Koran Jakarta | November 22 2019
No Comments
WAWANCARA

Bambang PS Brodjonegoro

Bambang PS Brodjonegoro

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Wacana pemindahan Ibu Kota terus bergulir dan kini sudah makin mengerucut. Pemerintah dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah melakukan kajian mendalam.

Kini sudah dipastikan Ibu Kota baru akan dipindah ke Pulau Kalimantan. Dari hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Kota baru akan dipindah ke salah satu provinsi dari tiga calon kandidat yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Groundbreaking ibu kota baru ditargetkan dilakukan pada 2021, dilanjutkan setidaknya pemindahan kawasan inti pada tahun 2024. Masterplan dan desain ibu kota baru ditargetkan selesai tahun 2020. Sebagai negara maritim, harus bisa dipastikan pemilihan ibu kota negara baru itu bisa mewujudkan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah.

Semoga ibu kota baru itu akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Keputusan untuk memindahkan ibu kota tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai seorang kepala negara bukan kepala pemerintahan. Indonesia harus melihat visi besar berbangsa dan bernegara hingga 100 tahun ke depan.

Untuk mengetahui apa saja yang telah dan akan dilakukan jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam pemindahan ibu kota negara ini, wartawan Koran Jakarta, Muhammad Umar Fadloli dan Eko Nugroho berkesempatan mewawancarai Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, seusai acara diskusi di Jakarta dan rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Apa saja yang dipaparkan dalam rapat terbatas terkait pemindahan ibu kota?

Kami membahas hasil dari kajian lengkap yang dilakukan tim pemerintah yang dipimpin Bappenas bersama beberapa kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan berbagai badan terkait. Kami tadi paparkan mengenai beberapa hal. Pertama, tiga provinsi yang menjadi kandidat ibu kota baru, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pemindahannya ke Kalimantan.

Pemaparannya seperti apa?

Tadi kami menyampaikan analisa dari masing-masing kandidat, dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, maupun Kalimantan Timur. Kami sampaikan kelebihan dan kekurangan. Demikian juga setelah itu, kami sampaikan bagaimana kira-kira bentuk kota yang dibangun di pusat pemerintaha baru tersebut dan skema pembiayaan. Dari hasil rapat tadi, intinya Presiden Joko Widodo akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya, satu di antara tiga provinsi tersebut.

Selain itu, apa lagi yang dipaparkan dalam rapat terbatas?

Kedua, kami paparkan soal standar kota. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar pusat pemerintaha baru yang dibangun mempunyai standar kota internasional dan harus menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota yang ada di Indonesia. Tentunya, semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota dan kehidupan kota yang lebih nyaman akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan.

Paparan selanjutnya?

Ketiga, soal pembiayaan sudah disepakati oleh Presiden Joko Widodo bahwa sumbernya ada tiga. Ketiga sumber tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), dan dari partisipasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khusus APBN, kami akan berupaya melakukan yang namanya kerja sama pengelolaan aset, terutama aset di Jakarta maupun aset di kota baru.

Meskipun memakai dana dari APBN, tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada di APBN. Jadi, ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset di Jakarta maka kami akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru.

Untuk rencana pemindahan ibu kota ini sudah ada komunikasi dengan DPR?

Intinya, semua menggunakan dasar undang-undang (UU). Nanti disiapkan ada UU daerah khusus ibu kota dan ada rencana otorita yang akan mengelola ibu kota tersebut. Tentunya, lobi informal sudah dilakukan kalau tidak salah zaman sejak Bulan Puasa kemarin. Ada buka puasa bersama dengan pimpinan lembaga tinggi negara khusus mulai membahas mengenai pembangunan pusat pemerintaha baru ini. Jadi, upaya-upaya sudah sudah dilakukan.

Dana untuk pemindahan ibu kota yang dari APBN sudah masuk untuk tahun anggaran 2020?

Ini multiyears. Pasti ada yang di APBN tahun 2020. Tapi, tahap awal untuk menyiapkan infrastruktur dasar untuk land clearing, tapi belum akan besar jumlahnya. Yang penting, kami sudah mengetahui akan berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan pembangunan ibu kota baru tadi.

Time line pengumuman calon ibu kota baru sudah ada?

Sebentar lagi Presiden Joko Widodo akan mengumumkan lokasi definitif. Tahun 2020 semua persiapan tadi, termasuk yang landasan hukum. Pada tahun 2021, full untuk pengerjaan konstruksi. Selanjutnya pada tahun 2024, kami harapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung.

Untuk yang soal Badan Otorita bisa dijelaskan lebih jauh?

Nanti itu akan menjadi bagian dari RUU yang akan diajukan pemerintah ke DPR. Jadi RUU itu akan mengatur mengenai status daerah khusus dan badan otorita.

Untuk pengumuman ibu kota baru akan diumumkan Presiden Joko Widodo pada Agustus mendekati peringatan ulang tahun ke-74 RI?

Kamu sudah mulai tebaktebakan.

Soal pemindahan ibu kota ini akan disinggung oleh Presiden Joko Widodo pas nota keuangan dan ketemu para anggota DPR?

Ya, tentunya akan disampaikan kepada DPR. Cuma forumnya apa kan nanti menjadi jelas. Forum bertemu DPR kan tidak terbatas pada tanggal 16 Agustus.

Untuk menyampaikan masalah ini secara komprehensif, apa akan ada menteri yang diutus untuk bertemu pimpinan DPR?

Ya enggak dong, Presiden Joko Widodo dong.

Bisa dijelaskan lebih mendetail rencana pembangunan ibu kota baru tersebut?

Pemerintah pusat akan membangun ibu kota yang baru mulai dari nol, dibangun di tanah kosong dan bukan dipindah ke kota yang sudah existing.

Pemerintah pusat tampaknya belajar dari pengalaman negara- negara lain yang sudah dan sedang dalam tahap pemindahan ibu kota, apakah benar?

Benar, untuk di Asia dan proses sedang berjalan itu di Sejong, Korea Selatan, di mana ditargetkan 500 ribu warga akan tinggal di sana. Dibangun selama 25 tahun dengan motivasi untuk mengurangi kepadatan di Seoul dan memeratakan ekonomi di Korea Selatan.

Pemerintah Korea Selatan juga sudah menerapkan smart city dan menerapkan ruang terbuka hijau di Sejong sebanyak 50 persen dan terbuka untuk siapa pun. Kemudian, pemerintah di sana juga melengkapi kota yang baru, dengan museum, konser, dan universitas berstandar internasional.

Selain itu?

Kemudian, negara kedua yang memindahkan ibu kota adalah Brasil, di mana pemerintahnya mendesain untuk 500 ribu orang, tapi sekarang malah dihuni 3,5 juta orang. Lokasi Ibu Kota Brasil cukup jauh karena idenya membangun Brasil dengan bagaimana membantu daerah tertinggal, karena ekonomi sangat tertinggal. Jadi memindahkan lokasi ibu kota lebih ke tengah negara.

Yang menarik, pembangunan ibu kota itu lima tahun, pengalaman ini yang patut kita pelajari. Tapi mirip dengan Sejong, Brasil dibangun dengan konsep ruang terbuka sebanyak 50 persen. Dipilih di tengah untuk Amazon, kota ini juga inklusif atau terbuka untuk masyarakat Brasil. Khusus untuk di Brasil, jarak antarzona sangat jauh sehingga warganya sangat bergantung dengan kendaraan pribadi.

Belajar juga dari Malaysia?

Iya. Untuk negara ketiga yang memindahkan ibu kotanya adalah Malaysia, yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. Namun, Putra Jaya hanya berjarak 25 kilometer dari Kuala Lumpur karena pemerintahnya hanya memisahkan pusat bisnis di Kuala Lumpur dan pusat penerintah di Putra Jaya. Untuk pemindahan ibu kota Indonesia, direncanakan dibangun bertahap, di mana setelah bangunan pemerintahan berdiri, dilanjutkan dengan periode pembangunan perumahan, universitas, dan fasilitas bisnis, serta turis. Ada permintaan dari TNI untuk membangun military base, baik untuk angkatan darat, laut, maupun udara.

Target pemerintah dengan pembangunan Ibu Kota baru?

 Pemerintah Pusat menargetkan ibu kota yang baru akan menjadi simbol identitas bangsa. Batavia dibangun untuk kepentingan kolonial Belanda dengan memanfaatkan pelabuhan. Pemerintah kolonial Belanda tidak mempresentasikan rakyat Indonesia. Kita harapkan ibu kota yang baru akan merepresentasikan bangsa sekaligus kebinekaan Indonesia.

Pemerintah pusat juga menargetkan agar ibu kota yang baru tidak akan terlalu bergantung pada kendaraan pribadi dan lebih mengutamakan sepeda dan memperbanyak pedestarian. Menerapkan konsep smart and inteligent city, kota harus modern dan berstandar internasional.

Pembangunan sekolah juga diutamakan karena pemerintah tidak ingin keluarga aparatur sipil negara, terpisah, antara orang tua dan anaknya. Pemerintah juga mendorong universitas internasional yang fokus pada bidang yang menjadi daya saing yaitu science, engineering, dan matematik. 

N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment