak ada yang protes. Hanya tahun ini saja yang kebetulan tahun politik, tiba tiba ada yang mempersoalkan itu. “Sebenarnya sudah 4 tahun berjalan tidak ada masalah.

Kita rapikan, ini malah diserang. Daripada jadi isu politik dan sudah dipolitisir ya kami cabut, kami batalkan edaran yang sifatnya “agar” himbauan demi kerapian sebagai ASN untuk seragam dinas, hari lain yang batik putih bentuk jilbab bebas kok,” kata Tjahjo saat berbincang dengan Koran Jakarta di Malang, Jawa Timur, Jumat (14/12).

Tjahjo Kumolo menambahkan, untuk baju dinas putih dan coklat, serta baju saat upacara sudah hampir lima tahun ketentuannya begitu, harus rapi. Ia contohkan seperti praja wanita IPDN yang muslim wajib pakai jilbab rapi. Dan selama ini pula, tidak ada yang mempersoalkan.

“Bisa dilihat selama ini untuk pakaian harian seperti batik dan lainlain ya bebas berjilbab model terserah, cuma diimbau tidak warna warni. Warna putih atau hitam atau warna polos lainnya,” katanya. Pakaian berjbab untuk para praja IPDN kata Tjahjo, selama ini tak jauh beda dengan yang digunakan para Polwan di kepolisian atau para prajurit wanita di lingkungan TNI.

Karena itu ia agak heran, kenapa sekarang dipersoalkan. Tapi karena ia tak mau jadi polemik, maka surat instruksi itu dicabut. “Seperti Polwan setahu saya kan sama juga,” katanya. Sementara itu, dalam jumpa pers di Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo menegaskan hal serupa.

Menurut Hadi, instruksi Mendagri itu dimaksudkan untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan ASN. Dan instruksi itu hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Kemenday dan BNPP.

“Instruksi Mendagri itu sifatnya internal dan tidak merupakan pengaturan ke daerah, provinsi dan kabupaten atau kota. Jadi instruksi itu hanya berlaku untuk ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP, tidak ada pengaturan ke daerah baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota,” kata Hadi

Hadi juga menegaskan, instruksi Mendagri bersifat himbauan. Bukan merupakan larangan. Maksudnya pun untuk kerapian dan keseragaman berpakaian, mengingat ASN adalah penyelenggara Negara. Khususnya pada saat mengikuti upacara dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Frase kata ‘agar’ dalam Instruksi Mendagri tersebut memiliki arti himbauan, bukan merupakan suatu larangan,” katanya. 

 

ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment