Koran Jakarta | July 20 2018
No Comments
Pemberantasan Teror | Program Deradikalisasi Sangat Penting dan Harus Dilakukan

Hindari Pilkada dari Terorisme

Hindari Pilkada dari Terorisme

Foto : ISTIMEWA
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
A   A   A   Pengaturan Font
Hajat politik yang tengah berlangsung yakni proses Pilkada serentak dan Pemilu serentak mendatang harus berjalan lancar dan aman dari gangguan teror.

 

JAKARTA – Ancaman terorisme diharapkan tidak terjadi di tahun politik. Sehingga, stabilitas keamanan bisa tetap terjamin, baik saat digelarnya pemilihan kepala daerah serentak 2018, maupun ketika dimulainya tahapan pemilihan legislatif dan presiden.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatkan hal itu usai menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Tjahjo, MoU antara Kemendagri dengan BNPT sangat penting. Ini bentuk dukungan nyata dari kementeriannya dalam program deradikalisasi, dimana ujung tombak utamanya adalah BNPT. Ia pun, meminta deteksi dini lebih digiatkan. Sehingga ancaman terorisme tidak menganggu agenda penting nasional yang digelar tahun ini, yakni Pilkada serentak, tahapan pemilu nasional dan hajatan Asian Games.

“Tahun ini kita menghadapi proses konsolidasi demokrasi mulai Pilkada sampai Pileg dan Pilpres, ada juga even Asian Games. Ini juga bagian yang menjadi tugas tanggung jawab BNPT dan Kemendagri, menjaga stabilitas,” kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (12/3).

Tjahjo berharap, melalui MoU yang telah diteken antara Kemendagri dan BNPT, kementeriannya bisa lebih maksimal mendukung mendukung BNPT. Khususnya dukungan pemberian data dan informasi. Sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pengawasan, misalnya di perbatasan. Sudah bukan rahasia lagi, jika di perbatasan masih banyak jalur tikus, yang kerap dipakai untuk kegiatan ilegal.

“Kita akan support data dan informasi kependudukan yang akan membantu BNPT dalam pengawasan intelijen dan penanganan terorisme. Support data ini diberikan Kemendagri, tentinha sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Tjahjo menambahkan, MoU tentang Penanggulangan Terorisme dengan BNPT itu, setidaknya dapat memberikan pendekatan baru dalam program deradikalisasi. Terutama terhadap mantan napi terorisme, keluarga dan jaringannya. Diharapkan, dengan pendekatan baru ini, paham radikalisme maupun terorisme makin menjauh di tengah masyarakat.

“Saya kira, MoU bisa dijadikan pedoman Kemendagri dan BNPT melaksanakan program penanggulangan terorisme agar optimal dan tepat sasaran,” kata Tjahjo.

Program deradikalisasi menjadi sangat penting dan urgen, mengingat kelompok terorisme melakukan segala cara untuk merekrut anggota dan simpatisannya. Salah satunya, lewat media sosial di internet. Internet menjadi pintu masuk paham radikal. Apalagi, di Indonesia terdapat 132 juta pengguna internet aktif atau 52 persen dari jumlah penduduk. Dan, sekitar 129 juta diantaranya aktif memiliki akun media sosial.

Data Kependudukan

Di tempat yang sama, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengatakan, setelah MoU, nantinya pihak Kemendagri akan merekomendasikan penggunaan data kependudukan kepada BNPT. Data ini akan digunakan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme.

Analisis data tersebut selanjutnya bakal dipakai untuk meningkatkan pengawasan, misalnya pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Suhardi berharap lewat nota kesepahaman dapat mendorong peran aktif semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk berkomitmen dalam pencegahan terorisme. Suhardi membeberkan butir- butir yang termuat dalam kota kesepahaman. Butir-butir MoU antara lain, menyangkut pembinaan di bidang karakter kebangsaan dan wawasan kebangsaan bagi narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga dan jaringannya. Butir lainnya, meningkatkan program radikalisasi bagi masyarakat, untuk menjaga kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan dalam mencegah penyebaran paham radikalisme.

“Mendorong partisipasi aktif kepala daerah untuk memberdayakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah. Meningkatkan pengawasan terhadap infiltrasi orang, barang, dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 di wilayah perbatasan negara. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment