Koran Jakarta | June 23 2018
No Comments

Budi Waseso

Budi Waseso

Foto : Koran Jakarta/ muhaimin s untung
A   A   A   Pengaturan Font

Pemberantasan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba) butuh orang yang tegas dan memiliki prinsip hidup yang kuat. Itu sudah dibuktikan oleh Budi Waseso saat menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Dia sudah berhasil menunjukkan prinsipnya yang tidak mengenal kompromi dalam menangkap para bandar narkoba.

Penanganan narkoba harus dilakukan secara holistik dan sinergis, mulai dari keluarga, kementerian, lembaga pendidikan maupun tokoh-tokoh masyarakat. Masalah narkoba dapat cepat selesai jika ditangani secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait. Untuk mendeteksi keberadaan narkoba, digunakan anjing pelacak. Binatang tersebut cukup efektif mendeteksi narkoba di negeri kepulauan ini, mulai dari provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Butuh ketekunan dan integritas tinggi dari mereka yang terlibat dalam pemberantasan narkoba.

Sinergi BNN dengan berbagai pihak, antara lain Bea Cukai, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut telah banyak membuahkan hasil gemilang. Banyak upaya penyelundupan narkoba berhasil dicegah dan ditangkap para pelakunya dengan barang bukti yang mencengangkan. Untuk mengetahui bagaimana persoalan narkoba dan jaringan yang ada di Tanah Air serta upaya mengatasinya, wartawan Koran Jakarta, Dini Daniswari, Citra Larasati, dan Suradi berkesempatan mewawancarai mantan Kepala BNN, Komjen Pol Budi Waseso, di kediaman orang tuanya di Kompleks TNI AD, Kramat Jati, Jakarta, Selasa (6/3). Berikut petikan selengkapnya.

Bagaimana setelah memasuki masa pensiun? Mulai 1 Maret 2018, saya sudah pensiun. Pada Senin (5/3), saya melapor ke kesatuan dan Pak Heru (Irjen Pol Heru Winarko, Kepala BNN yang baru) tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya sampaikan program yang sudah berjalan, program yang belum berjalan, program yang sudah dibuat, sistem-sistem yang sudah berjalan, kekuatan di BNN dan BNN ke depannya.

Masalah narkoba tidak pernah selesai, mengapa? Dari evaluasi saya selama menjadi Kepala BNN, saya mempelajari narkoba tidak pernah selesai karena kita membiarkan ini terjadi. Di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto) September 1971, waktu itu Pak Harto menyatakan ini darurat lho, ancaman jelas pada narkotika. Cuma saat itu tidak masuk dalam program Repelita. Presiden Soeharto kan seriusnya pada program pembangunan, swasembada pangan, ekonomi, pertahanan. Pernyataan darurat narkoba tidak pernah disikapi. Itu persoalannya. Sepanjang tahun tidak pernah disikapi. Terakhir, SBY (Soesilo Bambang Yudhoyono) menyatakan darurat narkoba.

Apa masalah dasar dalam mengatasi narkoba? Komitmen. Saya melihat Presiden menyatakan itu (darurat narkoba), pembantu Presiden tidak menyatakan. Narkotika harus ditangani bersama.

Maksudnya? Ini PR yang belum dikerjakan. Di rapat sidang kabinet, saya selalu menyampaikan narkotika harus dilakukan bersama karena persoalannya sudah sangat luar biasa di Indonesia.

Luar biasanya seperti apa? Saya keliling negara Eropa dan Asia, Indonesia paling parah dibandingkan negara lain. Di Indonesia berkembang jaringan narkoba internasional sampai 72 jaringan. Belum lagi jaringan dari Filipina. Di sana, mereka sudah hancur, lalu masuk ke Indonesia, luar biasa. Mereka sudah ada di Indonesia dan bercokol di sini membangun kartel untuk peredaran narkoba karena di Filipina sudah tidak ada pangsa pasarnya. Saya menemukan jaringan tersebut (Filipina) berada di Nusa Tenggara Barat, dia pikir aman. Kami sudah mengikuti. Jaringan tersebut terdeteksi karena kami bekerja sama dengan Filipina, Thailand, dan China. Semua jaringan begitu. Mereka akan berkembang dan membentuk jaringan berikutnya.

Seberapa bahayanya jaringan tersebut? Mafia narkoba bisa memperkuat diri dan mempunyai financial. Ini akan menjadi ancaman dan merusak negara. Pada akhir 2017, kami tangkap jaringan ini, mereka menghasilkan transaksi senilai 6,4 triliun rupiah. Artinya, ini potensi kekuatan. Mereka bisa menyusun kekuatan dengan anggaran sebesar itu. Mereka bisa membeli dan membangun apa saja untuk melakukan perlawanan terhadap negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan mudah dimasuki? Kita negara kepulauan yang rawan ya. Lautan kita terluas nomor dua di dunia dan kita tidak mempunyai kekuatan untuk mengawasi lautan secara menyeluruh. Jadi banyak pintuk masuk.

Program apa saja yang sudah dibuat saat menjadi Kepala BNN? Next tahun 2019, kami memberikan penyuluhan kepada para ibu di organisasi PKK. Masyarakat kecil adalah keluarga dan kekuatan keluarga berada di tangan seorang ibu. Di sekolah, kami akan memperkuat program penyuluhan kepada tenaga pendidik, mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi supaya tidak ada lagi peredaran narkoba di lingkungan pendidikan. Di lingkungan sosial, kami akan memperkuat penyuluhan ke tokoh agama dan masyarakat. Pada tahun yang sama, semua kementerian/lembaga mempunyai program untuk penyuluhan edukasi kepada semua masyarakat. Contohnya, Kementerian Koordinator Bidang Polhukam memberikan penyuluhan tentang narkoba dari sudut pandang hukum termasuk ancaman hukuman berdasar golongannya. Upaya ini tidak lain untuk menangani demand (permintaan). Kalau demand tertangani suplai akan berhenti karena tidak laku.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya kira, kalau satu tahun kita gencar, selesai ini persoalan (narkoba), asalkan sinergi dan menyeluruh. Karena sekarang apa sih yang nggak bisa. Di media elektronik gampang kok melakukan penyuluhan. Kemeninfo dapat mewajibkan seluruh televisi menyuarakan itu (penyuluhan narkoba). Karena ini kondisi memprihatinkan nggak bisa main-main, ini sudah darurat narkoba. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memberantas narkoba hanya dalam hitungan bulan. Kita bisa mencontoh pendirian seperti Presiden Duterte.

Programnya sudah jalan? Ini program sudah kami tata, tinggal melaksanakan. Ya tapi, terobosan ke kementrian/lembaga melalui inpres. Presiden harus membuat instruksi kepada kementerian/lembaga. Semua harus membuat program tentang kedaruratan negara ini dari narkoba. Kalau nggak ada inpres, semua nggak mau dan akan dianggap angin lalu, percuma. Karena ini (narkoba) sudah menjadi program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Apakah karena hukum masih lemah? Hukum lemah salah satunya. Yang paling penting penanganan suplai narkoba diimbangi dengan penegakan hukum yang kuat. Hukum sudah tegas, hukuman mati ada. Kita yang seharusnya konsisten melaksanakannya karena itu akan membuat jera. Masalah narkoba yang dihancurkan di demand dan suplai, saya berani bertaruh (masalah narkoba selesai). Sekarang, kita ini bekerja programnya untuk popularitas. Kita bekerja untuk mendapatkan pengakuan, salah. Kita ini bekerja sesuai dengan amanah, sesuai kewajiban nggak usah mencari popularitas. Kita bekerja berdasarkan tanggung jawab. Sekarang, orang-orang di pemerintahan banyak mencari popularitas, jadi kerjanya nggak seberapa, ingin mencari populer, termasuk untuk eksekusi terpidana narkoba tidak perlu diberitahukan bahkan kepada keluarganya. Keluarganya sekali dua kali datang, besoknya datang lagi terpidana sudah dieksekusi, gitu lho.

Tentang anjing K9 yang banyak berjasa dalam pengungkapan narkoba, bagaimana ke depannya? Tempatnya sudah saya resmikan, sekarang running. Next, kami akan buat latihan terus, anjing pelacak akan dilatih dan disortir. Kami akan mem-breeding untuk anjing yang sesuai untuk pelacakan. Kalau ada anjing yang nggak bisa akan diserahkan pada pehobi anjing dan dilakukan pendataan. Anak anjing masih memungkinkan menjadi anjing pelacak. Kebutuhan anjing pelacak sekitar 2.500 ekor untuk mengover seluruh wilayah, karena kami negara kepulauan, mulai provinsi, kabupaten hingga kecamatan. Untuk pendeteksian harus menggunakan anjing pelacak, itu lebih efektif. Alat hanya bisa mendeteksi beberapa saja. Saya pikir untuk menghadapi ancaman narkotika di Indonesia, kita tidak bisa mengandalkan keuangan negara. Kita perlu menciptakan cara murah efektif dan efisien.

Narkoba selalu lintas negara? Semua narkoba lintas negara, lintas provinsi tidak. Wong nggak ada penghasil narkotika. Yang kami temukan pabrik peracik, tapi kalau pembuat tidak ada, kecuali ganja. Ganja di Aceh ditangani dengan program pengembangan alternatif. Jadi, lahan pertanian untuk menanam ganja ditanami dengan kopi, cokelat, dan padi gogo. Tujuannya supaya petani tidak tergantung dengan bandar-bandar yang ingin menanam ganja.

Apakah ada perasaan lega setelah pensiun? Saya hanya berpikir mengapa negara saya kok seperti ini, mengapa seluruh kementerian/lembaga tidak senergis, seluruh masyarakat tidak care. Padahal kondisinya nyata menyangkut generasi penerus bangsa, kok menghadapinya masih bisa tidur nyenyak. Saya saja dilema karena di masa mendatang negara kita bisa kehilangan generasi. Makanya, saya berpikir bagaimana menanganinya.

Pada masa akhir jabatan pernah terpikir ingin menambah masa jabatan? Oh enggak. Saya kan abdi negara, saya tidak pernah berpikir atau bermimpi. Dari awal, saya menjadi polisi tidak pernah meminta atau mengeluh, boleh tanya anggota saya. Saya pernah jadi tukang ojek, saksi hidupnya istri saya sendiri. Saya tidak pernah mengkhianati institusi, pekerjaan, sumpah, termasuk bangsa saya. Sampai akhir pengabdian, saya tidak pernah mengkhianati, mencemarkan institusi, termasuk keluarga. Saya tidak mau, karena niat saya sumpah yang saya pegang sampai hari ini. Maka selesai tugas, saya tenang-tenang saja.

Nama Buwas terdengar ganas. Namun, oleh orang terdekat, Anda dikenal lembut, bagaimana menurut Anda? Saya manusia biasa, saya bersosialisasi, saya manusia biasa. Tapi saat memimpin tugas, saya harus tegas dengan aturan. Saat menjadi Kabareskrim, saya tegas menegakkan hukum. Saya tidak pilih-pilih walaupun menyangkut lembaga terhormat KPK, bukan KPK-nya, tapi oknumnya. Saya buktikan yang saya lakukan semua masuk P 21. Saya selalu tegas nggak boleh intervensi, ini undang-undang negara. Sampai detik ini, saya tidak bisa dikendalikan oleh siapa pun, apalagi bandar. Saya nggak bisa. Boleh lihat siapa yang kasih uang ke saya, tanya saja. Setiap saya menjabat, saya bersumpah yang diucapkan dan ditandatangani, itu komitmen. Saya sudah berusaha sebaik mungkin walaupun mungkin belum memuaskan semua pihak.

Tantangan pemberantasan narkoba masih besar? Kemarin, saya bilang ke Pak Heru pengganti saya. Anda jangan menyamakan narkoba dengan pekerjaan lain. Narkoba tidak kelihatan, jangan tanya targetnya, nggak bisa pakai terget-targetan. Kita ini pekerjaan detik per detik. Saya amati detik per detik maka saya tahu persis jaringan narkoba kapan ditangkap dan kapan harus dilakukan penegakan hukum, nggak mudah. Sampai saya terakhir menjadi Kepala BNN, saya evaluasi penanganan tercepat itu 32 hari, rata-rata tiga bulan. Jadi, selama mengungkapkan kasus, semua anggota saya di lapangan selama tiga bulan. Mereka mengikuti terus sampai nggak berkutik sama sekali. Kalau ketemu mereka di lapangan setelah penangkapan, baunya minta ampun, baik Kolonel maupun Kombes. Melihat kerja anggota, saya suka miris karena mereka tidak mendapatkan jaminan apa-apa selain gaji dan renumerasi. Padahal, ancaman pekerjaannya adalah nyawa, andaikata ditusuk atau ditikam dan mati tidak mendapat apa-apa dari negara. Maka, saya bilang ke Wapres dan Menteri Keuangan, coba jangan membuat kecemburuan sosial di antara penyidik. Penyidik korupsi mendapat kelebihan penghargaan, Novel yang terluka karena tugasnya mendapatkan biaya pengobatan dari negara tidak terbatas. Hal semacam ini bahaya karena tidak ada undang-undanganya, itu pelanggaran. N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment