Koran Jakarta | April 19 2019
No Comments
Kehidupan Berdemokrasi

Anies Terima Penghargaan Tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia 2017

Anies Terima Penghargaan Tertinggi Indeks Demokrasi Indonesia 2017

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dengan nilai tertinggi, di antara 34 provinsi lainnya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Ibu Kota, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada tim yang melakukan kajian tentang Indeks Demokrasi Indonesia. Dan kami berterima kasih sekali penghargaan dari Bapak Menko Polhukam ini kepada warga Jakarta,” ujar Anies usai menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

Mantan Menteri Pendidikan Nasional ini mengatakan, angka penilaian yang dihasilkan oleh tim ditunjukkan dalam tiga aspek. Pertama, Indeks kebebasan sipil, Jakarta meraih angka 87,73. Kedua aspek Indeks Hak Politik, Jakarta meraih angka 80,06; dan Ketiga, Indeks Lembaga-Lembaga Demokrasi, Jakarta meraih angka 87,12.

“Dengan akumulasi nilai tersebut, Jakarta menempati posisi tertinggi di Indonesia di antara semua provinsi yang ada,” ucapnya.

Penghargaan tersebut, lanjutnya, menunjukkan kematangan dari masyarakat Ibukota Jakarta di dalam berdemokrasi. Dia berharap, penghargaan itu bisa menjadi modal dalam melakukan konsolidasi demokrasi di seluruh Indonesia.

“Apabila di Jakarta ada kematangan dalam berdemokrasi di dalam menjalankan hak-hal dasar, maka implikasinya bisa ke banyak tempat. Semoga ke depan kita bisa memperkuat, meningkatkan, dan menjaga raihan ini. Tadi di sana bahwa masalah yang sering muncul adalah pada aspek Kebebasan Berpendapat atau Kebebasan Berbicara. Alhamdulillah bagi para jurnalis di Jakarta, kita jaga itu dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan baru ada empat provinsi yang indeks demokrasinya berkategori baik, yakni DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Meski demikian, Suhariyanto menuturkan tidak ada provinsi yang memiliki indeks demokrasi yang buruk. Dia berharap indeks tersebut dapat menjadi acuan bagi masing- masing pemerintah daerah.

“Dari 34 provinsi tidak yang di bawah 60. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut IDI berkategori buruk. Di sisi lain ada 4 provinsi berkategori baik, nilainya di atas 80,” ucap Suhariyanto. pin/P-5

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment