Koran Jakarta | August 19 2018
No Comments
mengeRPJMD 2019-2023 I Rapat Konsolidasi Fokus Menyikapi Hasil Pilkada Nanti

Hindari Ketimpangan Sosial

Hindari Ketimpangan Sosial

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pilkada serentak akan berlangsung pertengahan Juni mendatang. Karena itu sejak dini pasangan calon diingatkan soal implementasi janji-janji selama kampanye.

Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya adalah masalah ketimpangan sosial. Termasuk didalamnya adalah masalah kemiskinan, gizi buruk anak, angka kematian ibu hamil, dan kanker serviks yang masih tinggi.

“Ini tantangan termasuk air bersih, sanitasi dan sebagainya, saya kira ini harus menjadi perencanaan program di daerah,” kata Tjahjo saat memberi arahan di acara konsolidasi penyiapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 - 2023 hasil Pilkada Serentak 2018, di Jakarta, Rabu (16/5).

Acara itu sendiri dihadiri 776 peserta yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pimpinan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta pimpinan DPRD, baik propinsi, kabupaten atau Kota. Tjahjo melanjutkan, forum rapat konsolidasi ini fokusnya memang untuk menyikapi hasil Pilkada nanti.

Tapi ia merasa perlu mengingatkan tugas dari para Sekda dan Bappeda yaitu menerjemahkan apa yang jadi janji kampanye calon gubenur, bupati atau walikota terpilih. Tapi dalam menerjemahkan janji kampanye itu dalam program pembangunan jangan sekali-kali mengabaikan karakteristik daerah.

Mendagri juga mengungkapkan hasil Musrenbang teknis yang telah dilaksanakan. Katanya, masalah yang mengemuka dalam Musrenbang teknis secara keseluruhan sama yakni infrastruktur sosial dan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan irigasi. Masalahmasalah itu yang dituntut oleh semua daerah, baik kabupaten dan kota.

Karena itu ia minta, dalam merencanakan sebuah program fokusnya harus jelas. “Pemerintah pusat sendiri hanya ingin memastikan program strategis nasional ini bisa berjalan di tingkat provinsi sampai kebupaten, kota dan sampai tingkat desa. Seiring sejajar dengan program prioritas provinsi dan kabupaten atau kota dan janji kampanye yang terpilih seorang gubernur, bupati, wali kota menjadi program strategis di daerah, baik jangka pendek dan jangka panjang,” tuturnya.

Selain fokus, kata dia, program strategis juga harus dijabarkan dengan detail. Setelah dijabarkan, harus dikomunikasikan dengan DPRD. Tjahjo juga mengingatkan pentingnya perencanaan pembangunan. Katanya program pembangunan harus fokus. Karena itu perencanaan harus dilakukan dengan baik. “Perencanan itu penting, merencanakan dan memastian program itu terlaksana dengan baik,” katanya.

Area Rawan Korupsi

Selain itu, Tjahjo menegaskan, tantangan yang dihadapi bangsa ini, selain ketimpangan sosial, yang harus dicemati adalah area rawan korupsi. Salah satu yang harus dicermati adalah masalah perencanan angaran. Ini yang kerap menjadi sumber korupsi. Area rawan korupsi lainnya menyangkut dana hibah dan bansos.

“Dan mekanisme jasa dan barang pembelian harus dicermati dengan baik. Gubernur, bupati, wali kota tidak harus ikut apa yang digariskan oleh DPRD, apalagi kalau ada tekanan-tekanan. Kalau enggak bisa, ya bisa membuat Perda atau peraturan bupati dan gubenur,” kata dia. Jangan sampai kata Tjaho, kejadian di Malang dan Jambi terulang.

Hanya karena ada ketidakcocokan antara pemerintah dengan DPRD menimbulkan masalah tindak pidana. Masalah perizinan, pajak dan retribusi juga harus dicermati. Perizinan harus transparan. Karena itu ia dorong sistem perizinan berbasis teknologi. “Perizinan harus transparan dan berbasis IT, e-planning, e-budgeting ini harus dicermati dengan baik. Termasuk perbaikan penghasilan. Memangbeda antara satu provinsi dengan lainya, antara tingkat II dan lainnya tapi bagaimana ini agar bisa. E-samsat juga karena paling banyak,” katanya. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment