Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Pembahasan RUU

DPR-Pemerintah Setuju RUU Bisa “Carry Over“

DPR-Pemerintah Setuju RUU Bisa “Carry Over“

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
PENGESAHAN RKUHP | Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (keenam dari kiri) bersama Pimpinan dan anggota Komisi III DPR menandatangani pengesahan RKUHP saat rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM menyetujui Revisi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang- undangan (UU PPP) untuk disahkan di sidang paripurna DPR. Poin penting dalam revisi legislasi tersebut adalah Pasal 71A, yaitu tentang RUU yang tidak selesai bisa di carry over pada periode berikutnya.

“Apakah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dapat kita setujui untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan DPR RI?” tanya Wakil Ketua Baleg, Sarmuji, saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9), dan langsung dijawab setuju oleh peserta rapat.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menjelaskan bahwa perubahan UU PPP itu guna membuka ruang membawa RUU yang tidak dapat diselesaikan agar dapat masuk ke agenda Prolegnas DPR periode berikutnya. Ketentuan carry over RUU tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi mubazir anggaran untuk melakukan pembahasan.

“Kita sempurnakan, karena kalau tidak ada ruang untuk membawa UU yang sedang dibahas periode sekarang ke berikutnya terlalu banyak energi dan biaya yang mubazir. Contoh dulu kita pernah membahas rencana UU tentang PNBP dulu,” ucapnya.

Kemudian, Yasonna melanjutkan, revisi UU PPP juga mengakomodir segala urusan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan.

RUKHP Siap Disahkan

Sementara itu, Komisi III DPR RI bersama Kemenkum HAM sepakat membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke sidang paripurna DPR selanjutnya, untuk segera disahkan menjadi Undang-undang. Diketahui, sebelumnya Indonesia tidak memiliki kitab pidana asli buatan dalam negeri. Sebab, RKUHP yang ada sekarang merupakan produk hukum buatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

“Apakah RKUHP dapat disetujui untuk dilanjutkan pembahasannya ke sidang paripurna?” Tanya Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, saat memimpin rapat di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9), yang langsung disetujui oleh peserta rapat.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengaku lega setelah DPR menyetujui RKUHP untuk disahkan pada rapat paripurna. Ia menuturkan, selama empat tahun pembahasan, RKUHP telah mendapatkan berbagai perdebatan dan kontroversi, sehingga tidak mudah dalam perjalanannya.

“Karena kita masyarakat heterogen, berbhinneka dengan segala kompleksitas dan pandangan, tapi inilah yang terbaik buat kita dan sudah diselesaikan dalam Pembicaraan Tingkat I. Mudah-mudahan rencananya mau dibawa ke paripurna tanggal 24 September 2019,” ucapnya.

Yasonna menjelaskan, RKUHP merupakan bentuk upaya dekolonisasi dan rekodifikasi terhadap produk hukum warisan Belanda yang sudah bertahan selama lebih dari 100 tahun, yang dalam pembentukannya didasarkan pada aliran neo klasik. RKUHP ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemidanaan di Indonesia sesuai dengan nilai moral dan ketertiban hukum. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment