Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Proyek Hunian TOD

BUMN Untung, Swasta Buntung

BUMN Untung, Swasta Buntung

Foto : ANTARA/Bernadeta Victoria
Sejumlah kereta api berada di sekitar kawasan hunian padat penduduk di kawasan Jakarta Utara, pekan lalu. BUMN menargetkan pembangunan 50 hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan stasiun kereta api, terminal, dan pasar.
A   A   A   Pengaturan Font

Proyek hunian berbasis stasiun transprotasi massal di Jabodetabek diusulkan tidak hanya diberikan pada BUMN tapi melibatkan pengembang swasta nasional.

Asosiasi pengembang, DPD REI DKI Jakarta merasa tak dilirik pemerintah dalam proyek hunian berkonsep transit oriented development (TOD). Karena itu, pengembang mendesak Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR untuk melibatkan pengembang swasta dalam penggarapan hunian berkonsep TOD yang saat ini dikuasai hanya oleh BUMN.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan pengembang swasta nasional juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pengembangan proyek hunian strategis tersebut sehingga bisa mendorong percepatan pengadaan hunian bagi masyarakat.

“Kalau pemerintah sudah memberikan proyek infrastruktur 100 persen kepada BUMN, pola itu jangan lagi dipakai untuk mengembangkan proyek hunian di stasiun –stasiun Kereta Api. Ada baiknya proyek hunian berbasis stasiun transprotasi massal di Jabodetabek itu melibatkan pengembang swasta nasional juga, tapi jangan juga diberikan kepada pengembang swasta,” ujar Amran di Jakarta, Rabu (11/10).

Dia juga menambahkan, dengan membagi porsi pembangunan hunian berkonsep TOD, yang notabene lahannya sudah tersedia tersebut, sedikit banyaknya akan sangat berpengaruh kepada gairah industri properti nasional yang saat ini sedang mengalami penurunan.

“Walau bagaimanapun, pengembang swasta selama ini sudah menunjukan kemampuan dan komitmen membantu pemerintah dalam membangun hunian bagi MBR,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Eddy Kuntadi Ketua Umum Kadin DKI Jakarta mengungkapkan, untuk menggerakan ekonomi Jakarta sekaligus pemerataan kueh ekonomi, perlu adanya sinergi BUMN-Swasta Nasional.

Hal ini sesuai dengan Rekomendasi pada Rakornas 2017. “Sinergi ini juga akan membuat sirkulasi ekonomi menjadi merata ke dunia swasta dan masyarakat umum. Kadin sebagai wadah dunia usaha sangat konsern untuk menggerakan ekonomi Jakarta, termasuk menggerakan kegiatan usaha UMKM di Jakarta. Kueh pembangunan ekonomi semestinya tidak hanya untuk BUMN saja, tapi juga menetes sampai UMKM,” terangnya.

Proyek hunian berkonsep (TOD) masih akan banyak dikembangkan berdasarkan rencana yang yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Kementerian BUMN berencana menyiapkan sebanyak 210.000 unit rumah susun di 74 stasiun kereta api Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan mengembangkan konsep transit oriented development.

Belum lama ini, Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan mengatakan setiap stasiun akan dibangun rumah susun dengan kapasitas 3000 unit hingga 4000 unit dengan peruntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga menjangkau warga berpendapatan 1,5 juta rupiah per bulan.

Preseden Buruk

Di sisi lain, Amran mengatakan ada ketidak adilan dalam perlakuan kebijakan aturan terhadap pengembang swasta dibandingkan BUMN.

Ia memberi contoh pengembang ‘pelat merah’ bisa dengan leluasa mengerjakan proyek hunian berbasis TOD tanpa memenuhi terlebih dahulu ketentuan tata ruang dan Urban Design Guide Line (UDGL).

“Ini jelas tidak adil karena pengembang swasta harus bersusah payah melalui proses studi UDGL. Perlu menunggu 2 tahun studinya. Sedangkan BUMN begitu pemerintah menugaskan hunian TOD, mereka langsung gorundbreaking. Ini jelas tidak adil bagi pengembang swasta,” ujarnya lagi.

Menurut Ketua DPD REI DKI Jakarta yang baru saja terpilih kembali untuk periode 2017-2020 tersebut, Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR harusnya mendorong BUMN lebih taat terhadap aturan bisnis di sektor perumahan ini dan sedikit lebih sabar untuk menjalani proses pengerjaaannya. Dengan begitu lanjut Amran, ada ketertiban yang dijaga dalam menjalankan bisnis di sektor industri properti dan perumahan tersebut. “Meski mendapat perlakuan khusus dari pemerintah, seharusnya perusahaan pengembang BUMN yang membangun hunian di stasiun KA ini juga harus profesional. Artinya pengembang BUMN juga harus memberi contoh kerja yang profesional,” jelasnya.

Mengikuti Aturan

Sementara itu, Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif koto Mengatakan, pihaknya sangat mendukung jika pihak swasta juga dilibatkan dalam pembangunan hunian bagi masyarakat di Perkotaan ini.

“Memang seharusnya demikian. Cukup banyak pengembang swasata, terutama angggota REI yang berminat dan mampu untuk membangun itu. Dan untungnya Kemen ATR sudah mengeluarkan Permen tentang TOD sekitar bulan Agustus lalu, dan bisa menjadi pedoman daerah untuk merevisi,” katanya.

Ketika disinggung mengenai mudahnya pengembang BUMN yang membangun hunian TOD melewati prosedur UDGL dan lainnya, Zulfi menjelaskan wajar jika kondisi ini akan membuat para pengembang swasta akan cemburu. Bagi pengembang swasta, selama ini membutuhkan waktu bertahun tahun. “Saya tidak tahu persis lokasi TOD yang dibangun itu sudah di UDGL kan apa belum. Tapi terlepas dari itu, HUD Institue pada prinsipnya selalu menganjurkan kepada pengembang atau siapapun, untuk menghormati perundangundangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman, hormati otonomi daerah, dan selalu berpihak pada MBR,” pungkas Zulfi.  yun/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment