Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments

Era Baru Pelayanan Terpadu

Era Baru Pelayanan Terpadu

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sebuah terobosan telah dilakukan pemerintah dalam pelayanan berbagai urusan publik yang biasa menyita waktu dan biaya, diupayakan lebih cepat, praktis dan hemat. Bahkan, tempat pelayanan tak kalah dengan pusat perbelanjaan. Namanya, “Mal Pelayanan Publik (MPP).”

Di Jakarta, MPP baru saja diresmikan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Selasa (10/10), empat hari sebelum jabatan berakhir. Djarot ingin dikenang publik sebagai gubernur yang sangat peduli kepentingan warga. Maka, sejumlah proyek terkait kepentingan publik diresmikan seperti 100 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTA).

MPP terletak di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sebelah Gedung Ny Agung Serang. Kawasan perkantoran ini sangat strategis dan cukup luas untuk parkir, sehingga masyarakat tidak kesulitan.

Peresmian MPP juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Men PAN RB Asman Abnur, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Selain itu, ada juga pejabat berbagai lembaga dan kementerian terkait.

Terobosan semacam ini tentu disambut baik warga dan menjadi contoh daerah lain dalam pelayanan. Sudah saatnya paradigma dan pola kerja lamban, bertele-tele dan kerap merugikan warga dihapus. Saatnya itu diganti semangat serta etos kerja baru mengutamakan pelayanan terbaik.

Semua pun bergembira dan menyambut baik terobosan Pemrov DKI bekerja sama dengan Kementerian PAN RB serta instansi terkait mewujudkan ‘mal’ yang memiliki fungsi pelayanan publik. Di dalam mal ini nantinya akan terintegrasi 296 pelayanan dari Pemprov dan 34 pelayanan pemerintah pusat. Jadi, ada 340 layanan. Dalam mal ada ruang atau booth pelayanan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian pelayanan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Ada juga Jasa Raharja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta dan PT PLN (persero) Distribusi Jakarta Raya, serta Bank DKI.

Pengelola MPP harus terus sosialisasi kepada warga tentang sistem pelayanan baru yang memudahkan ini. Pengelola bisa bersinergi dengan berbagai pihak, termauk media untuk terus mengingatkan masyarakat segera mengurus kepentingan hak dan kewajiban.

Untuk pelayanan yang membutuhkan beragam dokumen, misalnya, surat atau sertifikat tanah dan bangunan, syarat dan ketentuannya harus disosialisaikan. Dengan demikian, warga yang ingin mengurus di MPP sudah menyiapkan dokumen serta biayanya. Dengan begitu, harapan cepat dan praktisnya pelayanan publik bisa terpenuhi. Sebaliknya mal ini jangan hanya memindahkan ruang di berbagai instansi, tetapi pelayanannya tepat bertele-tele.

Warga sangat bergembira, meskipun masih terdapat banyak kelemahan. Tetapi secara komitmen dan keseriusan pemerintah sudah terlihat. Negara perlahan akan bergerak menuju sistem pelayanan terpadu, praktis, cepat, dan murah. Dampak sistem era baru ini akan sangat luas. Masyarakat mendapat kepastian hukum, terlaksananya hak dan kewajiban secara baik. Akhirnya ini akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan warga.

Dalam ruang ini, ingin diingatkan masyarakat agar selalu menaati peraturan dan hukum. Sebab peraturan dan hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat juga. Sekarang pemerintah pusat dan daerah bersinergi memberi pelayanan terpadu. Ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment