Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
Defisit Perdagangan - Pembentukan Badan Pangan Terlambat Hampir Empat Tahun

Butuh Badan Pangan untuk Kendalikan Impor

Butuh Badan Pangan untuk Kendalikan Impor

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
>> Presiden Jokowi diharapkan bisa segera mewujudkan berbagai kebijakan prorakyat.

>> Selain mengurangi impor, Badan Pangan bisa jadi jalan angkat kesejahteraan petani.

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lima tahun ke depan diharapkan berani melakukan upaya luar biasa untuk mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan Indonesia. Selain impor minyak dan gas (migas), sumber defisit perdagangan lainnya adalah impor pangan yang nilainya berkisar 13 miliar–15 miliar dollar AS setahun.

Oleh karena itu, untuk mengendalikan impor pangan tersebut pemerintah diminta segera membentuk Badan Pangan seperti yang diamanatkan UU Pangan. “Masa depan bangsa ini salah satunya terletak di pertanian termasuk perkebunan. Untuk itu, Badan Pangan Nasional haruslah segera dibentuk, agar ada big data pangan yang digunakan sebagai patokan mencapai kedaulatan pangan.

Soal defisit perdagangan pangan, mestinya bisa segera berkurang dari komoditas holtikultura dan perkebunan,” kata Dewan Pembina Inagri (Institute Agroekologi Indonesia), Ahmad Yakub, saat dihubungi, Rabu (10/7).

Menurut dia, harus ada upaya luar biasa dari pemerintah untuk memangkas impor pangan maupun migas guna mengurangi defisit perdagangan. “Selain usulan pembentukan Kementerian EBT (Energi Baru dan Terbarukan) di bidang energi, juga perlu dibentuk Badan Pangan untuk atasi persoalan pangan. Badan Pangan ini langsung di bawah presiden,” jelas Yakub.

Melalui kedua institusi di bidang energi dan pangan itu, lanjut dia, impor energi dan pangan diharapkan bisa dipangkas. “Dengan demikian, defisit dagang berkurang bahkan bisa menjadi surplus,” kata Yakub. Sebelumnya, pakar politik dari Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, mengatakan Presiden Jokowi pada periode kedua pemerintahannya diharapkan bisa segera mewujudkan berbagai kebijakan prorakyat yang telah dicanangkan.

Salah satunya adalah membentuk Badan Pangan seperti amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebab, pembentukan badan yang sudah terlambat hampir empat tahun itu dinilai bisa menjadi jalan untuk mengurangi impor pangan, merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Apalagi, lanjut Wawan, Presiden telah menyatakan tidak memiliki beban politik sehingga bersedia melakukan apa pun untuk kepentingan rakyat. “Pembentukan Badan Pangan seperti yang telah diamanatkan bisa untuk membantu mengurangi impor, seharusnya sejak kemarin-kemarin dikerjakan,” tutur dia, belum lama ini.

Menurut Wawan, Badan Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden itu memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan kegiatan produksi, pengadaan, dan distribusi pangan nasional. “Kebergantungan kita terhadap impor sangat tinggi, meskipun ada rehabilitasi dan pembangunan saluran irigasi baru, tapi saya lihat pemberdayaan petani masih kurang,” tutur dia.

Menurut Yakub, untuk menyelesaikan problem impor dan defisit neraca pangan, Indonesia memerlukan grand strategy produksi dan konsumsi pangan nasional yang dilaksanakan secara konsisten.

Sedangkan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan guna memangkas impor pangan, pemerintah harus mendorong beberapa komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri, seperti beras, jagung, bawang merah, cabai, tebu, dan sebagainya.

“Selama sumber daya alam mendukung, itu yang digenjot. Karena itu, perlu desain ulang di sektor hulu dan proses bisnis dalam pengambilan keputusan impor pangan yang melibatkan Bulog dan Kementerian Perdagangan,” kata Tauhid.

 

Sentilan Presiden

 

Terkait pengembangan sektor energi, sejumlah kalangan mengemukakan peringatan Presiden soal tingginya impor migas mesti ditindaklanjuti dengan pengendalian impor dan pengembangan EBT. Ke depan, EBT bukanlah alternatif, tetapi justru akan menjadi pilihan utama seiring dengan dampak perubahan iklim yang makin hari makin nyata.

Pakar Energi Terbarukan dari Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, mengatakan sentilan Presiden Jokowi mengenai tingginya impor migas mesti dilanjutkan dengan langkah strategis, yakni pembentukan Kementerian EBT dan perubahan iklim. “Jika kita berpikir visioner, sekaranglah saatnya membentuk Kementerian EBT dan Perubahan Iklim,” kata Ahmad Agus, Selasa (9/7).

Menurut dia, langkah ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain terkait penyediaan energi bersih sekaligus menangkal dampak perubahan iklim dalam satu urusan terencana. Pengamat energi dari ITS, Juwari, mengatakan sudah saatnya pemerintah membangun substitusi impor energi. 

 

YK/SB/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment