Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke MKD | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2020
No Comments
Dugaan Pelanggaran Etik

Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke MKD

Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke MKD

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Komite Antikorupsi Indonesia melaporkan Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik meminta fee terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah.

“Kami dari Perhimpunan Advokat Pro-Demokrasi selaku kuasa hukum Komite Antikorupsi Indonesia melaporkan terkait dengan dugaan permintaan fee DAK oleh pimpinan DPR bernama Aziz Syamsuddin yang terjadi di Lampung Tengah,” kata kuasa hukum Komite Antikorupsi Indonesia, Agus Rihat, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1).

Dugaan pelanggaran kode etik itu dilakukan saat Aziz menjabat Ketua Banggar DPR. Menurut Agus, permintaan fee tersebut terungkap atas pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang saat ini perkaranya akan disidangkan.

Dugaan pelanggaran kode etik itu, tambah Agus, terkait pengakuan mantan Bupati Kabupaten Lampung Tengah Mustafa yang memberikan keterangan di luar persidangan bahwa Azis Syamsudin menerima fee sebesar 8 persen dari penggelontoran DAK pada APBN 2017.

MKD, tambah Agus, diharapkan memproses laporannya terkait dengan dugaan pelanggaran etik Aziz Syamsuddin. “Kami meminta pimpinan MKD untuk memeriksa dan memanggil Mustafa atas pengakuannya karena Mustafa memiliki bukti dan data-data terkait permintaan fee DAK sebesar 8 persen, harapan kami agar proses ini berlanjut,” ujarnya.

Harus Beri Contoh

Agus menilai MKD harus segera memproses laporannya karena seharusnya para wakil rakyat memberikan contoh yang baik. Kalau ada etika yang dilanggar atas perilaku anggota DPR, harus diproses dan ditindaklanjuti sehingga rakyat tahu mana yang mewakili dan tidak.

Menanggapi laporan ini, Wakil Ketua MKD, Trimedya Pandjaitan membenarkan adanya laporan terhadap Aziz Syamsudin karenanya ia bersama anggota MKD lain akan terlebih dahulu mempelajari laporan tersebut. Setelah itu MKD dapat mengambil keputusan untuk menindaklanjutinya atau tidak.

Jika ditindaklanjuti, tambah Trimedya, MKD akan memanggil pelapornya yakni Komite Antikorupsi Indonesia. Baru kemudian mantan Bupati Lampung Mustafa. yag/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment