Defisit Melebar, Jangan Boroskan Anggaran Negara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 25 2020
No Comments
Pengelolaan APBN - Kementerian dan Lembaga Diminta Berhemat

Defisit Melebar, Jangan Boroskan Anggaran Negara

Defisit Melebar, Jangan Boroskan Anggaran Negara

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Selama ini penyakit birokrasi RI adalah 80:20, mengeluarkan finansial 80 persen untuk urgensi yang hanya 20 persen.

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit APBN 2019 berada di level 2,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih lebar dari target sebesar 1,84 persen dari PDB. Defisit terjadi karena penerimaan yang lebih rendah dibandingkan belanja negara.

Sejumlah kalangan meminta pemerintah menggunakan anggaran untuk kegiatan produktif yang bisa menjadi stimulus perekonomian, seperti insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebaliknya, anggaran nonproduktif seperti pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah menguras APBN selama belasan tahun, harus segera dihentikan.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi total pengelolaan anggaran. Jangan jor-joran belanja pajak dengan memberikan insentif fiskal, karena tidak semua insentif pajak efektif mendorong sektor manufaktur maupun investasi. “Total belanja pajak mencapai 221 triliun rupiah atau 1,49 persen dari PDB. Itu bisa jadi mubazir, dan menggerus penerimaan pajak,” papar Bhima, di Jakarta, Selasa (10/12).

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah semestinya mengkaji lebih mendalam lagi efektivitas berbagai pos pengeluaran agar tidak memboroskan anggaran. “Jadi harus lebih ditelaah lagi, sektor mana yang butuh insentif untuk dapat mendorong ekonomi,” jelas Bhima.

Menurut dia, memberikan insentif bukan hanya bagi investasi baru, tapi UMKM yang telah ada juga perlu diberikan insentif. Apalagi, di tengah-tengah kondisi ekonomi seperti saat ini maka UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional. “Jadi prioritasnya juga harus lebih fair,” tegas Bhima.

Pengamat ekonomi, Ahmad Iskandar, meminta pemerintah untuk menghentikan belanja yang tidak produktif untuk menghemat anggaran negara, kecuali pengeluaran yang bisa memberi stimulus ekonomi. “Tengoklah masyarakat lapisan bawah yang sudah keberatan dengan kebijakan kenaikan harga yang dilakukan pemerintah. Kebijakan ini mengurangi daya beli. Jadi, strateginya hidupkan perekonomian masyarakat dengan gelontorkan APBN,” ungkap dia.

Selain lebih produktif, pemerintah juga harus selektif mengalokasikan anggaran, misalnya, menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap BLBI. “Alokasi dana untuk bunga obligasi rekap BLBI tidak produktif dan melukai keadilan rakyat yang tidak menikmati utang itu. Inilah yang menyebabkan anggaran negara selalu jebol, utang dibayar utang,” tukas Iskandar.

 

Harus Berhemat

 

Terkait dengan pelebaran defisit APBN 2019, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, meminta kementerian dan lembaga (K/L) berhemat dan tidak membuat pos pengeluaran baru menjelang akhir tahun. “Kementerian dan lembaga agar tidak keluarkan yang tidak perlu. Biasanya nggak pernah kekurangan ide brilian bikin program baru, bikin ini, bikin ini,” ujar dia, Selasa.

Suahasil meminta K/L lebih selektif dalam membuat program yang membutuhkan anggaran. Pasalnya di tengah ekonomi yang mengalami pelemahan saat ini harus dilakukan efisiensi. “Ekonomi melemah saat ini kita ambil efisiensi semaksimal mungkin,” tutur dia.

Secara terpisah, pakar kebijakan publik, Falih Suaedi, mengatakan penggunaan anggaran mesti mengambil titik-titik yang strategis agar menimbulkan multiplier effect yang besar. “Selama ini penyakit birokrasi kita adalah 80:20, mengeluarkan finansial 80 persen untuk urgensi hanya 20 persen,” tukas Falih yang juga Dekan FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Semestinya, lanjut dia, anggaran negara makin diarahkan untuk pengeluaran yang bersifat produktif, seperti pembangunan sektor riil. Jadi, persentasenya harus lebih banyak ke sana, seperti membangun waduk agar petani bisa lebih sering panen dan menimbulkan dampak ikutan ekonomi. Sebelumnya dikabarkan, pengelolaan APBN 2019 dinilai menghadapi tantangan yang cukup berat.

Seretnya penerimaan negara menyebabkan defisit melebar dari target. Akibatnya, realisasi penarikan utang menjadi lebih besar. Hingga akhir Oktober 2019, pemerintah sudah menarik utang 384,52 triliun rupiah, atau 107,03 persen dari target yang sebesar 359,25 triliun rupiah.

 

ers/uyo/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment