Bupati Kudus Divonis Delapan Tahun | Koran Jakarta
Koran Jakarta | May 30 2020
No Comments
Kasus Suap

Bupati Kudus Divonis Delapan Tahun

Bupati Kudus Divonis Delapan Tahun

Foto : ANTARA/R REKOTOMO
SIDANG VONIS I Bupati Kudus (non-aktif) Muhammad Tamzil (kiri) berjalan meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi mutasi jabatan dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (6/4).
A   A   A   Pengaturan Font

SEMARANG – Bupati (non-aktif) Kudus, Jawa Tengah, Mohammad Tamzil, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi berkaitan dengan mutasi ja­batan di lingkungan pemerin­tah kabupaten ini. Hukuman yang dijatuhkan Hakim Ketua Sulistyono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang ini dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa.

“Menjatuhkan pidana pen­jara selama delapan tahun dan denda 250 juta rupiah subsider empat bulan penjara kepada terdakwa Muhammad Tamzil,” ucap Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang, Sulistiyono, di Semarang, Senin (6/4).

Pada dakwaan pertama, hakim menyatakan terdakwa terbukti menerima suap dari Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelo­laan Keuangan, dan Aset Dae­rah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Akhmad Shofian, yang totalnya mencapai 750 juta rupiah.

Namun, menurut hakim Sulistyono, dari tiga kali pem­berian suap tersebut, terdak­wa terbukti hanya menikmati sebesar 350 juta rupiah. “Ter­dakwa hanya menerima pe­nyerahan pertama dan kedua sebesar 350 juta rupiah,” ujarnya.

Adapun untuk dakwaan kedua, hakim menilai terdakwa terbukti menerima gratifi­kasi yang totalnya mencapai 1,775 miliar rupiah. Hakim menilai tidak semua peneri­maan suap oleh terdakwa sebagaimana dakwaan jaksa masuk dalam gratifikasi. Gratifikasi yang diterima terdakwa langsung maupun tidak langsung tersebut diperun­tukkan membayar kebutuhan pemilihan kepala daerah (pilkada) terdakwa, THR yang berasal dari Kepala Dinas Per­hubungan, serta syukuran se­jumlah pejabat yang dimutasi.

Dalam putusannya, hakim Sulistyono juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa yang pernah dihu­kum dalam kasus korupsi pada 2015 lalu. Hukuman tambahan yang dijatuhkan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar 2,125 miliar rupiah.

Selain itu, pengadilan juga mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun. n SM/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment