Koran Jakarta | November 19 2018
No Comments

Dirilis, Teknologi Pemantau Vandalisme Kabel di Laut

Dirilis, Teknologi Pemantau Vandalisme Kabel di Laut

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Salah satu masalah yang dihadapi sistem komunikasi kabel laut (SKKL) adalah vandalisme, jangkar kapal, aktivitas nelayan, dan reklamasi. Padahal sistem komunikasi yang amat penting bagi kehidupan bangsa ini harus aman dari gangguan.

Dengan penetrasi internet sudah menembus 50 persen total populasi atau sekitar 143 juta orang pada 2017, SKKL telah menjadi aset strategis nasional. Putusnya SKKL akan membuat website yang servernya berada di Indonesia tidak dapat diakses.

Kerugian yang timbul di samping dari hilangnya pendapatan seluruh operator yang diperkirakan sebesar 6,8 triliun per bulan, juga para pelanggan yang kehilangan bisnis opportunity, terputusnya informasi dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas.

Kasus putusnya kabel laut yang dikelola Triasmitra yang menghubungkan antara Jakarta- Bangka-Batam-Bintan-Singapura (“B3JS”) merupakan salah satu contohnya. Padahal SKKL B3JS tersebut sudah terdaftar dan masuk ke dalam Peta Laut atau Peta Hidrografi dan Oseanografi (“Peta Hidros”).

Peta Hidros merupakan acuan di dalam melakukan setiap pelayaran, sehingga setiap kapal yang berlayar ketika mendekati dan memasuki setiap wilayah tertentu di laut yang terdapat di dalam Peta Hidros akan mengetahui adanya SKKL B3JS didasar laut tempat kapal tersebut berlokasi.

“Artinya, kapal dilarang untuk membuang jangkar sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat menyebabkan putusnya SKKL (Fiber cut),” ujar CEO Ketrosden Triasmitra, Titus Dondi Patria A di Jakarta Rabu (11/7).

Beruntung Triasmitra memiliki teknologi rekaman sistem monitoring marine traffic yang dimiliki Triasmitra untuk menteksi kejadian. Rekaman menemukan fakta bahwa benar yang menyebabkan putusnya kabel laut adalah akibat tertarik atau terbawa jangkar Kapal, dan.

“Dengan Triasmitra telah memiliki aplikasi monitoring bisa mendeteksi keberadaan kapal yang menyebabkan kerusakan kabel laut, dan adanya kerjasama pemanfaatan aplikasi monitoring antara Triasmitra dengan Bakamla maka akan diperoleh alat bukti yang kuat yang bisa dipakai sebagai dasar tuntutan,” imbuh Titus.

Titus yakin, bukti rekaman dari teknologi monitoring akan dapat menjadi bukti dalam penyelesaian gugatan ini.

Dengan aplikasi ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata bagi Kapal-kapal yang mengabaikan perlindungan SKKL. Berlajar dari putusnya kabel Triasmitra, Titur berharap pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi SKKL sebagai aset strategis nasional karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Diungkapkannya, saat ini sebagian jaringan SKKL di jalur perairan Indonesia masih tidak terlindungi (unprotective), artinya jika terjadi gangguan terhadap SKKL seperti contoh: Fiber cut, dan tidak ada alternatif jalur SKKL yang tersedia mengakibatkan terputusnya komunikasi di area tersebut (blackout).

Penegakan hukum dan proses hukum bila terjadi tindak pidana pengrusakan SKKL dapat dilakukab berdasarkan Pasal 38 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Pasar ini berbunyi, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda 600 juta rupiah. hay/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment