Koran Jakarta | October 18 2019
No Comments
Pencegahan Radikalisme

BANSM Diminta Susun Pemantau Radikalisme

BANSM Diminta Susun Pemantau Radikalisme
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BANSM) diminta menyusun instrumen memantau radikalisme di sekolah. Selama ini, proses akreditasi tidak menjelaskan mana yang salah, atau apa ideologi sekolah itu hingga menjadi radikal.


“Di dalam borang pun tidak ada, untuk itu BANSM bersama lembaga pendidikan lainnya perlu menyusun instrumen yang bisa memantau seberapa radikal sekolah itu,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dalam seminar “Pendidikan Karakter untuk Penguatan Ideologi Pancasila” di Jakarta, Rabu (9/10).
Borang adalah alat untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data dan informasi yang digunakan untuk menilai mutu dan kelayakan institusi pendidikan.


Ia menambahkan selama ini, akreditasi yang dilakukan oleh BANSM dan Inspektorat sangat positivistik dan tidak bisa digunakan untuk mengetahui ideologi yang ada di sekolah itu. Oleh karena itu, adanya instrumen tersebut merupakan tanggung jawab badan akreditasi dan inspektorat.


“Makanya nanti jadi tanggung jawab inspektorat bagaimana nanti merumuskannya pada aspek kurikulum nonteknis yang beraspek pada pembentukan karakter, sikap, ideologi siswa. Nanti harus diukur, sehingga bisa ketahuan yang mana saja daerah-daerah yang rawan,” terang Muhadjir.
Mendikbud mengaku sudah mengetahui sejumlah sekolah yang terindikasi radikalisme. Kendati demikian, harus ada penilaian terlebih dahulu dan harus ada alat ukurnya. Ia berharap instrumen itu bisa selesai dalam waktu dekat.


“Banyak sekolah terpapar radikalisme, karena tidak tahu ada yang salah di sekolah mereka. Hal itu dikarenakan bidang akreditasi tidak menjelaskan mana yang salah.” katanya.
Meski demikian, lanjut dia, tidak perlu melakukan perubahan drastis dalam kurikulum untuk mencegah radikalisme, karena kurikulum terus berubah dan berkembang mengikuti perkembangan zaman.


Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis R Luddin mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan internal sekolah terkait paham radikalisme. Dalam pelaksanaannya, akan dilakukan pengawasan juga terhadap kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan.


“Pengawas internal sekolah dipacu untuk dapat mengenali, mendeteksi, mengawasi, dan berperan aktif dalam mencegah penetrasi intoleransi dan radikalisme di sekolah,” ujar Muchlis.
Ia menilai penguatan peran pengawas internal sekolah ini diwujudkan dalam pelatihan intensif untuk peningkatan kapasitas pengetahuan dan praktik serta metode pengawasan. “Hal ini diharapkan dapat membentengi sekolah dari ancaman paham radikal,” katanya. ruf/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment