Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Profesor Agus Pramusinto, Terkait Usia Menteri di Kabinet Mendatang

Dikotomi Tua-Muda untuk Posisi Menteri Kabinet Tidak Relevan

Dikotomi Tua-Muda untuk Posisi Menteri Kabinet Tidak Relevan

Foto : ISTIMEWA
Agus Pramusinto
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk kali kedua, Presiden Joko Widodo akan menyusun formasi kabinetnya setelah memenangkan Pilpres 2019. Sempat menjadi wacana perlunya menteri berusia muda di kabinet mendatang. Polemik tua dan muda pun jadi diskursus belakangan ini.

Untuk mengupas hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Profesor Agus Pramusinto, Ketua Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM. Berikut petikannya.

Terkait wacana menteri usia muda di kabinet Jokowi periode kedua, bagaimana pandangan Anda sebagai pakar birokrasi negara?

Sebenarnya tidak terlalu relevan usianya berapa. Karena kita menghadapi masalah yang banyak, tumpang tindih aturan dan kepentingan antarkementerian, dan target-target yang belum tercapai.

Nah, birorkasi itu kompleks sekali, di situ ada aturan, ada politik kepentingan. Berbeda dengan swasta yang justru mengapresiasi terobosan, kalau di birokrasi kalau tidak ada aturan malah tidak dilakukan, tidak boleh dilakukan. Jadi memang berbeda logikanya.

Kalau ada anak muda yang dinilai berhasil?

Anak muda yang menunjukkan prestasi di perusahaan swasta misalnya, memiliki kelebihan berpikir di luar, namun dia juga harus memiliki kebijaksanaan dan kesabaran luar biasa untuk mempertimbangkan banyak hal di birokrasi.

Menteri usia muda dianggap penting agar proses adopsi teknologi ke proses bernegara lebih cepat?

Teknologi penting dan sangat vital untuk segala urusan apalagi urusan program bernegara, memecah kebuntuan aturan dan birokrasi yang kompleks dan penuh politik kepentingan. Tapi, sekali lagi mengemudikan birokrasi sebesar kementerian itu tidak semudah menjalankan organsiasi swasta. Kalau tidak kuat, bersih, sekaligus bijaksana, justru dia bisa jatuh dalam jerat jebakan politik kepentingan.

Jadi, lebih baik bentuk posisi menteri muda?

Menteri muda bisa dan mungkin butuh terobosan mereka, tapi jangan di urusan yang sangat kompleks. Menteri muda bisa diminta memimpin, misalnya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi memang itu dunia mereka, tak teramat banyak gesek-gesekan dan kompleksitas antarkementerian bahkan antarpartai politik.

Sampai di mana proses reforma birokrasi kita?

Jalan memperbaiki birokrasi kita susah kalah hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Aparatur Negara. Saat urusan penting yang melibatkan tarik-menarik kepentingan, Presiden dan Wapres tetap harus turun tangan. Selama ini kan kementerian masing-masing bisa bikin aturan sendiri yang saling tabrakan. Kepentingan sektoral terlalu kuat.

Dalam Nawacita ada reforma birokrasi, tapi memang belum menempatkan Men PANRB menjadi hal utama.

Bagaimana dengan pengalaman Susi Pudjiastuti, latar belakang swasta, senang terobosan, dan kemudian langkah-langkahnya relatif diterima oleh publik?

Pengalaman Bu Susi atau menteri lain yang performennya bagus, menunjukkan bahwa sebenarnya tua dan muda itu bukan isu pening. Yang penting justru zaken kabinet, atau kabinet ahli. Dan calon menteri harus bebas dari kepentingan. Anak muda memang relatif bebas dari kepentingan dan harus bersih agar dia bisa melakukan terobosanterobosan.

Kelebihan seorang menteri muda bisa nekad melakukan perubahan besar di birokrasi, asal catatannya dia sangat bersih dan bebas kepentingan. Jadi sekali lagi, bersih lebih jadi tolak ukur utama ketimbang sekadar usia. 

 

eko sugiarto putro/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment