Koran Jakarta | May 28 2018
No Comments
Pengawasan Pilkada I Pahami Rambu Pelanggaran

Bawaslu Antisipasi Politisasi Ramadan

Bawaslu Antisipasi Politisasi Ramadan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Selama bulan Ramadan, aktivitas politik para calon dan tim sukses akan diawasi Bawaslu untuk menghindari pelanggaran.

Jakarta – Pada tahun ini, pelaksanaan tahapan kampanye bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Tentu hal tersebut menjadi momentum keagamaan yang dikhawatirkan ditunggangi oleh elit politik dalam hal pemenuhan kebutuhan elektoral mereka sebagai peserta pilkada. Bulan suci Ramadan seharusnya menjadi momentum penguatan spiritual, moral dan perilaku dalam menyucikan segenap pikiran dan gerakan Islam yang rahmatan lil Al- Amin untuk mewujudkan kehidupan berkebangsaan melalui pembangunan demokrasi yang substansial.

Intensitas kegiatan keagamaan saat bulan suci meningkat, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, antara lain pemberian zakat, infaq dan sedekah serta kegiatan keagamaan yang lain. Anggota Bawaslu, M. Afifudin mengatakan, potensi penyalahgunaan pemberian semisal zakat, infaq dan sedekah selama bulan Ramadan rawan dibarengi dengan motif politik oleh peserta dalam Pilkada Serentak 2018.

Apabila hal tersebut jika tidak diawasi, dikhawatirkan merusak nilai-nilai kesucian ibadah dalam bulan Ramadhan itu sendiri. Afif menegaskan, Bawaslu tidak lah melarang para Paslon untuk memberikan semisal zakat, infaq serta sedekahnya, hanya saja pemberian tersebut tidak dibarengi dengan embel-embel atau ajakan untuk memilih.

Oleh karena itu, untuk menghindari pelanggaran kampanye paslon selama masa kampanye Pilkada, Afif menghimbau agar pemberian zakat, infaq dan sedekah tersebut disalurkan kepada lembaga terkait saja, semisal ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga dengan begitu, tujuan distribusi terhadap yang membutuhkan lebih bisa terakomodir.

“Pada saat Ramadan, kita semua harus menjaga kesucian bulan tersebut. Di samping itu kami juga harus menjaga pelaksanaan kampanye yang bersih, makanya Ramadhan jangan dikotori dengan aktifitas yang dilarang dalam kampanye,” ujar Afifudin di Media Center Bawaslu, Thamrin 14, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Oleh karena itu lanjut Afif, untuk mencegah praktik-praktik kampanye dalam setiap acara keagamaan dalam bulan Ramadhan, ia beserta jajarannya di Bawaslu akan mengajak seluruh tokoh agama, melakukan sosialisasi terkait pelarangan kampanye dalam setiap agenda Ramadan. “Kami yakin tokoh agama masih menjadi aktor penting yang didengarkan para jamaah termasuk membantu Bawaslu menjelaskan apa yang boleh dan tidak di selama kampanye pilkada,” terangnya.

Direktur Pendistribusian BAZNAS M. Nassir Tajang menilai, upaya lembaganya dalam membantu Bawaslu mewujudkan Pilkada yang bersih ialah dengan menghimbau agar setiap pemberian yang dilakukan oleh peserta pemilu sebaiknya melalui lembaga zakat, infaq dan sedekah yang dikelola pemerintah.

Pasalnya selain lebih efektif, hal tersebut juga guna menghindari pelanggaranpelanggaran kampanye. ”Ini upaya kami berpartisipasi aktif mengawal pilkada menjadi bersih,” tegasnya.

Dua Prinsip

Hal senada dikuatkan dengan pernyataan dari Koordinator Bidang Advokasi Fatayat NU Wahidah Suaib yang berpendapat, bahwa ada dua prinsip yang harus dijaga selama bulan Ramadan ini, yakni; pertama Pilkada bersih dan Ramadan suci. Menurut Wahidah, Pilkada itu ada aturannya dan ajaran agama pun begitu, dan kita ingin menjaga kondusifitas keduanya.

“Kami ingin menjaga kesucian pemilu damai, karena politik bukan meluku karena diatur UU tapi mengembalikan ibadah pada esensinya,” tutur Wahidah. Wahidah juga menghimbau terhadap Bawaslu, agar membuka panggilan darurat atau hotline selama bulan Ramadan. rag/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment