Koran Jakarta | January 19 2019
No Comments

Dana Pensiun Kaum Milenial

Dana Pensiun Kaum Milenial

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh Abdul Rachman

Tantangan besar mengadang industri dana pensiun (DP) di era milenial. Arah kebijakan dan pertumbuhannya, mau tidak mau, perlu digeser ke kaum milenial. Karena saat ini terdapat sekitar 62 juta generasi milenial dari 255 juta penduduk Indonesia. Maka dari perspektif DP, generasi milenial bukan hanya menjadi potensi pasar, tapi sekaligus memberikan tantangan tersendiri akan pentingnya perencanaan masa pensiun.

UU No 11/19912 tentang Dana Pensiun kini telah berusia lebih seperempat abad. Namun dalam perkembangannya, industrinya belum optimal menjadi pijakan dalam menyejahterakan pekerja Indonesia. Padahal, bila tata kelola DP mampu dioptimalkan bukan tidak mungkin dapat menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang yang dibutuhkan pemerintah.

DP sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program menjanjikan manfaat pensiun sepertinya berjalan belum sesuai harapan. Hal ini dibuktikan tingkat inklusi keuangan DP tergolong sangat rendah, hanya 4,6 persen (OJK, Des 2016). Maka konsekuensinya, sebagian besar pekerja berpotensi mengalami masalah keuangan di masa pensiun dan tidak mampu mempertahankan gaya hidupnya di hari tua.

Global Aging Institut (2018) pun merilis hasil riset bahwa 73 persen pensiunan di Indonesia mengalami masalah keuangan. Hal ini tentu kontraproduktif dengan usia harapan hidup orang Indonesia yang kini berada di 71 tahun (2017). Bila usia pensiun normal di 55 tahun, masih ada 16 tahun kehidupan setelah pensiun. Bila tidak siap, bisa jadi kondisi ini akan “menurunkan” kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia.

Dalam konteks itulah, industri DP patut mengambil peran terdepan dalam sosialisasi pentingnya mempersiapkan masa pensiun bagi sekitar 120 juta pekerja baik sektor formal maupun informal. Edukasi dan sosialisasi DP harus terus didengungkan karena bukan hanya mampu menjadi alternatif pembiayaan jangka panjang, namun juga sangat penting untuk memelihara kesinambungan penghasilan pekerja di hari tua.

DP kian penting di era milenial sebagai antisipasi terhadap tingkat penghasilan pensiun (TPP) atau replacement rate dan bonus demografi. Masa pensiun seringkali menjadi waktu yang mengkhawatirkan. Hal ini didasari acuan TPP. Berapa besarnya dana yang dibutuhkan seorang pekerja saat pensiun? Berbagai studi menunjukkan, pendapatan bulanan ideal yang harus dimiliki seseorang pada masa pensiun sebesar 70–80 persen dari gaji terakhir.

Misalnya, pekerja bergaji 10 juta rupiah, saat pensiun membutuhkan 7–8 juta per bulan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tetap dapat mempertahankan gaya hidupnya. Pertanyaannya, dari mana replacement rate 70–80 persen dapat dipenuhi?

Bila mengacu pada program jaminan hari tua yang bersifat wajib, diperkirakan tingkat penghasilan pensiun hanya berkisar 12–15 persen. Ditambah dengan imbalan pascakerja dan lainnya, secara keseluruhan mungkin hanya ada 30 persen. Kesenjangan tingkat penghasilan pensiun pekerja di Indonesia mencapai 40–50 persen. Hal ini berarti, setiap pekerja memiliki pendapatan per bulan di masa pensiun jauh di bawah penghasilan saat bekerja.

Kesadaran

Mengacu pada realitas tersebut, dibutuhkan kesadaran pekerja dan pemberi kerja untuk meningkatkan TPP pekerja melalui program sukarela seperti DP, khususnya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pekerja dan pemberi kerja harus fokus memperkecil kesenjangan. Orientasi pokok dari DP hari ini untuk “mengejar” kekurangan tingkat penghasilan pensiun pekerja yang mencapai 40–50 persen. Tercapainya ketersediaan dana yang memadai di masa pensiun bagi pekerja sangat penting.

Banyak kalangan menyebut, Indonesia akan mengalami era bonus demografi pada tahun 2025–2030. Era yang ditandai dengan dominasi jumlah penduduk usia produktif (17–64 tahun) “lebih besar” dari jumlah penduduk tidak produktif. Ini menjadi sebab angka rasio ketergantungan yang rendah, diperkirakan 48 persen.

Patut diketahui, era bonus demografi tidak serta merta akan memberikan “bonus” atau keuntungan. Bonus demografi tidak otomatis berdampak positif. Karena syarat utama “bonus” demografi adalah tersedianya pekerjaan bagi penduduk usia produktif, di samping kualitas kesehatan dan pendidikan yang memadai. Bonus demografi dapat memacu pertumbuhan ekonomi bila jumlah pekerja melebihi angka yang tidak bekerja. Tapi bonus demografi tidak bermanfaat dan dapat menimbulkan risiko jangka panjang bila tidak diimbangi kesadaran pensiun.

Industri DP sebenarnya tidak terlalu gembira dengan bonus demografi. Ini terutama bila jumlah pekerja yang besar, tapi tidak sadar akan pentingnya dana pensiun. Sebab tanpa DP, 20 tahun setelah era bonus demografi bisa dipastikan para pekerja akan mengalami masalah keuangan di masa pensiun. Jangan sampai bonus demografi berubah menjadi “bencana demografi” dalam kurun 30 tahun mendatang, ketika terjadi peningkatan rasio jumlah penduduk lanjut usia lebih besar dari penduduk usia produktif.

Bonus demografi akan menjadi masalah bila tidak dioptimalkan pada periode yang tepat. Bila sejak awal, penduduk usia produktif sadar dan mau menyiapkan rencana pensiun pada masa produktifnya, maka masa pensiunnya sangat siap. Masa pensiun mereka tidak menjadi beban, dan tidak bergantung kepada orang lain.

Lalu, apa yang perlu dilakukan industri DP? Industri DP hari ini harus berani untuk membuat kaum milenial dan pekerja “melek” DP. Dukungan teknologi dan digitalisasi menjadi parameter penting untuk bisa memperluas pangsa pasar. Suka atau tidak, industri DP hari ini dan esok akan menuju ke arah ritel, mudah diakses dan dibeli oleh kaum milenial dan masyarakat. Ini persis seperti spirit era Revolusi Industri 4.0
Masa pensiun memang sangat penting untuk dipersiapkan. Tapi jauh lebih baik bila, pekerja dapat menikmati masa pensiun dengan sejahtera. 

Penulis Ketua Perkumpulan DPLK

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment