Koran Jakarta | May 25 2019
No Comments
Pengawasan Pemilu

Bawaslu Kecewa PSL di Lapas Jambi Tak Digelar

Bawaslu Kecewa PSL di Lapas Jambi Tak Digelar

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Bawaslu mempertanyakan tidak dilaksanakannya rekomendasi pemungutan suara lanjutan (PSL) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi pada 27 April lalu. Pertanyaan itu mengemuka dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2019, di ruang panel 2, Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (14/5).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, ada satu PSU di Kabupaten Sorolangun dan empat PSL tidak dilaksanakan dalam satu Lapas di Kota Jambi sangat disayangkan. Itu berarti ada hak yang tidak terlaksana terkait rekomendasi Bawaslu. “Ada hak tidak terlaksana dengan tidak dijalankannya rekomendasi Bawaslu di Lapas Klas II A,” kata Fritz. Fritz menilai, salah satu penyebab tidak terlaksananya rekomendasi Bawaslu terkait PSL di Lapas, dikarenakan kekurangan logistik pemilu. Oleh karena itu, Fritz meminta agar KPU tetap melaksanakan PSL di Lapas tersebut.

Kemudian tambah Fritz, apabila KPU tidak mampu melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut, Bawaslu meminta KPU memberi catatan dalam form keberatan DC2 (Apabila ada keberatan ketika rekapitulasi di tingkat provinsi). “Kami merekomendasikan kepada KPU provinsi Jambi untuk melakukan PSL. Tapi bila pihak KPU berkeberatan, kami minta KPU buat keterangan dalam form DC2,” ujar Fritz.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menambahkan, pasca tanggal 27 April (batas akhir PSU), sesungguhnya masih ada beberapa rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU seperti di DIY dan beberapa daerah di Jawa Tengah. Dan itu dimungkinkan dalam Pasal 373 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Pelaksanaan rekomendasi pasca tanggal 27 April sebagai batas akhir PSU masih bisa dilaksanakan setelah diselesaikan melalui sidang pelanggaran administrasi,” tegas Ratna.

Ketua KPU Provinsi Jambi HM Subhan menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan pelaksanaan PSL di Lapas Klas II A Jambi pada 27 April 2019. Namun pelaksanaan itu batal karena pada Jum’at (26/4) dan Sabtu (27/4) ada kegiatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke 55. “Maka dengan sangat terpaksa, KPU Kota Jambi tidak bisa lakukan PSL. Karena di Lapas itu ada sekitar 500 penghuni kita tarik keluar untuk lakukan PSL, nanti siapa yang bertanggungjawab terhadap keselamatan warga lapas,” pungkasnya.

Saksi Partai Demokrat Andi Nurpati menyayangkan, PSL di Lapas Kelas II A Jambi tidak dilaksanakan. Itu membuat hak suara menjadi hilang begitu saja. Padahal tindakan itu bisa dikenakan pidana pemilu. Apalagi PSU tidak jadi dilaksanakan karena bertepatapan dengan Hari Bakti Pemasyarakatan 55. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment