Koran Jakarta | August 21 2019
No Comments
Korupsi Korporasi - PT Merial Diduga Berikan Sesuatu ke Pejabat

Inneke Dikonfirmasi soal Aktivitas PT Merial Esa

Inneke Dikonfirmasi soal Aktivitas PT Merial Esa

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
PT Merial Esa diduga memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran di APBN-P Tahun 2016 untuk Bakamla.

 

JAKARTA – Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK) men­gonfirmasi Inneke Koesherawa­ti soal pengetahuannya tentang aktivitas PT Merial Esa, yang menjadi tersangka korporasi. KPK pada Senin (8/7) meme­riksa Inneke sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pemba­hasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 untuk Bakamla dengan ter­sangka PT Merial Esa.

“Diperiksa sebagai saksi, didalami pengetahuan yang bersangkutan terkait aktivitas perusahaan yang terafiliasi da­lam perkara ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (8/7). Inneke merupakan istri dari Fahmi Darmawansah selaku Direktur PT Merial Esa yang telah menjadi terpidana dalam kasus tersebut.

Pemeriksaan Inneke pada Se­nin ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ti­dak memenuhi panggilan pada Senin (1/7). KPK pada 1 Maret 2019 menetapkan korporasi PT Merial Esa sebagai tersangka. PT Merial Esa merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pemba­hasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Ang­garan 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla.

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) hu­ruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Ta­hun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korup­si juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya pada April 2016, Manager Director PT Rohde & Schwarz Indonesia, Erwin Sya’af Arief yang juga komisaris PT Me­rial Esa berkomunikasi dengan anggota DPR 2014–2019, Fayak­hun Andriadi, untuk mengupa­yakan agar proyek satelit moni­toring di Bakamla dapat dianggarkan dalam APBN-Perubahan Ta­hun 2016.

“Fee” Tambahan

Erwin juga diduga menjanjikan fee tam­bahan untuk Fayakhun. Total komitmen fee dalam proyek ini adalah 7 persen dengan 1 per­sen dari jumlah itu diperuntuk­kan pada Fayakhun Andriadi.

Sebagai realisasi komitmen fee itu, Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, mem­berikan uang pada Fayakhun sebesar 911.480 dollar Amerika Serikat/AS (sekitar 12 miliar ru­piah) yang dikirim secara berta­hap sebanyak empat kali mela­lui rekening di Singapura dan Guangzhou, China, PT Merial Esa merupa­kan korporasi yang dimiliki Fahmi Dar­mawansyah.

Dalam proses terjadinya pem­berian suap ini di­duga dilakukan oleh orang-orang ber­dasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT Merial Esa yang bertin­dak dalam lingkungan korpo­rasi. PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016.

Sebelumnya, KPK telah memproses tiga korporasi da­lam kasus korupsi dan satu kor­porasi dalam kasus Tindak Pi­dana Pencucian Uang (TPPU). Empat korporasi lainnya yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), PT Tuah Sejati, PT Nin­dya Karya, dan PT Tradha (ter­sangka TPPU).

Penetapan PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan suap terhadap anggota DPR 2014–2019, Fayakhun Andri­adi, terkait pengurusan ang­garan Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Ta­hun 2016. ola/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment