Koran Jakarta | September 19 2019
No Comments
PLTU Riau-1 - Saksi Diperiksa Senin Pekan Depan

Hakim Tolak Eksepsi Mantan Dirut PLN Sofyan Basir

Hakim Tolak Eksepsi Mantan Dirut PLN Sofyan Basir

Foto : ANTARA/Sigid Kurniawan
DENGARKAN PUTUSAN SELA - Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, mantan Dirut PLN Sofyan Basir menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/7).
A   A   A   Pengaturan Font
Sofyan Basir melalui kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, mengatakan menghormati keputusan hakim.

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Hakim memandang surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cermat dan lengkap sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Dengan demikian, persidangan terhadap Sofyan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dijadwalkan pada Senin (15/7),” ujar Hakim Ketua Hariono Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta Pusat, Senin (8/7). Dalam pertimbangan, hakim menyatakan surat dakwaan nomor DAK 66/ TUT.01.04/24/06/2019 telah disusun jaksa sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara.

Dengan uraiannya, menurut hakim, penerapan atau penggunaan Pasal 15 UU Tipikor dengan Pasal 56 ke-2 KUHP oleh jaksa tidak berlebihan dan tidak membuat dakwaan kabur. “Pasal dakwaan adalah kewenangan jaksa penuntut umum dan bukan kewenangan majelis, bisa saja pasal yang disangkakan lebih dari satu pasal, maka keberatan Tim Penasihat Hukum tidak dapat diterima,” katanya.

Selanjutnya, hakim sependapat dengan jaksa yang menampik mengenai pernyataan tim kuasa hukum Sofyan yang menyebut Pasal 56 ke-2 KUHP keliru karena praktik korupsi telah terjadi atau voltooid sebelum dugaan kejahatan pembantuan dituduhkan kepada terdakwa Sofyan. Menurut hakim, anggapan bahwa transaksi suap sudah terjadi sebelum diketahui oleh Sofyan Basir tidak beralasan secara hukum.

Kemudian, majelis hakim menilai poin keberatan terkait kekaburan jumlah pertemuanpertemuan yang melibatkan Sofyan Basir, penerapan pasal yang berbeda di penyidikan dan penuntutan, dan anggapan surat dakwaan tidak cermat menyangkut perbuatan kejahatan pembantuan masih harus diuji di persidangan.

 

Akan Kooperatif

 

Sementara itu, Sofyan Basir melalui kuasa hukumnya, Soesilo Aribowo, mengatakan menghormati keputusan hakim. Soesilo mengatakan pihaknya akan kooperatif untuk tetap mengikuti proses persidangan selanjutnya. “Kita terima. Kita siap dengan counter dari penuntut umum,” kata Soesilo usai mendengarkan putusan sela.

Diduga, Sofyan Basir secara sepihak menunjukkan Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Sofyan juga diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN (Persero) agar Purchase Power Agreement (PPA) antara PLN dengan BNR dan China Huadian Engineering Company, Ltd. (CHEC, Ltd.) segera direalisasikan. 

 

ola/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment