Koran Jakarta | May 25 2019
No Comments

Hunian Terintegrasi Sasar Kaum Milenial

Hunian Terintegrasi Sasar Kaum Milenial

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pengembang skala kota sebagian besar telah mengadopsi konsep integrasi dengan transportasi.

Pemerintah terus melakukan sosialisasi tentang urgensi kaum milineal memilih hunian atau rusun susun (rusun) yang terintegrasi dengan transportasi. Sebab, hunian yang terintegrasi dengan transportasi memberi manfaat yang signifikan bagi milineal dan mendukung program pemerintah dalam hal tata kelola hunian dan penyediaan perumahan.

Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dadang Rukmana, minta kepada milenial Jakarta untuk membeli rumah susun (rusun) nempel stasiun yang kini dikembang dengan memanfaatkan lahan PT KAI.

“Kalau mau mencari rumah tapak dapatnya pasti di pinggiran, maka kami bangunkan yang nempel stasiun, kalangan milenial bisa memanfaatkan itu,” kata Dadang, belum lama ini.

Dadang mengakui hunian bertingkat yang terdapat di stasiun Tanjung Barat dan Pondok Cina yang dibangun melalui sinergi BUMN PT KAI, Perumnas, dan BUMN Karya itu memang ditujukan bagi warga milenial.

“Kami akan seleksi pembelinya untuk memastikan bukan mereka yang sudah punya rumah. Sehingga dapat dipastikan pembelinya benar-benar mereka yang belum memiliki rumah,” ujar Dadang.

Kalau disebut harganya yang mahal mencapai 300 sampai 500 juta rupiah. Dadang mengatakan pemerintah telah menyiapkan fasilitas subsidi bunga dan uang muka, bahkan jangka waktu angsurannya dapat diperpanjang sampai dengan 30 tahun.

Pemerintah juga telah mempelajari perilaku generasi milenial. Mereka sebenarnya belum membutuhkan hunian yang luas karena hampir sebagian besar waktunya dihabiskan di luar rumah, rumah bagi mereka hanyalah tempat transit.

“Hobi mereka itu traveling, menjalankan bisnis dengan teman-temannya sehingga jarang di rumah. Namun dengan berjalannya waktu, pada saatnya mereka akan menjadikan rumah sebagai destinasi, serta mulai berpikir untuk tinggal di pinggir Jakarta,” jelas Dadang. Dadang mengaku sudah terjadi perubahan paradigma di kalangan muda untuk tidak buru-buru mencari rumah, mereka lebih suka mencari hunian yang praktis meskipun sekedar menyewa untuk itu pemerintah mencoba menjembatani dengan hunian nempel stasiun, sambil menunggu mereka mampu membeli rumah tapak.

Sementara, Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia, Hari Ganie mengatakan belum banyak anggotanya yang memahami konsep transit oriented develoment (TOD) yang dikembangkan. Pemerintah diharapkan segera menyiapkan regulasinya.

Kalau membangun hunian terintegrasi sudah banyak anggota REI yang membangun. Namun untuk konsep TOD ini memang baru apakah diharuskan terintegrasi dengan stasiun ataukah bagian dari urban development, ungkap Hari.

Hari mengaku potensi pasar milenial ini sudah dimonitor anggota REI sejak lama yang jelas sebagian besar memang beraktivitas di Jakarta dengan penghasilan direntang 3 juta sampai 15 juta rupiah, populasinya diperkirakan 30 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Hari mengatakan pengembang skala kota sebagian besar telah mengadopsi konsep integrasi dengan transportasi. Namun untuk konsep yang nempel stasiun masih baru bagi mereka untuk itu pemerintah diharapkan dapat menyampaikan regulasinya.

Terlalu Mahal

Sementara, pengamat properti Ali Tranghanda menilai harga hunian “dekat” stasiun LRT/ MRT atau dikenal sebagai hunian berkonsep Transit Oriented Development masih terlalu mahal bagi kebanyakan warga Jakarta.

Padahal, hadirnya properti yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD) menjadi salah satu alternatif hunian bagi masyarakat perkotaan di Jakarta sekarang ini untuk mengatasi kemacetan.

Dengan tinggal di hunian yang terintegrasi dengan TOD pastinya dapat memangkas waktu tempuh sangat signifikan dan menjadikan lebih produktif.

Konsep apartemen TOD memang dikembangkan untuk hal tersebut, namun dalam perkembangannya, kata Ali, terdapat beberapa pertimbangan yang membuat apartemen- apartemen ini menjadi tidak memberi manfaat terlalu banyak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.

Pembangunan apartemen TOD seharusnya --paling tidak-- dapat mengurangi “backlog” hunian perkotaan. Namun harga yang ditawarkan saat ini sudah paling murah berkisar 500 jutaan rupiah untuk tipe studio terkecil.

Dengan harga apartemen seperti itu, maka masyarakat bisa membeli bila penghasilannya paling tidak 15 juta per bulan, dan itu bukanlah gaji rata-rata karyawan Jakarta saat ini.

Diperkirakan rata-rata penghasilan karyawan perkotaan saat ini hanya sebesar 7 jutaan per bulan. Dengan gaji tersebut maka properti yang dapat dibeli adalah seharga 250 sampai 300 jutaan rupiah. “Itu pun relatif masih berat,” tukas Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch ini.

Dua atau tiga tahun yang lalu, harga apartemen TOD masih ditawarkan dengan harga Rp250-300 jutaan rupiah dan pasar merespon dengan cukup baik. Namun dengan semakin mahalnya apartemen yang ditawarkan maka tujuan untuk mengurangi backlog semakin menjauh.

Pasar pembeli “end user” tidak mampu lagi untuk menjangkau harga tersebut, dan tergantikan dengan pasar investor yang membeli apartemen tersebut untuk kemudian disewakan lagi kepada para penyewa.

Dengan banyaknya BUMN yang masuk ke pengembangan properti TOD, maka keberpihakan BUMN “Hadir untuk Negeri” dipertaruhkan. Porsi untuk apartemen murah harusnya dapat ditingkatkan, karena tidak semata-mata mendulang untung namun ada misi sosial yang seharusnya dikedepankan oleh BUMN.

“Peran BUMN, BUMD, dan Pemprov DKI seharusnya dapat sejalan untuk menjamin ketersediaan bagi masyarakat pekerja menengah sehingga tatanan kota menjadi lebih baik dan produktif,” kata Ali.

Sayangnya, kenaikan harga tanpa disertai dengan kemampuan pasar, membuat “mismatch” terjadi pada pasar apartemen TOD saat ini. yun/Ant/E-6

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment