Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Aspirasi Daerah

DPD 5 Tahun Ini Kawal Kesejahteraan Daerah

DPD 5 Tahun Ini Kawal Kesejahteraan Daerah

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
CAPAIAN KINERJA | Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang (kiri), Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto ( tengah), dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudo Husodo menjadi pembicara dalam acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9). Acara dialog tersebut membahas capaian kinerja DPR, MPR, dan DPD selama masa jabatan 2014-2019.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mengawal pelaksanaan otonomi daerah, mewujudkan kesejahteraan daerah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang (OSO), mengatakan bahwa DPD lahir dari daerah dan membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional untuk mewujudkan kesejahteraan daerah.

“Kehadiran DPD RI merupakan kehendak rakyat dan reformasi, kami ada untuk daerah, untuk mengawal serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, kehadiran DPD RI membawa dan menghadirkan gagasan serta aspirasi daerah ke tingkat nasional dalam proses pembentukan kebijakan,” ujar OSO dalam Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan DPD RI Periode 2014-2019, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

OSO menjelaskan, DPD secara aktif telah menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah. Selain itu, Ketua Umum Partai Hanura tersebut menuturkan peran DPD yang melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan otonomi daerah.

“Dalam fungsi pengawasan kita aktif melakukan seluruh tahapan proses pengawasan dan pelaksanaan undang-undang yang terkait kepentingan daerah, dana desa serta pelaksanaan otonomi daerah,” tuturnya.

Kemudian, OSO berharap DPD RI pada periode 2019-2024 mendatang harus melanjutkan estafet kinerja dari periode sebelumnya dan harus lebih baik lagi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Sebab, DPD memiliki kewenangan untuk mengusulkan program legislasi yang menunjang kepentingan daerah.

Hadir dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kehadiran DPD RI sebagai kamar kedua dalam sistem bikameral parlemen di Indonesia mampu membahas isu-isu hangat di daerah menjadi suara di tingkat nasional.

“Menurut saya Kehadiran DPD RI selain mampu membawa aspirasi dan permasalahan daerah di tingkat pusat, DPD RI juga mampu mendorong iklim investasi di daerah. Selain itu juga, pemerintah perlu kehadiran DPD RI untuk mengharmonisasi mensinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah agar sejalan dengan program dari pemerintah, untuk itulah perlu fungsi DPD diperkuat,” tandasnya.

Sedangkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudo Husodo, mengatakan bahwa DPD RI sudah bekerja dengan sangat baik, meskipun dalam kewenangannya belum dilaksanakan secara optimal. Ke depan, ia berharap DPD mampu membangun sistem yang baik untuk diteruskan kepada generasi berikutnya.

“DPD mewakili 34 provinsi daerah dan setiap periode generasi mempunyai tanggung jawab menciptakan sistem lebih baik untuk dilanjutkan ke sistem berikutnya, membangun sistem dilakukan sistemik terus menerus tanpa akhir, mewariskan ke generasi berikutnya menjadi lebih baik. Ke depan saya yakin yang sudah baik akan dilanjutkan oleh periode berikutnya lebih baru dan lebih segar lagi,” ujar Siswono.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD, Akhmad Muqowam, menambahkan bahwa evaluasi terhadap lembaga yang ada di Kompleks Parlemen merupakan suatu hal yang penting. Menurutnya, persoalan bangsa ini ada di Senayan, baik muara persoalan bangsa maupun penyelesaiannya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment