Koran Jakarta | April 20 2019
No Comments
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo tentang Radikalisme di Kalangan PNS

Indonesia Harus Dibentengi dari Paham Radikal

Indonesia Harus Dibentengi dari Paham Radikal

Foto : antara
A   A   A   Pengaturan Font
Sebanyak 19, 4 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditenggarai tidak setuju atau anti Pancasila. Pernyataan itu diungkapkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, ketika mantan salah satu deputi di Badan Intelijen Negara itu jadi pembicara dalam sebuah diskusi tentang peran ormas di Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Pernyataan ini memantik polemik.

 

Untuk mengupas itu, Koran Jakarta sempat mewawancarai Dirjen Polpum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, berikut peti­kan wawancaranya.

Anda menyebut 19,4 persen PNS tak setuju ideologi Pancasila, dari mana datanya?

Data 19,4 persen PNS yang anti Pancasila itu adalah hasil yang di­lakukan Alvara Research. Surveinya dilakukan pada 10 September sampai 5 Oktober 2017 dengan sam­pel 6 kota yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan kalangan PNS, swasta, profesional dan di BUMN, dengan rentan usia 25-40 tahun.

Kalau sudah ada gejala para abdi negara anti Pancasila, ini indikasi apa?

Saya pikir, ini yang me­nyebabkan turunnya ketahanan nasional di negara ini. Indikas­inya ada penurunan di masalah ideologi. Contohnya adalah fakta ada 19,4 persen PNS yang tidak setuju ideologi Pancasila,” ujarnya

Apa yang harus disikapi dari fakta makin menu­runnya ketahanan ideologi?

Saya mendorong ormas-ormas moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadi­yah, Persis, Syarikat Islam Indonesia dan organ­isasi kemasyarakatan dan keagamaan moderat lainnya makin intensif melakukan perannya dalam memperkuat kehadirannya.

Memberi pahaman yang benar kepada, terutama kalangan terdidik dan kelas menengah muslim. Agar penolakan terhadap Pancasila tersebut bisa dikikis.

Apa yang bisa dicatat dari hasil survei tersebut?

Saya kira hasil survei bisa menjadi evaluasi atau koreksi bagi kita. Bagi pimpinan kementerian atau lembaga dan pemda tempat PNS tersebut bernaung. Kenapa seperti itu.

Apa ada yang salah? Karena itu inilah pentingnya sinergitas antara kementerian atau lembaga dan pemda untuk melakukan pembinaan bagi para PNS tersebut agar tidak semakin melenceng.

Ada yang mengatakan, saat ini Pancasila dinilai hanya diajarkan secara tekstual. Perlu ada kuriku­lum khusus tentang itu?

Saya kira perlu. Ini juga yang jadi pemikiran kami di Kemendagri dan Kemendikbud bagaimana kita menguatkan pemahaman terhadap Pancasila yang diajarkan di sekolah-sekolah.

Kurikulum Pancasila sangat penting. Sekarang sedang digodok kurikulum atau setidaknya ada ekstrakurikuler untuk memahami Pancasila lebih dalam. Karena yang hafal Pancasila saja jarang.

Sekarang, di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas tentang Pancasila yang diajarkan hanya tekstualnya saja.

Para generasi muda ini hanya diajarkan ba­gaimana mengingat dan meng­hafal Pancasila, tapi tak diberi pemahaman bagaimana terben­tuknya sejarah dasar negar kita. Bagaimana pidato-pidato setiap pendiri bangsa untuk menyem­purnakan Pancasila. Ini yang perlu diajarkan.

Kalau pemahaman terhadap Pancasila lemah apa eksesnya?

Ya kalau pemahaman lemah terhadap Pancasila akhirnya itu membuka peluang suburnya pemahaman lain yang berseberangan dengan Pancasila. Hasil survei Alvara Strategi Indonesia mencatat itu kan.

Bahkan menurut survei Alvara, 39 persen maha­siswa di 15 provinsi tertarik paham radikalisme. Ini yang harus kita cermati. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment