Koran Jakarta | October 19 2018
No Comments

Fintech Harus Transparan soal Pengelolaan Dana

Fintech Harus Transparan soal Pengelolaan Dana

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakart a – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti kepada perusahaan finansial berbasis teknologi (fintech) agar berinisiatif untuk mengedepankan transparansi, terutama soal tarif dan komisi dalam pengelolaan dana kepada nasabah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso di Jakarta, Rabu (14/2), mengatakan regulator ke depannya akan mengatur mengenai transparansi di fintech peer to peer lending. Aturan itu akan lebih detail untuk menjamin perlindungan dana nasabah di fintech.

“Khusus peer to peer lending, kami atur. Tapi secara umum, aturan akan ada yang latar belakanganya perlindungan konsumen,” ujarnya. Wimboh mengatakan transparansi diperlukan agar dana masyarakat di dalam fintech tetap terjaga dan menghindari lepasnya tanggung jawab dari fintech. OJK juga akan meminta bank dan penyedia jasa niaga daring (e-commerce) yang bekerja sama dengan fintech untuk mempublikasikan besaran komisi yang dikenakan kepada nasabah. “Ada satu yang kami sangat peduli. Mau peer to peer lending, Gojek, kami peduli pada perlindungan nasabah. Ini yg akan kami coba garap,” ujar dia. Hingga November 2017, OJK mencatat dana fintech peer to peer lending (P2P lending) mencapai 1,9 triliun rupiah atau menunjukkan tren pertumbuhan 20 persen setiap bulannya. Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment