Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Pemindahan Ibu Kota

Bappenas Serahkan Kajian Ibu Kota Baru ke Presiden

Bappenas Serahkan Kajian Ibu Kota Baru ke Presiden

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, sudah menyerahkan kajian yang diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kajian yang diberikan tersebut yakni struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. “Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru.

Jadi, (itu) sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan me-review. Mudah-mudahan setelah itu akan diambil keputusan,” kata Bambang Brodjonegoro usai pertemuan tertutup dengan Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/8). Bambang menuturkan kajian yang diberikan tersebut untuk melengkapi yang sudah dilakukan agar semuanya tuntas saat diumumkan.

“(Kajian) Bukan kurang, artinya ada detail yang harus kami dalami dan barusan kami serahkan,” tutur Bambang. Saat disinggung apakah Provinsi Kalimanan Timur direkomendasikan oleh Bappenas sebagai ibu kota baru, Bambang meminta semua menunggu keputusan dari Presiden Jokowi. “Lokasi nanti diumumkan, sabar. Tunggu pengumuman Istana ya,” jawabnya.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga tidak mau menanggapi pernyataan dari Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, terkait ibu kota baru di Kalimantan Timur. “Yang umumkan Presiden, dah gitu aja,” ucapnya. Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pemerintah tengah merencanakan pengadaan sejumlah fasilitas publik di ibu kota baru, tak terkecuali transportasi.

Transportasi di bakal ibu kota baru di Kalimantan itu akan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi. “Jadi memang kita konsisten pembangunan transportasi (berbasis) kendaraan massal akan dibuat lebih banyak,” ujar Budi Karya.

Menurut Budi Karya, pemerintah akan membangun transportasi massal dengan skala besar untuk menekan beroperasinya jumlah kendaraan pribadi. Kebijakan itu sekaligus untuk meminimalisasi emisi gas buang. Kalaupun ada kendaraan pribadi, ia memastikan mesti kendaraan listrik yang beroperasi. Budi Karya mengatakan, dalam desain perancangan pembangunan ibu kota, pemerintah akan membangun moda raya terpadu atau MRT dan light rail transit atau LRT. Sarana transportasi MRT dan LRT itu bakal dibangun bila jumlah penduduk di ibu kota anyar mencapai tiga juta. fdl/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment