Koran Jakarta | October 23 2018
No Comments
Pemilu 2019

Caleg Diberikan Waktu Tiga Hari untuk Menggugat DPT

Caleg Diberikan Waktu Tiga Hari untuk Menggugat DPT

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Calon anggota legislatif masih diberi ruang untuk menggugat Daftar Calon Tetap (DPT) Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Bahwa akan mengajukan sengketa memang ruang itu diberikan oleh UU.

Jadi tidak puas dengan keputusan KPU, baik dengan proses administrasi pemilu, tentang hasil pemilu itu boleh disengketakan,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman, di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (21/9).

“Jadi gini, kalau ada yang tidak sepakat dan tidak sepaham dengan keputusan KPU, silakan ditempuh jalur sebagaimana yang ditentukan oleh UU,” sambungnya.

Arief mengatakan pihaknya tidak mendorong calon yang keberatan terhadap DCT untuk mengajukan gugatan. Namun, Arief mengingatkan bila terdapat gugatan terhadap keputusan KPU, pihaknya akan bertanggung jawab.

“Tentu saya tidak mendorong- dorong untuk terjadinya gugatan. Ya, kalau ada gugatan KPU harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakannya,” tuturnya.

Senada dengan Arief, Komisioner KPU, Ilham Saputra, mengatakan pengajuan gugatan tersebut diberi waktu tiga hari. Tiga hari ini terhitung sejak tanggal diumumkannya DCT.

“Jika Anda tidak puas dengan keputusan KPU terhadap DCT, diberikan waktu tiga hari kerja. Kapan? Hari pertama kemarin kan penetapan, kalau hari kerja berarti Senin dan Selasa, Rabu baru Bawaslu akan mengumpulkan dan memberikan ke KPU siapa saja yang mengajukan ajudikasi dan kita tinggal menunggu undangan dari Bawaslu,” tuturnya.

Hadapi OSO

KPU juga menyatakan kesiapan menghadapi gugatan Oesman Sapta Odang (OSO) yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPD. “Kita siap menghadapi dan menghormati apa yang dilakukan oleh Pak OSO,” ujar Komisioner KPU Ilham Saputra.

OSO dicoret KPU karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan parpol. Ilham mengatakan aturan ini sesuai dengan UU. “Karena apa yang dilakukan Pak OSO memang ada di UU,” kata Ilham.

Menurutnya, nama OSO masih bisa dimasukkan ke DCT bila gugatannya diterima. Ilham mengatakan KPU menunggu undangan Bawaslu untuk menghadapi sengketa. “Ya, tergantung hasil sengketanya.

Iya (kalau sengketa dikabulkan ada kesempatan),” kata Ilham. “Siapa saja yang mengajukan ajudikasi, kita tinggal menunggu undangan dari Bawaslu,” sambungnya. Sebelumnya, Hanura berencana menggugat KPU karena mencoret OSO dari DCT DPD.

OSO dianggap tidak melanggar aturan apa pun sebagai caleg DPD. “Kita pasti (pertahankan OSO). Kita akan gugat,” ujar Sekjen Partai Hanura, Herry Lontung Siregar. Herry menyebut KPU tidak memiliki landasan hukum mencoret OSO.

Alasannya, Herry mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak MK terkait putusan MK yang melarang anggota parpol jadi calon anggota DPD. Sebanyak 38 caleg mantan narapidana korupsi tercatat pada DCT Pemilu Legislatif 2019.

Jumlah tersebut terdiri dari 12 caleg DPRD Provinsi dan 26 caleg DPRD Kabupaten/ Kota. Ke-38 caleg tersebut diusung 13 dari total 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Keseluruhannya telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (20/9).

Fakta tersebut sebagian bertolak belakangan dengan pernyataan elite parpol. Kepada publik, mereka menyatakan sudah menarik eks koruptor yang semula dicalonkan.

Mereka mengklaim calegnya sudah bersih dari bekas koruptor. Namun, pada kenyataannya, mereka tetap mengusung para caleg eks koruptor. rag/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment