Koran Jakarta | February 20 2018
No Comments
Dugaan Penyuapan - Rochmadi Saptogiri Dinilai Terima Gratifikasi

Auditor BPK Dituntut 15 Tahun

Auditor BPK Dituntut 15 Tahun

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Dinilai menerima suap, gratifikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang, auditor utama keuangan negara BPK, Rochmadi Saptogiri dituntut 15 ta­hun penjara.

JAKARTA - Auditor Utama Keuangan Negara III BPK, Rochmadi Saptogiri dituntut 15 tahun penjara ditambah denda 300 juta rupiah subsider 6 bu­lan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti 200 juta rupiah. Tuntutan itu dis­ampaikan karena dia dinilai terbukti menerima suap, grati­fikasi, dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Agar majelis hakim pen­gadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakar­ta Pusat memutuskan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rochmadi Saptogiri dengan pidana penjara sela­ma 15 tahun ditambah pidana denda 300 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Haeru­din, di Pengadilan Tindak Pi­dana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/2).

Menurut jaksa Haerudin, Rochmadi terbukti meneri­ma suap 240 juta rupiah dari Kementerian Desa, Pemba­ngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menerima gratifikasi senilai 600 juta rupiah dan 90 ribu dollar Amerika Serikat (AS) atau setara 1,725 miliar rupiah, tindak pidana pencu­cian uang aktif senilai 1,725 juta rupiah dan tindak pidana pencucian uang pasif senilai 700 juta rupiah.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan Pasal 12 huruf a UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 ta­hun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP, Pasal 12 B UU no 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001, Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan Pasal 5 UU No 8 tahun 2010.

“Menghukum terdakwa un­tuk membayar uang pengganti sebesar 200 juta rupiah dan bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta ben­danya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun,” tambah jaksa Haerudin.

Terima Suap

Dalam dakwaan pertama, Rochmadi terbukti menerima suap 240 juta rupiah dari In­spektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dengan peran­taraan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo agar Kemendes PDTT mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pe­meriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT ta­hun anggaran 2016.

Diketahui opini BPK atas Ke­mendes PDTT TA 2015 adalah Opini Wajar Dengan Pengec­ualian (WDP) sehingga Su­gito menargetkan memperoleh WTP pada 2016. Uang suap berasal dari para Sesditjen, Sesbadan, Sesitjen serta Karo Keuangan dan BMN. Sugito meminta adanya “atensi atau perhatian” dari seluruh Unit Kerja Eselon I (UKE 1) kepada Tim Pemeriksa BPK berupa pemberian uang dengan jum­lah keseluruhan sebesar 200- 300 juta rupiah.

Setelah uang sebesar 200 juta rupiah terkumpul maka Jarot pada 10 Mei 2017 mem­bawa tas kain belanja berisi uang sejumlah 200 juta rupiah. Ia menemui Ali Sadli di ruang kerjanya lantai 4 kantor BPK. Ketua Sub Tim 1 Pemeriksa BPK Choirul Anam meletak­kan di dekat tempat tidur ru­ang kerja Rochmadi.

Pemberian selanjutnya adalah pada 26 Mei 2017 Jarot mengantarkan sisa uang se­besar 40 juta rupiah ke kantor BPK menggunakan kendaraan motor ojek online. Jarot lang­sung masuk ke ruang kerja Ali Sadli di lantai 4 dan disimpan di dalam laci meja kerja.

Dalam dakwaan kedua Rochmadi terbukti menerima uang 600 juta rupiah ditambah 90 ribu dollar AS yang seluruh­nya senilai 1,723 miliar rupiah yang digunakan untuk pem­bayran 1 bidang tanah kavling seluas 329 meter persegi di Ke­bayoran Essence Blok KE No I-15 Bintaro Tangerang.

“Jumlah 600 juta rupiah dan 90 ribu dollar AS diperoleh dari pihak lain karena berhubungan dengan jabatan terdakwa yang bertentangan dengan kewa­jibannya dan tidak dapat dibuk­tikan oleh terdakwa tentang sumber perolehannya secara sah. Terdakwa juga tidak me­laporkan ke KPK sampai batas waktu 30 hari kerja terhitung se­jak tanggal gratifikasi diterima,” ungkap jaksa KPK. n mza/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment