Koran Jakarta | June 18 2018
No Comments
Pilkada Serentak - Fraksi Golkar Setuju Pembentukan Satgas Antipolitik Uang

DPR Tekankan Netralitas ASN

DPR Tekankan Netralitas ASN

Foto : Koran Jakarta/M Fachri
Rapat Gabungan - Dari kiri: Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK Agus Rahardjo mengikuti rapat gabungan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/1). Pimpinan DPR bersama seluruh fraksi dan pemerintah menggelar rapat konsultasi terkait persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
A   A   A   Pengaturan Font

Birokrasi, terutama aparatur pemerintahan di provinsi dan kabupaten/ kota harus menempatkan diri sebagai birokrat yang netral dan jika ada yang berpihak, harus dilaporkan.

Jakarta – Fraksi-fraksi yang ada di DPR menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam pelaksanaan Pilkada 2018, sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas terhadap siapapun yang melakukan mobilisasi ASN. “Netralitas ASN merupakan salah satu masalah yang terus menjadi problema.

Karena itu Bawaslu harus tunjukkan sikap tegas pada pihak yang lakukan mobilisasi khususnya ASN,” kata anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/1). Hal itu dikatakannya dalam Rapat Gabungan bersama Kementerian Dalam Negeri, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu.

Ace mengatakan masing-masing profesi tersebut harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada sehingga perlu ada ketegasan dari Bawaslu. Dia mencontohkan aparat pemerintah daerah seperti Sekretaris Daerah yang maju dalam Pilkada, biasanya melakukan mobilisasi kepada pegawai Pemda sehingga harus dihindari.

“Lalu penting ditegaskan terkait penggunaan media sosial karena biasanya muncul kerawanan sosial dan terkait munculnya politik identitas,” ujarnya. Selain itu dia mengatakan, Fraksi Golkar mendukung dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang yang diharapkan dapat menciptakan kualitas Pilkada atas dasar kompetensi yang ditawarkan.

Namun dia mempertanyakan efektivitasnya karena harus dikoordinasikan dengan Setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan perlu ada satu pendekatan teknis.”Perlu disepakati harus ada kesepakatan ketika tahapan Pilkada berlangsung, semua proses hukum ditunda dahulu,” ujarnya. Dia mengatakan karena sering muncul dalam praktiknya ada pihak yang melaporkan calon kepala daerah yang diduga melakukan pelanggaran hukum padahal itu bagian dari kampanye hukum.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dalam rapat gabungan itu menyindir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait keterlibatan institusi dan anggota mereka dalam proses rekapitulasi suara di Pemilu. Dia mengatakan pihaknya mendapatkan temuan soal keterlibatan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan aparat Kepolisian dalam rekapitulasi suara. “Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pilkada. Seperti zaman Orde Baru,” katanya.

Akan Menindak

Riza meyakini Mendagri akan melarang instansinya terlibat dalam proses Pilkada untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada. Menurut dia, kalau ingin tahu hasil rekapitulasi suara, bisa menanyakannya kepada KPU. “Sudahlah Kesbangpol tidak perlu menghitung hasil suara, karena kalau mau jumlah rekapitulasi suara bisa ditanyakan kepada KPU,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga menyindir keterlibatan anggota Polri yang ikut melakukan rekapitulasi, bahkan dianggap lebih cepat dan teliti melakukan perhitungan suara karena memiliki teknologi canggih. Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo seperti juga ditegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa ASN harus netral dan pihaknya akan mengambil tindakan tegas bila dalam proses Pilkada serentak mendatang ada ASN yang berpihak atau berusaha memenangkan salah satu pasangan calon. Rapat Gabungan itu dihadiri Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Pimpinan fraksi-fraksi, Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu, Ketua KPK, Kepala Polri, dan perwakilan Jaksa Agung. sur/Ant/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment