Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Defisit Transaksi Berjalan - Jangan Biarkan Kinerja Manufaktur Terus Merosot

Devaluasi Yuan Bakal Ganggu Perdagangan RI

Devaluasi Yuan Bakal Ganggu Perdagangan RI

Foto : Sumber: Bank Indonesia – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font
Jika manufaktur berorientasi ekspor masih sulit dikejar dalam jangka pendek maka tidak ada alasan lagi untuk tidak berpihak pada industri substitusi impor.

 

JAKARTA – Devaluasi yuan Tiongkok dinilai bakal mengganggu kinerja perdagangan Indo­nesia karena akan melemahkan ekspor, dan sebaliknya mendorong kenaikan impor dari Negeri Tirai Bambu tersebut.

Akibatnya, defisit neraca perdagangan In­donesia bakal kian melebar sehingga memper­lebar defisit transaksi berjalan atau current ac­count deficit (CAD). Ini akan menjadi sentimen yang kurang bagus bagi pergerakan nilai tukar rupiah, karena akan semakin bergantung pada aliran hot money.

Pada kuartal I-2019, Bank Indonesia (BI) men­catat neraca transaksi berjalan membukukan de­fisit 6,97 miliar dollar AS atau setara dengan 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, YS Su­silo, mengemukakan devaluasi nilai tukar yuan bakal semakin memukul kinerja ekspor-impor Indonesia dengan Tiongkok.

“Depresiasi yuan sudah pasti membuat harga barang ekspor dari Tiongkok semakin murah di pasar global. Ini tentunya akan me­lemahkan ekspor Indonesia karena kalah ber­saing dengan barang buatan Tiongkok,” jelas dia, ketika dihubungi, Kamis (8/8).

Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sejak tahun lalu te­lah melemahkan perdagangan global, termasuk permintaan dari AS maupun Tiongkok, yang merupakan pasar ekspor utama Indonesia.

Padahal, lanjut dia, Indonesia sedang ber­upaya keras meningkatkan kinerja ekspor un­tuk membenahi masalah fundamental yang menggelayuti ekonomi RI sejak 2012, yakni de­fisit transaksi berjalan.

Susilo menambahkan, harga barang eks­por Tiongkok yang semakin murah juga akan membuat impor Indonesia dari Negara Panda itu semakin meningkat. Indonesia bisa keban­jiran barang impor murah dari Tiongkok.

“Ini yang perlu diantisipasi. Perang dagang yang meningkat menjadi perang mata uang bisa membuat Indonesia terdampak. Dari sisi ekspor, makin melemah. Sebaliknya, impor ber­peluang besar melonjak. Akibatnya, defisit per­dagangan dan CAD makin melebar,” tukas dia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjuk­kan pada kuartal II-2019, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit 1,87 miliar dollar AS, atau meningkat ketimbang kuartal II-2018 yang sebesar 1,45 miliar dollar AS.

Sebagaimana dikabarkan, tensi perang da­gang makin mendidih ketika Presiden AS, Do­nald Trump, pada Kamis (1/8), mengumum­kan AS akan mengenakan tarif 10 persen pada produk impor Tiongkok yang tersisa senilai 300 miliar dollar AS, karena Beijing tidak menepati janji dalam membeli produk pertanian AS.

Kemudian, pada Senin (5/8), Tiongkok membalas dengan membiarkan mata uangnya melemah di bawah tujuh yuan per dollar AS, dengan ancaman akan menghentikan pem­belian produk pertanian AS. Beberapa jam kemudian Trump lewat Twitter mengecam Tiongkok sebagai manipulator mata uang.

Benahi CAD

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengungkapkan strategi yang paling tepat un­tuk membenahi CAD adalah mendorong sek­tor manufaktur untuk meningkatkan ekspor barang agar surplus neraca barang meningkat.

“Jika manufaktur berorientasi ekspor masih sulit dikejar dalam jangka pendek maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mengurangi impor, dengan berpihak pada industri substitusi im­por,” papar dia.

Salamuddin mengatakan, selama ini ke­bijakan ekonomi negara dikuasai oleh para importir barang konsumsi dan eksportir komoditas yang merusak alam. Datanya jelas menunjukkan, ada pembiaran terhadap penu­runan kinerja manufaktur nasional. Tahun lalu, kontribusi sektor manufaktur terhadap pem­bentukan PDB hanya tersisa tak sampai 20 per­sen, padahal 2014 masih di atas 21 persen, dan 2010 masih di atas 22 persen.

“Angka ini sebenarnya masih yang terbesar sumbangannya terhadap PDB. Namun, tidak ada langkah untuk mendukungnya. Tidak seperti ka­lau sawit dihadang Eropa, semua kebakaran jeng­got. Atau ketika properti terpuruk, semua men-support dengan banyak cara termasuk mengakali NPL (kredit macet),” kata Salamuddin.

Menurut dia, variabel rupiah dan segala ma­cam hitungan moneter tidak ada gunanya ka­lau fundamental yang didukung negara adalah ekonomi konsumsi berbasis impor dan ekspor komoditas berbasis perusakan alam. YK/ers/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment