Koran Jakarta | September 19 2019
iklan koran jakarta
koran jakarta berita terkini hari ini 1 koran jakarta berita terkini hari ini 2

Tangkal Perlambatan, Perlu Sinergi Kebijakan Fiskal-Moneter

Kamis 19/9/2019 | 00:04
A   A   A   Pengaturan Font
>> Potensi resesi mesti direspons mulai sekarang dengan langkah konkret yang antisipatif. >> BI mesti melakukan langkah pencegahan yang terukur untuk hambat...
Tampilkan Semua
FOLLOW US
KURS
SAHAM
LAPORAN KEUANGAN
laporan keuangan koran jakarta
Nasional

Kemendikbud Siap Manfaatkan Kecerdasan Buatan

Kamis 19/9/2019 | 06:23
A   A   A   Pengaturan Font
Dengan pesatnya kemajuan teknologi, kecerdasan buatan dapat merombak banyak kebiasaan di sistem pendidikan.

 

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendi­dikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) serius dan siap memajukan sistem pendidikan Indonesia dengan memanfaat­kan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Ini dilakukan seiring dengan per­kembangan teknologi di era industri 4.0.

“Bagaimana kita menyikapi, tidak menolak, terutama guru-guru kita. Bagaimana kita me­nempatkan diri supaya peran menjadi guru tidak gampang digantikan oleh teknologi,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Ke­mendikbud, Totok Suprayitno, usai membuka acara Interna­tional Conference: Embedding Artificial Intelligence (AI) in Education Policy and Practice for Southeast Asia, di Jakarta, Rabu (18/9).

Ia mengatakan guru perlu berpikir kreatif dalam menyika­pi kemajuan teknologi dengan terus belajar dan membuka diri terhadap perkembangan.

Guru, lanjut dia, harus be­nar-benar memainkan pe­ran yang semestinya sebagai guru tanpa terbebani oleh ak­tivitas rutin yang membuatnya semakin terbelakang. Selain itu, guru perlu mengikuti pola pen­didikan yang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.

“Kawan-kawan yang men­didik anak, tetapi kemudian sifatnya rutinitas, mentransfer apa yang ada di buku saja, itu tentu yang gampang diganti­kan oleh robot, oleh teknologi,” katanya.

Menurutnya, dengan pesat­nya kemajuan teknologi, ke­cerdasan buatan atau AI akan dapat merombak banyak ke­biasaan baik di dalam sistem pendidikan atau di dalam ke­hidupan sehari-hari. “AI akan men-disrupt kebiasaan-kebi­asaan yang akan gampang di­gantikan oleh mesin,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, guru perlu mereposisi dan mempersiapkan diri agar dapat menjalankan tugas dengan le­bih baik, tanpa terkendala oleh pesatnya kemajuan teknologi yang mengubah sistem pen­didikan dan pola kehidupan sehari-hari. “Sebaliknya, kita dapat memanfaatkan AI untuk membantu usaha kita,” tutur­nya.

SDM Unggul

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kantor Staf Pre­siden, Yanuar Nugroho, me­negaskan pemerintah sangat mendukung pemanfaatan Ar­tificial Intelligence bagi kema­juan pendidikan dan pengem­bangan sumber daya manusia yang unggul.

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis tersebut mengatakan bahwa Presiden memang sedang fokus pada pembangunan manu­sia yang unggul dalam visinya SDM unggul untuk Indonesia maju.

Fokus utama pada pem­bangunan manusia itu, selain kesehatan, adalah pendidikan. Bersamaan dengan pemba­ngunan SDM tersebut, perkem­bangan teknologi tidak bisa di­halangi. “Suka tidak suka, mau tidak mau, teknologi berkem­bang terus,” katanya.

Menurut dia, kemajuan teknologi yang begitu cepat akan menggeser mereka yang lambat dalam menyikapi pe­rubahan era, yang saat ini te­ngah memasuki era revolusi industri 4.0. Di era tersebut, pemanfaatan komponen be­rupa Artificial Intelligence tidak dapat dihindari.

“Tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana perkembangan teknologi da­pat mewujudkan visi pemba­ngunan manusia yang unggul,” ujarnya. ruf/Ant/E-3

Tampilkan Semua

Budaya Batik

Kamis 19/9/2019 | 06:22
A   A   A   Pengaturan Font
Sejumlah siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu mengikuti ekstra kurikuler batik di SLB Mekar Sari 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/9). Kegiatan ekstra kurikuler batik yang diadakan Lembaga Pendidikan dan...
Selengkapnya

Mahasiswa asal Papua Didorong Jadi Wirausaha

Kamis 19/9/2019 | 06:18
A   A   A   Pengaturan Font
BANDUNG – Sebahyak 71 mahasiswa baru asal Pa­pua (Timika dan Bintuni) yang berkuliah di Institut Manajemen Koperasi Indo­nesia (Ikopin) didorong un­tuk menjadi wirausaha. Dari 71 mahasiswa asal Papua itu, 52 di...
Selengkapnya

Penyeleweng PKH Harus Ditindak Tegas

Kamis 19/9/2019 | 06:17
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan tidak ada kom­promi bagi penyelewengan pada Program Keluarga Ha­rapan (PKH). “Penyeleweng­an tidak boleh kita kompromi, harus kita hapuskan sehingga...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita nasional lainnya
beriklan di koran jakarta
Polkam

Orientasi Pemerintahan Berubah

Kamis 19/9/2019 | 06:59
A   A   A   Pengaturan Font
Pindah ibu kota negara bukan hanya memindahkan fisik pemerintahan, tetapi telah mengubah banyak aspek, termasuk politik pemerintahan.

 

JAKARTA – Pengamat sosial politik Fachry Ali menilai, telah terjadi perubahan besar dan mendasar dalam tradisi politik dna kekuasaan di Indonesia setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan memindahkan Ibu Kota Negara dri Jakarta ke Kalimantan Timur. Tradisi dan gagasan politik Jawa yang mendominasi, tlah berakhir dan berganti dengan tradisi politik egaliter.

“Saya menyebut ini era baru politik Indonesia atau era Post Java. Karena telah berubahnya peta politik dan kekuasaan di Tanah Air yang semula berpusat pada tradisi dan gagasan Kebudayaan Jawa yang berpusat pada kekuasaan elite, kini beralih pada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang bersifar egaliter,” ujar Fachry Ali, dalam FGD tentang pemindahan ibu kota di Kantor KLHK, Rabu (18/9).

Dalam FGD dipimpin Menteri LHK, Siti Nurbaya, Fachry Ali mengatakan, dalam gagasan politik Jawa itu, kekuasaan sangat ellitis dan penguasa berada di tengah atau di atas rakyat. Pandangan itu dalam jangka waktu sangat lama mempengaruhi politik dan kekuasan di Tanah Air. Tetapi ketika situasi politik berubah yakni reformasi yang membuka kesempatan setiap rakyat bisa tampil dan bertarung dalam kontestasi politik, baik Pilkada maupun Pilpres, berangsur gagasan politik Jawa berubah. “Tapi perubahan drastis terjadi saat Jokowi terpilih sebagai Presiden, terutama ketika dia menegaskan akan memindahkan Ibu Kota Jakarta ke Kalimantan, dan kemudian secara resmi mengumumkan tempat ibu kota baru yakni di Kalimantan Timur, maka saya menilai, berakhirlah era kekuasaan Jawa,” papar Fachry Ali menjawab pertanyaan usai FGD.

Mengenai FGD yang diselenggarakan KLHK, Fachry Ali sangat memuji, bukan saja karena srikandi yang berbicara memimpin FGD semuanya sangat pandai, tetapi posisi KLHK sangat penting dan strategis, mengingat dalam perbincangan publik mengenai pemindahan Ibu kota, fokus masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia pada aspek lingkungan dan daya dukung wilayah Kalimantan.

“Inisiatif KLHK mengumpulkan elemen masyarakat yang ahli dalam berbagai bidang sangat baik dan strategis dan banyak masukan yang bernas dari FGD ini, jadi saya sangat mendukung KLHK untuk terus menggelar FGD yang lebih fokus lagi sehingga sejarah baru pemindahan ibu kota dan awal periode Post Java berjalan mulus,” ujar Fachry Ali.

Komitmen Luar Biasa

Sementara pegiat pemberdayaan ekonomi suku-suku asli dan masyarakat termarjinalkan, Judith J. Dipodiputro mengatakan dirinya sangat menghargai undangan Ibu Menteri LHK Siti Nurbaya pada 100 eksekutif dari berbagai sektor. Baik yang bertugas di tingkat nasional, maupun daerah. Termasuk juga beberapa yang bertugas di luar negeri

“Walau kami hadir sebagai pribadi, namun menghasilkan FGD yang kaya juga karena kemajemukan latar belakang profesi dan sektor,” ujar Judith yang juga pemerhati masalah lingkungan hidup, konservasi alam serta pernah bertugas di Menurut Judith, Kalimantan Timur cukup porak-poranda akibat pertambangan. Ini berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dan kemiskinan. Bahwa Ibu kota baru akan menjadi rainforest city, itu komitmen yang luar biasa. Artinya akan terjadi reklamasi/pembenahan bekas-bekas tambang.

Sedangkan Irjen KLHK, Laksmi Wijayanti mengungkapkan, dalam proses pemindahan ibu kota ini, kita harus melihat bagaimana posisi Kalimantan Timur dalam konteks Indonesia keseluruhan, bagaimana disparitas terhadap provinsi lainnya sehingga kita bisa menganalisasi berbagai hal dengan valid. “Visi kita, semua pembangunan dan persiapan ibu kota harus green dan juga membangun kebiasaan dan budaya baru lebih baik,” katanya. sur/AR-3

Tampilkan Semua

DPR-Pemerintah Setuju RUU Bisa “Carry Over“

Kamis 19/9/2019 | 06:56
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM menyetujui Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- undangan (UU PPP) untuk disahkan di sidang paripurna DPR. Poin...
Selengkapnya

DPD RI Sahkan Hasil Rekomendasi Calon Anggota BPK RI

Kamis 19/9/2019 | 06:52
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Pada Sidang Paripurna Luar Biasa kali ini DPD RI mengesahkan hasil rekomendasi 15 Calon Anggota BPK RI. Dari hasil rekomendasi tersebut akan segera diserahkan kepada DPR RI sebagai pertimbangan dari DPD RI untuk...
Selengkapnya

Ryamizard Jadi Anak Adat “Babrongko Umandrow” Papua

Kamis 19/9/2019 | 06:50
A   A   A   Pengaturan Font
JAYAPURA – Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu diangkat sebagai anak adat Desa Babrongko Umandrow karena jasanya terhadap masyarakat Papua dalam menumbuhkan semangat cinta tanah air...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita polkam lainnya
beriklan di koran jakarta
Mondial

Anggota Parlemen Minta PM Thailand Mundur

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

BANGKOK – Anggota parlemen Thailand dari kubu opo­sisi pada Rabu (18/9) meminta agar Perdana Menteri Pr­ayut Chan-Ocha untuk mundur. Seruan itu terjadi setelah selama beberapa pekan lalu muncul kegaduhan terkait ke­alpaan mantan kepala junta itu karena alpa tak membaca­kan sumpah setia untuk menegakkan konstitusi saat pelan­tikannya sebagai PM Thailand dan kelalaian itu menyebab­kan keraguan atas legitimasinya.

“Kealpaan dalam membacakan keseluruhan sumpah memperlihatkan ketidakpedulian (Prayut Chan-Ocha) ter­hadap konstitusi dan keraguan dari publik apakah ia bisa dipercaya untuk menegakkan aturan undang-undang,” kata Sekretaris Jenderal Partai Future Forward, Piyabutr Saeng­kanokkul.

Prayut menjadi pemimpin rezim junta di Thailand se­lama 5 tahun sebelum ia mengizinkan pelaksanaan pemi­lihan umum pada Maret. Lalu usai kemenangan dalam pe­milu, Prayut terpilih sebagai perdana menteri sipil.

Isu legitimasi itu mencuat setelah Prayut dan kabinetnya hanya menyatakan sumpah setia pada Raja dan alpa untuk mengucapkan kesetiaan terhadap konstitusi saat ia dilantik sebagai PM sipil pada Juli lalu.  SB/AFP/I-1

Tampilkan Semua

Presiden Duterte Desak Mantan Napi Serahkan Diri

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
MANILA – Presiden Rodrigo Duterte pada Selasa (17/9) malam menyatakan bahwa lebih dari seribu mantan narapidana yang dibebaskan sebelum waktunya berkat undang-undang kontroversial di Filipina, akan ditangkap “hidup atau...
Selengkapnya

Netanyahu dan Gantz Bersaing Ketat Dalam Pemilu

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
YERUSALEM – Sejumlah media dari Israel pada Ra­bu (18/9) mewartakan bahwa hasil pemilu membutuhkan waktu agak lama untuk diumumkan setelah petahana Per­dana Menteri Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya, Benny Gantz,...
Selengkapnya

Sekjen PBB: Dunia Kalah Cegah Perubahan Iklim

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
WASHINGTON DC - Se­kretaris Jenderal Perserikat­an Bangsa-Bangsa (PBB), An­tonio Guterres, untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa du­nia telah kalah untuk mence­gah bencana iklim. Penegasan Guterres didasari pada...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita mondial lainnya
Ekonomi

Produksi Lebah Madu

Kamis 19/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

Panen Rumput Laut

Kamis 19/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Perawatan Menara

Kamis 19/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

Bank BRI Salurkan KUR Rp67,6 Triliun

Kamis 19/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 67,6 triliun rupiah kepada 3,2 juta debitur selama Januari hingga Agustus 2019. Angka tersebut setara 77,73 persen dari total penyaluran...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita ekonomi lainnya
Daerah

Tumbuhkan Terus Minat Riset Generasi Milenial

Senin 29/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font

Terkenal sebagai daerah yang kerap menelor­kan inovasi kebijakan dan pariwisata, baru-baru ini Kabupaten Banyuwangi dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII, yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Perhelatan ilmiah bertema Generasi Sains Milenial Peng­gerak Kemandirian Ekonomi Daerah itu diikuti oleh sekitar 1.000 pelajar serta guru dari 32 provinsi se-Indonesia.

Dalam kesempatan itu, para pelajar mendapat bimbingan langsung dari sejumlah peneliti LIPI lewat berbagai kompetensi keilmuan. LIPI menilai berbagai tata kelola pemerintahan yang dilaksana­kan di Kabupaten Banyuwangi, dapat menjadi inspirasi bagi para peneliti serta pelajar.

Menjadi inspirasi untuk mewujudkan bagaimana jajaran birokrat bergerak cepat dan selaras, bekerja menjadi satu tim tanpa ada sekat yang sangat birokratis. Dengan demikian, penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII di Banyuwangi dapat menjadi inspirasi baru bagi pelajar untuk semakin menggemari ilmu pengeta­huan, termasuk di dalamnya kegiatan penelitian.

Kegiatan ini bertujuan me­ningkatkan minat dan kemam­puan remaja di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian serta membimbing remaja me­laksanakan penelitian ilmiah yang terkait dengan lingkungan sekitarnya. Di Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII ini juga diselenggarakan keg­iatan workshop guru bagi guru pembimbing. Setiap sekolah mendaftarkan tiga siswa dan satu guru pembimbing sebagai peserta.

Peserta diutamakan dari sekolah yang belum pernah berpartisipasi dalam Perkema­han Ilmiah Remaja Nasional. Peserta Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional dalam dua tahun terakhir (2017–2018) tidak dapat mendaftar di Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII Banyuwangi kali ini. Selama penyeleng­garaan, panitia menanggung akomodasi dan konsumsi.

Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan dalam kegiatan tersebut dan harapan yang bisa dipetik dari kegiatan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII tersebut, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo, berkesempatan mewawancarai Bupati Banyu­wangi, Abdullah Azwar Anas, di Banyuwnagi, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Apa tujuan dari Perkema­han Ilmiah Remaja Nasional XVIII ini?

Ajang Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII akan memacu minat dan kemam­puan remaja di bidang riset dan ilmu pengetahuan (iptek). Remaja akan terbiasa berpikir kritis dan mencoba menemu­kan solusi dari masalah yang ada di sekitarnya.

Selama melakukan kegiatan, para pelajar juga berinteraksi dengan warga sekitar, mengamati kondisi alam dan sosial masyarakat di lokasi tersebut. Dari situ, kami harapkan tumbuh ide penelitian dari peserta untuk kemudian dijadikan paper di akhir kegiatan.

Seperti apa bentuk keg­iatan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII?

Kami berterima kasih kepada LIPI yang telah menunjuk Banyuwangi sebagai tuan ru­mah. Se­lama satu minggu, para pelajar se-Indonesia ini diajak melakukan riset lapangan di berbagai tempat di Banyuwangi dengan cara yang menyenangkan sehingga dunia riset tak lagi dinilai selalu membosankan.

Para pelajar melakukan eksperimen bidang ilmu penge­tahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu teknik di sejum­lah lokasi di Banyuwangi. Eks­perimen dilakukan, antara lain di lokasi konservasi terumbu karang di Bangsring Underwa­ter, Agro Wisata Tamansuruh, Pusat Kopi Gombengsari, Desa Adat Osing Kemiren, dan Mal Pelayanan Publik.

Apa alasan pemilihan lokasi tersebut?

Lokasi tersebut kami pilih agar tumbuh paradigma bahwa riset bisa berangkat dari hal sederhana yang ada di sekitar kita serta bisa dilakukan secara menarik seperti di tempat wisata. Ratusan inovasi yang kami geber selama ini tak lain berangkat dari problem yang kami hadapi.

Masalah yang ada dianalisis, lalu dicari solusinya, yang akhirnya menghasil­kan inovasi. Seperti itu pula keg­iatan riset ilmiah yang lahir dari dorongan mencari solusi atas problem di sekitar kita.

Mengapa tertarik mendu­kung kegiatan ini?

Dana untuk penelitian di Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 10,23 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu menjadikan Indonesia se­bagai negara berperingkat 28 terbesar terkait dana riset dari 116 negara.

Riset ini bisa dibilang kunci segala hal. Hal ini didorong pemerintah pusat dengan te­rus menaikkan dana riset. Se­moga dari ajang Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional XVIII di Banyuwangi ini bisa lahir generasi sains milenial yang di masa depan menjadi peneliti andal Indonesia.

Bagaimana dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri dalam mendorong riset?

Stimulus untuk mendorong anak muda menggeluti dunia ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi ke depan. Stimulus tersebut, di antara­nya dengan memberi beasiswa mahasiswa, hibah penelitian dengan berbagai kampus, hibah penelitian untuk mahasiswa, terutama pada tema yang mem­bantu pertanian dan UMKM Banyuwangi, serta riset terapan pertanian seperti untuk lahan uji coba, dan uji varietas. N-3

Tampilkan Semua

Kawasan Transmigran di Kubu Raya Jadi Percontohan

Senin 15/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) mendorong perubahan paradigma baru terkait pengembangan transmi­grasi bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan, dan pengelo­laan sumber daya alam...
Selengkapnya

Pemkab Terus Menekan Angka Kemiskinan di Rembang

Senin 8/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Kabupaten Rembang me­miliki potensi yang luar biasa, baik sumber daya alam maupun manusia. Jika dikelola secara maksimal, ma­syarakat Kabupaten Rembang sudah dapat sejahtera. Ber­dasarkan data 2016, angka ke­miskinan...
Selengkapnya

Cegah Sampah dari Rumah Masuk ke Sungai Citarum

Senin 1/7/2019 | 06:00
A   A   A   Pengaturan Font
Citarum merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat (Jabar) yang mengaliri area irigasi untuk pertanian seluas 420.000 hek­tare. Citarum mengaliri 12 wi­layah administrasi kabupaten/kota dan merupakan sumber air untuk kebutuhan...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita daerah lainnya
Properti

Pembiayaan Pembangunan

Senin 16/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

LRT City Tawarkan Unit Investasi VHO

Senin 16/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Proyek mixed use development Royal Sentul Park of LRT City di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terus menunjukan progres yang baik. Bahkan, tower pertamanya menyelesaikan pembangunan (topping off) pada 17 Agustus 2019...
Selengkapnya

Interaksi Natural pada Hunian Modern

Senin 16/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Arsitek harus cermat dan detail dalam memberikan perhatian khusus pada hubungan bangunan arsitektur dengan aktivitas sosial. Sebuah rumah yang tampak modern dengan unsur yang intim, begitu luas dan nyaman yang pada waktu bersamaan juga...
Selengkapnya

Lebih Hijau dan Asri di Ruang Utama

Senin 16/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Ketika tamu datang ke rumah Anda, sudah pasti Anda ingin menjamu mereka secara maksimal dengan tetap membuat tamu Anda merasa nyaman berada di rumah Anda. Ruang tamu indoor mungkin saja sudah terlalu biasa. Karena itu, desainer hunian...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita properti lainnya
Telko

Menanti Hasil RDG BI

Kamis 19/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font

 

 

JAKARTA – Nilai tukar rupiah, hari ini (19/9), diperkirakan berbalik melemah dari sehari sebelumnya. Hal itu dipengaruhi sikap pelaku pasar yang cenderung menunggu atau wait and see hasil rapat dewan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed dan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

Kepala Riset dan Analisis Monex Investindo Futures Ariston Tjendra memprediksi kurs rupiah terhadap dollar AS, Kamis (19/9) berada di kisaran 13.950-14.150 per dollar AS. Sehari sebelumnya, rupiah ditutup menguat 33 poin menjadi 14.067 dari 14.100 rupiah per dollar AS.

“Kemungkinan masih 50:50 (fifty-fifty/ imbang) apakah suku bunga akan dipangkas atau tidak,” ujar Ariston di Jakarta, Rabu (18/9).

Seperti diketahui, dewan kebijakan The Fed (FOMC) menggelar rapat pada 17-18 September 2019 waktu Washington D.C. Sementara, BI dijadwalkan akan mengumumkan hasil RDG pada 19 September 2019. Sejumlah ekonom dan analis memperkirakan BI akan memangkas kembali kebijakan bunga acuan atau BI 7 Days Reverse Repo Rate.

 

uyo/E-10

Tampilkan Semua

Kembangkan Fitur

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Selengkapnya

“Router” Ngebut Berteknologi Turbo

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Huawei meluncurkan sistem Wi-Fi rumah generasi terbaru, Huawei WiFi Q2 Pro, di ajang IFA 2019. Router ini dilengkapi dengan Gigahome 5630 gigabit PLC modem chip dari Huawei dan teknologi PLC Turbo yang inovatif, dan kemampuan...
Selengkapnya

Efek 3D Ponsel 4 Kamera

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Ponsel dengan empat kamera (quad camera) belakang ini kian menjadi tren baru perangkat mobile. Namun pada setiap merek ponsel, kamera keempat memiliki beragam fungsi berbeda. Jika selama ini kamera dengan sensor resolusi tinggi...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita telko lainnya
Otomotif

Harmonisasi Industri

Rabu 18/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tampilkan Semua

Bugatti, Melesat Berkat Aerodinamika

Rabu 18/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Pabrikan mobil sport Bugatti, nampak begitu terobsesi dengan kecepatan. Setelah meluncurkan mobil termahal La Voiture Noir dengan harga 19 juta dolar AS pada Mei lalu, kini pabrikan asal Perancis ini meluncurkan model terbaru yang...
Selengkapnya

“Small” Sedan Adu Teknologi Mesin

Rabu 18/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Hadirnya Mazda 3 versi sedan membuat persaingan pada segmen small sedan menjadi semakin ramai. Apalagi pada segmen ini dihuni oleh dua nama yang telah begitu mapan yaitu Honda Civic dan Toyota Corolla Altis. Pada segmen small sedan...
Selengkapnya

Adu Teknologi Mobil Listrik

Rabu 18/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Pabrikan global unjuk gigi memamerkan teknologi mobil listriknya. Tidak hanya pamer sebagai mobil yang paling ramah lingkungan, manufaktur otomotif juga gas pol di dapur pacu. Persaingan kendaraan ramah lingkungan diprediksi kian sengit...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita otomotif lainnya
beriklan di koran jakarta
Olahraga

Panda Jadi Maskot Olimpiade Musim Dingin 2022

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

BEIJING - China telah me­milih panda sebagai mas­kot resmi Olimpiade Mu­sim Dingin 2022 yang akan diselenggarakan di Beijing.

Sang maskot, yang dinamai Bing Dwen Dwen, berbentuk panda berbadan gempal me­ngenakan pakaian itu dari es.

Beruang berwarna hitam pu­tih itu memiliki “hati yang ter­buat dari emas dan kecintaan terhadap semua olahraga musim dingin,” cuit komite panitia Olim­piade 2022 dan Paralimpiade musim dingin, Selasa waktu se­tempat seperti dikutip AFP.

Sementara maskot untuk Paralimpiade Musim Dingin berbentuk lampion merah dengan pipi merona yang ber­nama Shuey Rhon Rhon.

Beijing akan menjadi kota pertama yang menggelar Olim­piade di musim panas dan mu­sim dingin setelah memenangi bidding pada 2015 mengalahkan Almaty, eks ibu kota Kazakhstan.

Ibu kota China itu telah menggelar Olimpiade musim panas pada 2008 membawa negara yang ingin menjadi adi­daya itu ke panggung dunia. Ant/S-2

Tampilkan Semua

Eko Yuli Yakin Cetak Rekor di Thailand

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
PATTAYA - Lifter Indonesia Eko Yuli Irawan optimistis bisa kembali mengulang prestasi pada Kejuaraan Dunia Angkat Besi di Pattaya, Thailand yang diselenggarakan pada Rabu (18/9) hingga Jumat (27/9) mendatang. Pada kejuaraan yang masuk...
Selengkapnya

Jakarta Open Jadi Ajang Seleksi Perenang untuk SEA Games

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
BALI - Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PB PRSI, sejak Bulan Juni telah meng­gelar pemusatan latihan (Pelatnas) cabang olahraga renang yang akan berlaga di multievent dua tahunan SEA Games 2019 Filipina. Cabang...
Selengkapnya

Mika Kallio Gantikan Johann Zarco di KTM

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
ARAGON - Johann Zarco dan KTM ber­pisah lebih awal walaupun keduanya masih memiliki kontrak hingga akhir musim Mo­toGP tahun ini. Pebalap asal Prancis itu akan digantikan oleh Mika Kallio di sisa balapan musim ini, namun tetap...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita olahraga lainnya
Kolom

Melihat Perjalanan Musik Tanah Air

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Judul : Budaya Musik Indonesia
Penulis : Wisnu Mintargo
Penerbit : Kanisius
Cetakan : 2018
Tebal : 173 Halaman
ISBN : 978-979-21-5747-5

Musik dapat menjadi salah satu cara meleburkan berbagai perbedaan. Musik Tanah Air berakulturasi dengan musik dari luar negeri sebagaimana diperlihatkan buku Budaya Musik Indonesia. Meskipun awalnya beberapa jenis musik lahir sebagai sarana komunikasi manusia dan Pencipta bersifat magis, dalam per­kembangannya, muncul beragam jenis untuk berbagai tujuan.

Salah satu musik yang masih terkait dengan upacara keagamaan, gamelan Bali, yang berfungsi sebagai sarana ritual manusia dengan Tuhan dan upa­cara, seperti perkawinan, kelahiran, dan potong gigi. Gamelan Bali juga berfung­si sebagai sarana hiburan (hal 61–62).

Selain itu, ada pula musik untuk membangkitkan nasionalisme seperti lagu perjuangan yang disebut dengan istilah musik fungsional yang diciptakan untuk tujuan nasional. Lagu perjuangan mempunyai berbagai fungsi, di antara­nya fungsi primer sebagai sarana upa­cara dalam kegiatan seremonial ken­egaraan, berisi pesan pembangunan. Contoh lagu kebangsaan, Indonesia Raya, ciptaan WR Supratman.

Sementara itu, fungsi sekunder seba­gai sarana pembangkit semangat cinta Tanah Air guna menghimpun persa­tuan dan kesatuan melawan penjajah. Contoh, lagu Maju Tak Gentar ciptaan Cornel Simanjuntak dan Halo-halo Bandung karya Ismail Marzuki (hal 36 dan 47).

Salah satu musik hasil pencampuran berbagai budaya, musik dangdut, tidak terlepas dari perkembangan orkes Me­layu yang diawali setelah perang kemer­dekaan pada 1950. Saat itu bersamaan dengan membanjirnya film Malaysia dan India di Tanah Air. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian besar masyarakat Indonesia pada musik dan lagu yang terjalin erat dengan cerita pada film tersebut.

Pada 1955 sampai 1960, muncul komunitas penggemar orkes Melayu, kemudian lahir kelompok musik dengan peralatan instrumen musik elektronik yang menjadi tren masa kini. Dalam perkembangannya orkes Melayu memiliki sebutan baru, dang­dut. Hal ini terkait dengan dominasi bunyi dari ketipung (tabla) dalam musik India. Musik ini semakin popu­ler di Indonesia dan selalu mendapat nuansa lokal, melalui penggunaan ba­hasa daerah pada lirik. Ada dangdut Jawa, Minang, Bali, dan sebagainya (hal 77 dan 83).

Buku ini juga mengupas berbagai aliran musik yang masuk Indonesia, seperti pop, rock, dan jazz yang telah mengalami pencampuran ciri khas Indonesia dan menggeliatkan indus­tri musik Tanah Air, selain dangdut. Sayangnya, industri ini sering terkotori dengan aksi pembajakan.

Hal ini berkaitan dengan indus­tri musik yang berkembang dalam berbagai bentuk media. Fenomena pembajakan hak cipta lagu melalui rekaman CD, VCD, DVD, dan MP3 beredar sangat luas. Menurut perhim­punan masyarakat Hak Atas Kekayaan Intelektual, sekitar 30 juta keping ilegal beredar terdiri dari 4.000–6.000 judul di pasar Indonesia.

Tingginya pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya tingkat pemahaman masya­rakat tentang arti dan fungsi hak cipta yang rendah. Juga sikap dan keinginan untuk meraih keuntungan dagang secara mudah. Tetapi dengan adanya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak berwenang dapat terjun langsung ke lapangan un­tuk minta para pedagang menghentikan penjualan musik bajakan. Razia secara kontinyu aparat hukum dilanjutkan da­lam bentuk sanksi hukum (hal 155–159).

Melalui buku ini, pembaca akan mengetahui sejarah perkembangan musik Tanah Air dan teknik dasar bermusik. Hal ini terkait dengan pro­fesi penulis sebagai akademikus dan musikus. Diresensi Yatni Setianingsih, Lulusan Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia

Tampilkan Semua

Utang Luar Negeri Terus Bertambah

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli 2019 te­lah mencapai 395,3 miliar dollar AS atau sekitar 5.534,2 triliun rupiah (kurs 14.000 rupiah per dollar AS). Dipaparkan oleh Bank Indonesia (BI), utang luar ne­geri itu terdiri...
Selengkapnya

Pentingnya Konsolidasi Demokrasi

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
oleh desi ratriyanti Setiap 15 September, dunia in­ternasional memperingati hari demokrasi. Peringat­an ini kian relevan di tengah kondisi demokrasi glo­bal yang menurun kualitasnya. Menurut Freedom House, lem­baga yang...
Selengkapnya

Mengelola Emosi dengan Model Simpanse

Rabu 18/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Judul : Mengelola PikiranPenulis : Prof Steve PetersPenerbit : GramediaCetakan : I, 2019Tebal : 381 HalamanISBN : 978-602-06-2805-9 Di tengah tingginya tuntut­an kehidupan, banyak yang gagal mencapai kebahagiaan, malahan terlempar...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita kolom lainnya
Rona

Gelaran Concours d’Elegance di Indonesia

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Penggemar mobil klasik di Indonesia bakal dipuaskan dengan akan digelarnya Concours d’Elegance pada 2122 September 2019, bertempat di hotel Four Seasons, Jakarta.

Ini adalah untuk pertama kalinya di gelar di Indonesia, Concours d’Elegance akan menampilkan sekitar 30 unit mobil dan motor keluaran 19501980. Tidak hanya menampilkan kendaraan klasik, pameran Concours d’Elegance juga sekaligus menilai hasil restorasi tiap kendaraan dengan kondisi seasli mungkin.

Acara yang diprakarsai Indonesia Classic Car Owners Club (ICCOC) ini akan memamerkan mobil klasik original dan restorasi berkualitas tinggi serta bintang tamu mantan test driver Lamborghini, Valentino Balboni, para pengunjung bisa bertemu dan berinteraksi dengan legenda ini.

Komunitas Indonesia Classic Car Owners Club (ICCOC) diresmikan pada 25 Mei 2008 di Grand Indonesia oleh kolektor kenamaan Stanley S. Atmadja, Robert Suhardiman dan Subikato dengan tujuan memberikan apresiasi terhadap mobilmobil klasik dengan kualitas concours di Indonesia. Sebelumnya ICCOC sudah beberapa kali menggelar pameran dan acara di Jakarta.

“Concours d’Elegance yang dinilai elegan dan keasliannya. Kita melihat effort kolektor yang merestorasi mobil sampai dengan kondisi mendekati aslinya saat keluar dari pabrik,” ungkap Stanley Atmaja selaku Sekjen Indonesia Classic Cars Owners Club, Senin (16/9).

Bagi para pemilik mobil klasik, keikutsertaan dalam Concours d’Elegance menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka bisa menunjukkan karyanya dalam membangun mobil tua agar kembali ke kondisi aslinya dengan kualitas tinggi.

Dalam daftar tercatat beberapa mobil klasik yang bakal dipamerkan seperti Aston Martin DB5, Lamborghini Miura, Austin Healey lalu MGA keluaran 1956.dan masih banyak lagi.

Harga tiket untuk Four Seasons Hotel Jakarta Concours d’Elegance 2019 adalah Rp500 ribu untuk tiket terusan 2 hari yang termasuk makan dan minum. Pihak Four Seasons Hotel juga menawarkan paket Staycation menarik yang dapat dilihat pada fourseason.com/jakarta. ars

Tampilkan Semua

Korlantas Gelar Pameran Keamanan Berlalu Lintas

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Guna menekan ke­celakaan yang me­renggut korban jiwa, baik di tol maupun di jalan raya, Korps Lalu Lintas (Ko­rlantas) Polri makin gencar melakukan sosialisasi dalam berlalu lintas. Direktur Keamanan dan Keselamatan...
Selengkapnya

Ketika Suporter Sepakbola Seluruh Indonesia Bertemu

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Tak seorang pun memungkiri bahwa permainan satu ini sudah menjadi candu tersendiri bagi nyaris seluruh masyarakat Indonesia. Di berbagai lapisan dan usia. Itulah sepakbola. Sebagai bagian dalam rangka membangun ekosistem olahraga...
Selengkapnya

"Kucumbu Tubuh Indahku" Maju ke Piala Oscar 2020

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Film karya sutradara Garin Nugroho ber­judul “Kucumbu Tubuh Indahku” terpilih mewakili Indonesia di ajang Academy Awards ke-92 atau Piala Os­car 2020. Film layar lebar itu mewakili Indonesia di kate­gori...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita rona lainnya
beriklan di koran jakarta
Megapolitan

Keringanan Pajak, Kebijakan Diskriminatif

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Beberapa wajib pajak yang kategori menengah ke bawah yang dikejar, sedangkan orang menengah ke atas dibiarkan. Faktanya, banyak sekali mobil mewah punya tunggakan.

JAKARTA – Kebijakan Gu­bernur DKI Jakarta, Anies Bas­wedan, dengan memberikan keringanan pajak dan diskon terhadap penunggak pajak ada­lah kebijakan yang diskriminatif. Program keringanan pajak sering kali diluncurkan mendekati akhir tahun dengan dalih tunggakan pajak masih tinggi menandakan bahwa petugas pajak tidak kreatif dan tidak tegas.

“Faktor utama kebijakannya tidak jelas. Karena kebijakan penghapusan pajak setiap tahun diberlakukan keringanan pajak, tapi tunggakan pajaknya tetap saja tinggi,” kata Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Uni­versitas Trisakti, Trubus Rahad­iansyah, di Jakarta, Rabu (18/9).

Dia juga menilai bahwa pe­tugas pajak yang telah men­dapat gaji besar tidak proaktif membuat program yang bisa meminimalisir tunggakan pa­jak itu. Bahkan, katanya, Gu­bernur DKI Jakarta dan pet­inggi lainnya mendapat upah pungut pajak yang cukup besar, namun perolehan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upah pungut tersebut.

“Kedua, faktor petugas pajak yang tidak gesit, tidak proaktif. Ketiganya pengawasan ng­gak ada di lapangan. Ketika petugas pajak melakukan pe­mungutan, tidak ada peman­tauan,” ucapnya.

Menurutnya, keringanan pajak dan penghapusan sanksi itu tidak akan berjalan efektif. Sebab, ucapnya, penunggak pajak yang seharusnya disanksi malah diberikan diskon atau keringanan pajak. Sementara wajib pajak yang taat tidak di­apresiasi.

“Penegakkan hukumnya lemah. Tidak jalan. Jadi, orang kena sanksi itu tidak jelas arah­nya. Termasuk petugas pajak ketika di lapangan, apakah me­laksanakan dengan baik tugas­nya, itu sehingga masalah tung­gakan pajak itu berulang-ulang. Di penghujung tahun selalu ada keringanan pajak,” jelasnya.

Sosialisasi Pajak

Dia berharap, BPRD DKI Jakarta berkoordinasi dengan RT/RW secara terus menerus untuk menyosialisasikan pro­gram taat pajak. Dia juga me­minta petugas pajak tidak tebang pilih dalam memungut pajak. Saat ini, katanya, masih ada wajib pajak besar yang di­duga kongkalikong dengan oknum petugas pajak agar ke­wajiban membayar pajaknya tidak tertunaikan.

“Ada beberapa wajib pajak yang kategori menengah ke ba­wah yang dikejar. Sedangkan orang menengah ke atas dibi­arkan. Kita buktikan banyak se­kali banyak mobil mewah, pu­nya tunggakan juga. Sehingga terlihat ada diskriminasi, ketidakadilan, sehingga ma­syarakat enggan berpartisipasi membayar pajak,” ungkapnya.

Menurut Trubus, Pemprov DKI Jakarta harus membuat sistem yang transparan untuk memudahkan masyarakat meli­hat hasil penggunaan pajak yang dibayarkannya. Hal ini diyakini bisa mendorong masyarakat un­tuk taat membayar pajak.

“Menurut saya, sumber per­soalannya adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat agar ada kesadaran taat pajak. Lalu pemanfaatan pajak itu kurang transparan. Selama ini pajak mereka itu digunakan untuk apa saja, kan mereka tidak tahu dan tidak merasakan ha­sil pajak, sehingga mereka le­bih memilih tidak bayar pajak,” ujarTrubus.  pin/P-5

Tampilkan Semua

Hindari Polusi, Ruang Kelas SDN 07 Cilincing Dipasang Jaring

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Ruang Kelas SD Negeri 07 Cilincing, Jakarta, dipasang jaring sebagai upaya mengurangi siswa terpapar asap dari udara yang kurang sehat. “Alat penyaring udara akan dipasang ke semua kelas yang ada di SDN 07...
Selengkapnya

Nikmati Kopi dari Berbagai Daerah di Indonesia

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
JAKARTA – Pengunjung Fes­tival Kopi Nusantara di Kota Tua Jakarta membeludak. Baru berlangsung lima jam mu­lai pukul. 10.00 sampai pukul 15.00 WIB, pengunjung men­capai 800 orang. “Sudah banyak banget...
Selengkapnya

Sindikat Penggelapan Mobil Dibongkar

Kamis 19/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Motif kasusnya hampir sama, mayoritas menjual mobil tanpa BPKB dan menggadaikan mobil. JAKARTA – P olda Metro Jaya berhasil membongkat sindikat penggelapan mobil. Petugas mengamankan 29 mobil dari komplotan yang berbeda-beda....
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita megapolitan lainnya
Kupas

Kepemimpinan Semua Elemen Politik Tercermin di MPR

Rabu 18/9/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
DPR RI bersama dengan pemerintah sepakat untuk merevisi perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

 

Revisi UU MD3 tersebut khusus membahas revisi Pasal 15 tentang pimpi­nan MPR, yang bunyi revisinya, “Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelom­pok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.”

Artinya, pada MPR berikutnya, jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang, dengan rincian sembilan orang dari perwakilan partai politik yang lolos ke parlemen ditambah satu orang dari kelompok DPD.

Selanjutnya, pembahasan mengenai revisi UU MD3 akan dilan­jutkan pada pembicaraan tingkat II dan telah disahkan dalam sidang paripurna selanjutnya.

Untuk mengupas hal tersebut lebih lanjut, Koran Jakarta me­wawancarai Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9). Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana hasil kesepakatan revisi UU MD3 bersama dengan pemerintah?

Saya ingin sampaikan bahwa ke-10 fraksi yang ada di DPR itu telah setuju untuk melakukan perubahan atas UU MD3 sepanjang yang terkait dengan jumlah pimpinan di MPR. Tadi sudah kita rapat kerja, dan setuju semua fraksi itu dan pemerintah untuk mem­bahas dalam pembicaraan tingkat II yang akan digelar di dalam paripurna terdekat.

Jadi hasilnya seperti apa?

Jadi, tadinya kan pimpinan MPR, satu ketua dan tujuh wakil ketua. Ber­dasarkan perubahan keputusan yang kita ambil dalam rapat kerja bersama lagi pada legislasi beserta Menteri Dalam Negeri dan Men­teri Hukum dan HAM, maka disepakati satu ketua dan 0 wakil ketua, masing-masing fraksi itu ada sembilan fraksi yang lolos dalam pemilu, kemudian ditambah dengan satu kelompok DPD. Itulah yang kita hasilkan dalam kesepakatan pengambilan keputusan tingkat I di Baleg.

Berarti, tidak ada fraksi yang menolak?

Sepanjang yang saya ketahui bahwa Fraksi Partai Nasdem itu tidak menyatakan menolak atau tidak, tetapi setuju untuk diterus­kan dalam pembicaraan tingkat II di paripurna. Nanti sikap akhir fraksi mereka akan disampaikan saat rapat paripurna.

Pengesahan menjadi bukti kesepakatn fraksi?

Benar, secara resmi paripurna DPR RI pada Senin (16/9) telah sepakat menge­sahkan RUU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menjadi Undang-undang. Salah satu poin revisi strategis dalam RUU itu adalah menambah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai jumlah fraksi yang duduk di parlemen.

Selain revisi Pasal 15, ada perubahan yang lain?

Tidak. Pemerintah setuju sekali, semua partai dalam suasana tidak ada protes, dan saya pikir ada benarnya, karena kita membangun DPR/MPR ini beda dengan mengelola institusi DPR. Kita berha­dap di MPR itu lembaga yang akan mengurusi ideologi dan konstitusi. Oleh karena itu, memiliki politik ke­bangsaan dan kebersamaan dalam musyawarah mufakat, dan itu tergambar dari sisi kepemimpinan semua elemen berkumpul di MPR. trisno juliantoro/AR-3

Tampilkan Semua

KPK Harus Bekerja Profesional dan Independen

Selasa 17/9/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019–2023 telah terpilih setelah proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Jumat (13/9). Pada Senin (16/9), paripurna DPR mensahkan komposisi Pimpinan KPK tersebut. ...
Selengkapnya

“Kota Kami Ramah pada Pendatang”

Senin 16/9/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo sudah memutuskan bahwa ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Adapun lokasi ibu kota baru yang dipilih Kepala Negara adalah wilayah yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai...
Selengkapnya

Resesi yang Akan Datang Banyak Berasal dari Perdagangan

Jumat 13/9/2019 | 06:30
A   A   A   Pengaturan Font
Berbagai Lembaga keuangan dunia maupun akademisi terus mewanti-wanti akan terjadinya resesi ekonomi pada tahun ini atau tahun depan. Angka-angka pertumbuhan ekonomi dunia terus menurun seiring dengan tak mengendurnya perang dagang antara...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita kupas lainnya
beriklan di koran jakarta
Edisi Weekend

Teuku Faisal Fathani : Indonesia Jadi Inisiator ISO Deteksi Longsor

Sabtu 14/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Bencana alam terus mengintai Indonesia, salah satunya longsor. Sebanyak 40,9 juta jiwa rakyat Indonesia hidup dan bertempat tinggal di wilayah rawan longsor. Tahun 2014, Indonesia mencatatkan rekor kejadian longsor dan jumlah korban yakni sebanyak 385 kejadian yang menelan 44 jiwa meninggal dunia.

Di tengah masalah tersebut, sudah seharusnya muncul solusi. Di bidang kebencanaan Indonesia bisa berbangga karena mencatatkan diri sebagai negara berkembang yang menjadi inisiator International Organization for Standardization (ISO) deteksi dini longsor dan itu diakui dunia internasional.

Untuk mengetahui apa saja yang telah dan akan dilakukan Indonesia, khususnya Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menghadapi longsor, wartawan Koran Jakarta, Eko Sugiarto Putro, berkesempatan mewawancarai dosen UGM penerima apresiasi Ikon Prestasi Pancasila, Teuku Faisal Fathani, di Yogyakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Bagaimana masalah longsor di tingkat global?

Kalau bicara masalah longsor tergantung dari lempeng yang ada di dunia yang membentuk satu jalur patahan. Dunia mengenal ring of fire dimulai dari bagian barat Amerika, Selandia Baru, Kepulauan Pasifik, masuk Indonesia, ke Filipina, dan seterusnya.

Indonesia berada di lempeng besar dunia dan satu lempeng yang lebih kecil, sehingga Indonesia memiliki seismisitas tinggi. Itu membuat bentang alam kita, geomorfologi kita lebih berwarna. Pada satu sisi indah, tapi menyimpan potensi bencana.

Bagaimana pendekatan stakeholder terkait di luar negeri atas potensi bencana longsor?

Pendekatan mereka macam-macam, tapi community development-nya tidak sekuat kita. Bayangkan mengumpulkan warga di negara maju. Mereka sudah bayar pajak tinggi, tidak mau repot lagi. Itu jadi urusan pemerintah. Seperti kita gotong royong, mereka nggak mau. Mereka diurusi oleh sistem formal negara. Kerja keras membuat proteksi tebing.

Saya pernah enam bulan menjadi visiting profesor di Public Policy Center di The University of Iowa. Dari sana, saya mengenal sistem asuransi untuk menangani longsor dan bencana alam lain. Pemerintah Amerika memiliki data kuat soal risk assesment yang digunakan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan premi. Jika berada di zona merah terhadap banjir dan longsor maka asuransi tidak mau nanggung. Jika zona orange, preminya mahal dan kuning atau hijau, premi lebih rendah lagi.

Bagaimana dengan Indonesia, mulai dari potensi bencananya?

Pertanyaan Anda adalah pertanyaan fundamental bagi deteksi dini risiko bencana, khususnya longsor yakni risk assessment dan analisis risikonya. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, curah hujan tinggi dengan iklim tropis sehingga proses pelapukan mudah terjadi. Berkahnya, tanahnya subur, tapi di sisi lain menimbulkan bahaya.

Risk assesment di Indonesia sudah kuat, tapi penerapannya di lapangan yang masih kurang. Semua provinsi dan kabupaten/kota, sudah punya peta ancaman multi-bencana. Tinggal download di web BNPB, bisa diakses oleh siapa pun. Dari ancaman itu, kita harus memiliki strategi atau masterplan untuk melakukan kerja.

Pilihan kerja ada tiga yakni sebelum, saat, dan setelah bencana. Lalu ada prioritas. Ada 12 provinsi dan 122 kabupaten/kota yang menempati skala prioritas kita. Kemudian, budgeting serta implementasi program pengurangan risiko.

Apakah paradigma pengurangan risiko bencana semestinya menjadi piroritas?

Itu pertanyaan kunci. Kalau lihat di BNPB sudah ada kedeputian, deputi pencegahan, deputi pelatihan, sistem informasi, tanggap darurat, rehap rekon, logstik, dan sebagainya. Saya sebagai akademisi, fokus di pengurangan risiko bencana.

Dalam berbagai seminar, saya menggaungkan perubahan paradigma. Tahun 2011, di Palu, dana untuk pengurangan risiko bencana hanya 400 juta rupiah per tahun. Itu hanya cukup untuk sosialisasi dan biaya operasional kantor. Padahal, kalau terjadi bencana ada dana siap pakai, on call, sampai 2,5 miliar. Kalau tidak ada bencana itu tidak bisa dipakai.

Dari empat sisi penanganan bencana, yakni pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehap rekon. Selama ini untuk dua yang pertama, dananya masih kecil sedangkan dua terakhir besar. Perubahan paradigma yang saya dorong membuat keempat sisi itu besar dan dari irisan keempatnya dinamakan ketangguhan.

Perubahan paradigma itu dari fokus penanganan ke pencegahan. Kedua, dari single mandate menjadi tanggung jawab semua pihak. Dari fokus ancaman menjadi pada risiko. Saat ini terjadi gap antara pusat dan daerah. Pusat sudah jauh lebih baik karena usia BNPB sudah melewati satu dasawarsa. Di daerah BPPD, baru lahir. Maka salah satu yang kami lakukan adalah intervensi ke daerah untuk meningkatkan kapasital stakeholder lokal.

Ada istilah mitigasi struktural dan non-struktural, bisa dijelaskan?

Semua diawali dengan risk assessment, lalu proses analisis, budget, dan perhitungan elemen kerusakan, impact. Dari sana baru dipilih apakah mitigasi struktural atau non atau keduanya. Struktural itu mahal. Seperti pembuatan drainase, tiang pancang, pengendalian daerah banjir dan longsor. Sedangkan non-struktural lebih banyak membuat masyarakat siap siaga tanggap bencana.

Salah satu pendekatan non-struktural adalah sistem peringatan dini. Ini memang sama sekali tidak menghentikan bencana, tapi kalau terjadi bencana bisa diinformasikan ancamannya kepada masyarakat sehingga korban berkurang dan mereka bisa mengungsi di saat tepat.

Apa saja elemen sistem peringatan dini?

Sistem peringatan dini ada empat komponen utama. Pertama, risk assessment. Kedua, sosialisasi dan diseminasi. Ketiga, sistem peringatan dan warning service. Keempat, kemampuan masyarakat dalam merespons. Keempat komponen itu menjadi bagian dari ISO peringatan dini longsor. Ini ISO pertama yang diusulkan dari negara berkembang.

Kapan ISO Longsor diusulkan?

Tahun 2015 pertama kami usulkan. Lalu menghadapi serangkaian sidang di Bali, Heidenberg, Korea. Mulai di-publish pada Maret 2018 dengan nomor ISO 22327 tentang Guidelines for Implementation of Community-bases Langslide Early Warning System. Kalau di SNI memiliki nomor 8235 tahun 2017.

Anda pemegang paten early warning system, bisa diceritakan kaitannya dengan ISO ini?

Ini kisahnya panjang. Pada 2005, saya baru pulang dari Jepang. Sampai sini disuruh oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal untuk membangun sistem peringatan dini di Banjarnegara dan Situbondo. Jepang sebenarnya punya alat peringatan dini, tapi harganya 4.000 dollar AS, padahal dikasih dananya cuma 150 juta rupiah.

Guru-guru saya di UGM bilang, kamu disekolahin jauh-jauh ke Jepang masak pulang cuma mau beli alat mereka? Jadi, tahun 2006, saya bekerja sama dengan Dwikorita Karnawati dan Djoko Legono, hingga terbentuklah generasi pertama sistem peringatan dini.

Setelah itu, ada world landside forum di Jepang. Wow ternyata alat kami yang saat peluncuran di Banjarnegara didatangi oleh banyak ahli dari berbagai negara, termasuk Tiongkok dan Jepang. Ini ternyata sudah dibuat oleh produsen Tiongkok dengan produksi 10 ribu unit. Pikiran saya waktu itu, ini bencana, everybody business, biarin saja, nanti di padang masyar saja semua urusan dihitung.

Tapi ternyata tidak seperti itu kalau di dunia intelektual. Ahli-ahli dari berbagai negara mendorong saya untuk membuat paten dan terus mengembangkan temuan. Maka UGM mendaftarkan patennya. Saat ini ada total lima paten dengan dua paten pertama kami buka bebas untuk publik.

Apakah teknologi peringatan dini di dunia tak semaju yang Anda bikin?

Jepang dan Italia maju. Tapi produk kami dengan kecanggihan yang sama harganya bisa murah. Jepang harganya sekitar 55 juta rupiah, di kami cuma 15 juta rupiah. Alat termahal kami 75 juta rupiah. Itu sudah seperti ratusan juta rupiah buatan luar negeri. Namun, kami juga punya alat yang harganya cuma 2,5 juta rupiah.

Analoginya, kami bisa bikin sepeda ontel, motor, hingga jet tempur, dari 2,5 juta rupiah hingga 75 juta rupiah. Rahasianya ada pada teknologi paten kami yang kompleks dalam satu alat. Produksi alatnya oleh UMKM di DIY dan Jateng sehingga bisa jauh lebih murah.

Alat hanya bagian kecil dari ISO. Dalam ISO 22327, selain ada alat peringatan dini juga ada tim siaga, peta evakuasi, SOP, diseminasi, risk assessment di awal. Indonesia yang mengatur sistem peringatan dini di dunia harus seperti yang kami bikin. Orientasinya tidak hanya alat, tapi juga kesiapan sistem di masyarakatnya, bagaimana komunitas tanggap bencananya.

Saya pasang di berbagai negara, seperti Timor Timor, Argentina, Myanmar, dan sebagainya. Mereka akan ikuti ISO bikinan kami. ISO ini bukan milik saya ya, ini milik badan ISO, hanya sayalah yang membawa standard yang telah kami uji dan dilakukan di Indonesia sebagai standar dunia. ISO mainan anak misalnya, semua negara harus ikuti bikinan negara maju. Nah, ISO longsor harus ikuti standar bikinan Indonesia.

Setelah ISO longsor sekarang saya disuruh bikin lagi ISO Multidisaster. Dengan nama ISO 22328-1. Strip 1 ini untuk tanda nanti akan muncul ISO early warning banjir, gunung api. BMKG sedang menguji untuk tsunami. Nanti semua ada serinya. Longsor yang bernomor tanpa strip, namun setelah lima tahun bisa ditinjau untuk bisa masuk ke 22328.

Apa keuntungan sebagai penyusun ISO dunia?

Keuntungan langsung tidak ada. Tapi ini berarti banyak bagi pergaulan dunia. Indonesia bisa intervensi dalam penanganan deteksi dini, di mana-mana di seluruh dunia. Memastikan standarnya memenuhi apa yang kami buat.

Artinya, di bidang kebencanaan alam sebenarnya komunitas intelektual kita lebih unggul dari negara lain di dunia?

Kepala BNPB, Syamsul Maarif, ketika itu pernah mengatakan ancaman bencana kita itu ada dua, yakni bencana alam dan ketergantungan pada sistem dan teknologi asing. Sehingga upaya kita ya harus menjawab dua-duanya.

Pada pidato pengukuhan guru besar saya pada tahun lalu, saya membuat judul, Penegakan Kedaulatan Teknologi Nasional di Bidang Kebencanaan.

Waktu awal pengembangannya, Dirut Pertamina pernah bilang bahwa alat inovasi UGM tentu saja masih ada kekurangannya, tapi kalau tidak digunakan, dikritik, diperbaiki performan-nya, bagaimana bisa berkembang? Kalau kita ke Korea, penduduk sana kalau tidak pakai produk mereka sendiri malah minder.

Di bidang lain, kita bisa dikatakan meniru sistem dan teknologi asing. Di kebencanaan kita relatif mandiri?

Sebenarnya yang paling penting, kalau ada bencana di mana pun itu kita datang tidak hanya membawa mi, tapi teknologi. Saya cita-citanya membuat teaching industri. Sudah kerja sama dengan Pemprov DIY. Bikin workshop GAMA-EWS. 

N-3

Tampilkan Semua

Emisi Pesawat yang Ramah Lingkungan

Sabtu 14/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Dengan menggunakan partikel aluminium, teknologi ini nantinya dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dalam penerbangan pada pesawat komersial. INSINYUR dirgantara di Technion-Israel Institute of Technology telah mengembangkan dan...
Selengkapnya

Pakaian Tidur Elektronik Pemantau Ritme Pernapasan

Sabtu 14/9/2019 | 05:00
A   A   A   Pengaturan Font
Para peneliti di University of Massachusetts Amherst, Amerika Serikat, telah mengembangkan tekstil pengindraan fisiologis yang dapat ditenun atau dijahit menjadi pakaian tidur yang mereka sebut “phyjama.” Para ilmuan...
Selengkapnya

Phinisi Mewah Pengantar Trip Labuan Bajo

Sabtu 14/9/2019 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font
Taman Nasional Pulau Komodo di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) rencananya akan ditutup mulai 1 Januari 2020. Meskipun masyarakat setempat menolak rencana penutupan itu, kemungkinan besar penutupan akan tetap dilakukan. Tujuannya, untuk...
Selengkapnya

Klik disini untuk melihat berita edisi weekend lainnya
beriklan di koran jakarta