Fungsi Pengurus DPC dan DPAC Harus Ditingkatkan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 9 2020
No Comments
Produk Legislasi | Partai Mesti Lakukan Kaderisasi secara Profesional

Fungsi Pengurus DPC dan DPAC Harus Ditingkatkan

Fungsi Pengurus DPC dan DPAC Harus Ditingkatkan

Foto : ISTIMEWA
Wasisto Rahardjo Jati, Pengamat Politik LIPI
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk mendorong pendidikan politik di Tanah Air, semua pihak harus mendorong dilakukannya peningkatan fungsi para pengurus partai di daerah.

 

JAKARTA - Fungsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) pada partai politik (Parpol) perlu ditingkatkan. Selama ini keberadaan keduanya hanya sebagai pelengkap administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, peningkatan fungsi ini harus dimasukkan dalam revisi UU tentang Parpol.

“Selama ini peran pengurus Parpol di tingkat anak cabang itu kurang terdengar gemanya. Selama ini mereka hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi partai saja. Namun, belum menunjukkan kerja ideologis,” kata pengamat politik LIPI, Wasisto Rahardjo Jati kepada Koran Jakarta, Senin (24/2).

Menurut Wasisto, kurangnya pemenuhan fungsi DPC dan DPAC mencerminkan Parpol di Indonesia tidak profesional. Sebab Parpol tidak lagi berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Sekarang mengarah pada Parpol yang personalistik.

Wasisto mengimbau kepada Parpol untuk terbuka dalam mengumumkan kader partai pada publik sebab selama ini pola rekrutmen Parpol dirasa selalu tertutup. Kaderisasi Parpol kini juga semakin mengarah pada modal instan dan pragmatis. Mereka umumnya tak mau mendidik kader secara ideologi, namun condong menerima kader instan berbekal materi.

Rekrutmen Kader

Ia menambahkan pola rekrutmen kader dalam Parpol pun harus profesional memenuhi prinsip keberimbangan sebab yang terjadi saat ini Parpol justru lebih memprioritaskan anggota keluarga para elite. “Jangan terlalu istimewakan perekrutan kader yang itu adalah keluarga dari elite partai. Usahakan masyarakat lain yang ingin jadi kader juga punya hak serupa. Ini bukan kerja arisan keluarga tapi kerja ideologis,” ujarnya.

Pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol), Hurriyah menuturkan Parpol perlu melakukan reformasi di internal partai. Terutama dalam soal rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi. Problem serius Parpol di Indonesia a d a pada fungsi dasar Parpol yakni fungsi rekrutmen dan kaderisasi, tidak berjalan dengan baik.

“Itu kelihatan ketika Pemilu, partai malah mencari orang luar yang memiliki popularitas dan uang untuk masuk,” kata Hurriyah.

Hurriyah menegaskan Parpol adalah instrumen utama demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa Parpol. Ironinya, Parpol malah menjadi institusi yang paling tidak demokratis di negeri ini.

“Dengan kondisi ini, DPR periode 2019-2024 seharusnya mendorong UU Parpol masuk Prolegnas. Dari 50 RUU yang masuk prioritas, UU Parpol itu tidak masuk. Padahal isunya banyak, bukan hanya soal keuangan partai,” kata Hurriyah.

Untuk peningkatan bantuan anggaran Parpol sepatutnya menjadi kepentingan pendidikan politik, barulah sisanya untuk kepentingan operasional. Hurriyah menyatakan hal tersebut karena apa yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Anggaran untuk operasional lebih besar ketimbang untuk kegiatan Parpol. Sebab itulah, Puskapol mendorong agar aspek transparansi diperhatikan dalam revisi UU Parpol.

“Kemudian bantuan keuangan yang sifatnya afirmatif untuk perempuan. Kita masih banyak PR untuk politik perempuan. Selama ini perempuan semata-mata dibutuhkan untuk memenuhi kuota saja,” sambung Hurriyah.

Hurriyah mengatakan alasan UU Parpol harus direvisi karena di tubuh parpol sendiri masih banyak persoalan. Bahkan eksesmen terhadap demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa parpol adalah problem utama mundurnya demokrasi. Sebagai contoh, hal itu tampak pada kepemimpinan parpol.

“Kami melihat pemimpin Parpol senja kala semua. Parpol itu diposisikan seperti ownership. Jadi karakteristik Parpol kita kan presidential less party. Ketumnya yang menjadi presiden. Pendiri partai bersikap menjadi Ketum partai,” kata Hurriyah. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment