Koran Jakarta | September 16 2019
No Comments
Aturan Pemilu

Ambang Batas Parlemen di DPRD Perlu Dipikirkan

Ambang Batas Parlemen di DPRD Perlu Dipikirkan

Foto : ISTIMEWA
Andi Syafrani, Pengamat UIN Syarif Hidayatullah
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Beberapa waktu yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa dalam revisi Undang-Undang Pemilu, pemerintah akan mengusulkan penerapan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold tidak hanya untuk parlemen pusat, tapi juga untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. Usulan Menteri Tjahjo itu pun mendapat respon positif.

Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) August Mellaz berpendapat penerapan ambang batas parlemen di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota patut dipertimbangkan. ”Saya kira itu opsi yang bisa dipakai. Saya juga pernah menulisnya di buku Ambang Batas Pemilu bersama Didik Supriyanto (pendiri Perludem red),” kata August Mellaz di Jakarta, Selasa (10/9).

August menambahkan, secara prinsip pemberlakuan ambang batas parlemen hanya di parlemen pusat dengan nanti diberlakukan di daerah, sebenarnya sama saja. Spiritnya sama, yakni baik di pusat ataupun di daerah, yang namanya lembaga perwakilan butuh batasan masuk bagi partai- partai yang berkompetisi. “Dan ini kan terkait legitimasi,” ujarnya.

Namun kata dia, perlu juga dipertimbangkan, apakah ambang batas ini dengan aspek akomodasi terhadap keberagaman atau seperti apa. Karena misalnya di Aceh itu ada partai lokal. Tentu ia perlu melihat dulu formula pemberlakuan ambang batas parlemen versi pemerintah nanti.

Sementara itu Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Andi Syafrani mengatakan jika bicara soal konsistensi sistem memang ada baiknya sistem itu berlaku nasional, tidak hanya untuk DPR saja, namun juga berlaku untuk DPRD di Provinsi dan Kabupaten atau Kota. “Tapi ini menyangkut aspirasi dan keterwakilan rakyat di masingmasing wilayah,” ujarnya.

Maka kata dia, bila ambang batas parlemen berlaku juga untuk DPRD di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, secara absolut jumlah suara rakyat yang hangus dan tidak terkonversi menjadi kursi akan semakin banyak. Sebab dengan model pemilu yang menganut sistem proporsional akan membuat kursi tak ekuivalen dengan suara rakyat. ”Ditambah lagi jika ini berlaku untuk semua DPRD,” ujarnya.

Karena itu kata Andi, jika tujuannya pemberlakuan ambang batas parlemen untuk menguatkan sistem seperti yang diinginkan pemerintah, maka yang jadi pertanyaannya, orientasi sistem yang hendak diperkuat itu pada aspek apa. Misal kalau itu penguatannya terkait aspek representasi, maka ide ini sangat tidak relevan.

“Kalau penguatannya yang ingin disasar itu adalah pada aspek keseragaman eksistensi partai politik, maka mungkin ide ini bermanfaat,” katanya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment