Koran Jakarta | October 19 2018
No Comments
Inovasi Pendidikan

Aturan Pembelajaran Daring Mesti Fleksibel

Aturan Pembelajaran Daring Mesti Fleksibel

Foto : ISTIMEWA
Rektor Universitas Trilogi, Aam Bastaman.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Peraturan pem­belajaran dalam jaringan (dar­ing) atau jarak jauh dari Ke­menterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kem­ristekdikti) harus lebih fleksi­bel. Saat ini, peraturan tersebut masih ada batasan.

Rektor Universitas Trilogi, Aam Bastaman, mengatakan salah satu pembatasan yang dilakukan adalah akreditasi dari program studi yang menyelenggarakan pembelajaran dar­ing adalah minimal adalah B.

“Contoh, sekarang ada ke­tentuan untuk pembelajaran jarak jauh, boleh dilakukan hi­brid, tapi ternyata yang akredi­tasi C tidak boleh, hanya boleh A atau minimum B,” jelas dia.

Pembelajaran jarak jauh hi­brid merupakan pembelajaran yang murni dilakukan melalui jarak jauh. Sementara ada juga perguruan tinggi yang meng­gunakan metode pembelaja­ran jarak jauh campuran yang mengharuskan tatap muka.

Untuk itu, kata Aam, per­aturan ketentuan tersebut ha­rus ditinjau ulang. “Kami baru menyelenggarakan satu pro­gram studi saja untuk pembe­lajaran jarak jauh, tapi belum sepenuhnya, yakni sistem in­formasi belum jelas. Kita hanya nilai tambah saja,” cetus dia.

Menurut Aam, perguruan tinggi tidak bisa menghindar lagi dari pembelajaran dar­ing karena perkembangan teknologi. Hal itu merupakan perubahan yang mendasar.

Selama ini, lanjut dia, per­guruan tinggi masih meng­anut pengajaran konvensional yang mana sumber pe­ngetahuan bertumpu pada dosen.

“Mungkin metode pengajar­an seperti itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu.” Padahal se­karang, pengetahuan bisa dida­pat darimana saja dengan cara yang lebih efesien dan efektif. Untuk itu, Aam berharap Kem­ristekdikti lebih fleksibel dalam membuat aturan mengenai pembelajaran daring itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti, Intan Ahmad, menyebutkan, di In­donesia baru 51 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang layak me­nerapkan pem­belajaran daring atau online.

Kemristekdikti juga meminta agar perguruan tinggi meng­ajarkan pemograman kompu­ter dan manajemen data pada dosen dan juga mahasiswa.

Secara terpisah, Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III, Illah Sailah, mengatakan kam­pus harus siap menjadi univer­sitas siber. Apalagi, pembelaja­ran jarak jauh bukan hal baru karena sudah diluncurkan pada 15 Oktober 2014 saat menterin­ya Pak Nuh dengan nama Pem­belajaran Daring Indonesia Terbuka dan Terpadu (PDITT) yang sekarang berubah men­jadi Sistem Pembelajaran Dar­ing (SPADA). cit/E-3

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment