Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Pemberantasan Korupsi - KPK Jangan Gunakan Bukti Kasus BLBI yang Cacat Hukum

Audit Investigasi BPK 1998-1999 Sahih, Diakui dalam MSAA, MRNIA, dan Jaminan Pribadi Debitur BLBI

Audit Investigasi BPK 1998-1999 Sahih, Diakui dalam MSAA, MRNIA, dan Jaminan Pribadi Debitur BLBI

Foto : KORAN JAKARTA/Muhaimin A. Untung
A   A   A   Pengaturan Font
Debitur sudah mengakui utang, berikut penalti yang harus dibayar atas sisa utang. Piutang negara adalah aset negara sehingga hak tagih utang BLBI harus dilaksanakan.

JAKARTA - Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyaluran dan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998–1999 merupakan bukti sahih dan tak terbantahkan yang harus digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus BLBI.

Sebab, hal itu sudah diakui resmi dalam Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA), dan jaminan pribadi dari debitur BLBI kepada negara melalui Menteri Keuangan. Pakar hukum pidana pencucian uang Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, menegaskan KPK harus menggunakan hasil audit investigasi BPK 1998–1999 sebagai bukti sahih untuk mengusut kasus BLBI.

“Jadi, KPK harusnya berpatokan pada hasil audit investigasi BPK 1998–1999 saja. Sebab, jika menggunakan data lain, hasil penghitungan baru, bisa membuat buktinya cacat hukum, dan pelakunya malah tidak tersentuh,” kata Yenti, saat dihubungi, Kamis (12/10). Seperti diketahui, di dalam audit investigasi BPK 1998–1999 terkait perjanjian penyelesaian utang BLBI melalui MSAA, MRNIA, dan personal guarantee, debitur sudah mengakui utang-utang itu bersama penalti yang harus dibayar atas sisa utang yang harus dilunaskan, yakni 2 persen per bulan dari sisa yang belum dilunasi.

Pengamat keuangan, Ahmad Iskandar, mengungkapkan itulah sebenarnya biaya yang ditanggung negara. Utang negara dari utang BLBI yang diubah menjadi obligasi rekapitalisasi perbankan sebesar 650 triliun rupiah sejak September 1998 hingga kini bersama bunga berbunganya menjadi 4.000 triliun rupiah. “Jika denda 2 persen per bulan maka dalam satu tahun mencapai 24 persen dikalikan 19 tahun.

Ketentuan itu ada dalam audit investigasi BPK, dan hal itu ditandatangani debitur sebagai utang dan kewajiban kepada negara,” papar dia. Konsekuensi dari perjanjian itu, lanjut Iskandar, pemerintah mengesampingkan aspek pidananya, bukan dihilangkan. Syaratnya, debitur melunasi utangnya sesuai MSAA, MRNIA, dan jaminan pribadi yang ditandatangani debitur BLBI.

Dia menyatakan semua data tersebut lengkap di perbendaharaan negara karena merupakan hak tagih aset negara. Piutang negara adalah aset negara sehingga hak tagih harus dilaksanakan. “Bila tidak laksanakan kewajiban mereka maka pidana yang dikesampingkan menjadi berlaku, yaitu pidana perbankan, memakai aset bank untuk pribadi, pelanggaam Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),” jelas dia.

Iskandar menilai negara sudah memberikan fasilitas luar biasa dengan mengesampingkan pidana perbankan, kalau debitur mengabaikannya maka KPK dan Kementerian Keuangan harus melaksanakan hak tagih. “Ini sahih dan mengikat secara pribadi dan tidak pernah bisa dihapus sampai utangnya lunas 100 persen.”

“Maka jika tidak dilakukan penagihan sampai lunas, munculah akibat pidana itu terhadap pejabat di BPPN dan juga kepada debiturnya seperti kasus saat ini,” imbuh dia. Padahal, menurut dia, solusi yang diberikan negara pada 1998 dalam bentuk MSAA, MRNIA, dan jaminan pribadi itu sudah sangat lunak dan ringan. Dan, sudah menjadi rahasia umum aset yang diserahkan debitur kemudian dilelang negara dengan harga murah, sedangkan yang menangggung akibat kerugian itu rakyat yang tidak bersalah.

 

Bangkrutkan Negara

 

Dihubungi terpisah, Pengurus Pusat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Marhaenis Bersatu, Fidelis Giawa, menambahkan sesuai ketentuan, debitur sebenarnya dilarang membeli kembali aset yang sudah diserahkan kepada negara karena saat itu mereka menyatakan tidak mempunyai uang lagi. Namun, mereka ikut lelang dengan menggunakan vehicle.

“Itu jelas melanggar, kekayaan kembali ke debitur, namun sisa utang mereka ditanggung negara dan rakyat karena aset dibeli murah, sekitar 15 persen dari utang.” Lebih parah lagi, lanjut dia, pemerintah menerbitkan obligasi rekap atas utang BLBI, dengan bunga tetap 11,375 persen per tahun, dari 1998 sampai 2033.

Kemudian, jatuh tempo obligasi rekap diperpanjang menjadi 2043. “Dengan pola seperti itu, justru membuat pemerintah berutang kepada bank rekap. Harus membayar bunga dan menerbitkan surat berharga negara (SBN) untuk membayar ke bank rekap,” ungkap Fidelis. Akibatnya, tegas dia, pemerintah yang seharusnya menagih utang kepada debitur BLBI berbalik posisi menjadi berutang kepada bank rekap.

Kondisi ini yang membohol APBN, utang negara pecah hampir mencapai 4.000 triliun rupiah. Ketidakadilan ini berpotensi membangkrutkan satu bangsa. Di sisi lain, debitur tersebut masuk dalam daftar 50 orang terkaya versi Forbes. “Maka KPK harus menggunakan dokumen sahih, yakni audit investigasi BPK 1998–1999, MSAA, MRNIA dan personal guarantee, sebagai dokumen resmi yang tidak terbantahkan,” tukas dia.

Sebab, menurut Fidelis, kepastian hukum yang selama ini tidak ditegakkan hanya menunda masalah lebih besar, dan justru membuat keuangan negara kedodoran. Beban utang itu menjadi masalah yang tidak bisa dikejar oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan pajak negara. 

 

ahm/eko/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment