Koran Jakarta | July 24 2017
1 Comment
Tata Birokrasi

Ahok Dipastikan Kembali Jadi Gubernur

Ahok Dipastikan Kembali Jadi Gubernur

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

 JAKARTA-Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Sumarsono, menegaskan calon Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dipastikan kembali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu terjadi setelah masa cuti Ahok habis per tanggal 11 Februari 2017.

“Tapi intinya, Pak Ahok kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta, nanti tanggal 12 Februari. Sebab, tanggal 11 Februari sore, dia akan melakukan serah terima jabatan dengan saya,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/2).

Menurutnya, sanksi atas status terdakwa yang sedang diemban Ahok saat ini, masih digodok oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri. Dia belum bisa memastikan, apakah nantinya Ahok akan dibebastugaskan dari jabatan gubernur selama masa persidangannya tersebut. 

Nggak ada, memang jadwalnya belum diberhentikan. Mereka masih sah dan resmi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI,” ucapnya. 

Saat ini, pihaknya sedang menyiapkan dokumen serah terima jabatan yang akan dilakukan tanggal 11 Februari 2017 nanti. Sebab, tambahan tugas Dirjen Otda Kemendagri untuk menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta akan habis pada 11 Februari kelak. 

Terkait rencana perombakan jabatan setelah Ahok kembali ke Balai Kota, pria yang akrab disapa Soni ini mengaku akan mengapresiasinya. Bahkan, dia menyarankan agar Ahok memilih kembali pejabat yang baru dilantiknya tanggal 3 Januari. 

Soni menegaskan penempatan kembali pejabat eselon di DKI Jakarta dan wilayah lainnya harus meminta persetujuan Kemendagri. Khusus untuk eselon II, katanya, harus meminta persetujuan Menteri. Namun, untuk eselon III dan IV akan dilimpahkan persetujuannya kepada dirinya, sebagai Dirjen Otda. 

Namun, untuk usulan kenaikan biaya operasional RT/RW yang sempat dipermasalahkan Ahok, Soni menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta definitif. 

Meski usulan kenaikan biaya operasional RT/RW itu keluar darinya, Soni yakin Ahok pun akan menyetujuinya. Terlebih, DPRD DKI Jakarta dipastikan akan menyetujui usulan tersebut. pin/P-5

Tags

View Comments

Gopal Raj Kumar
Sabtu 13/5/2017 | 08:02
AS, Eropa dan semua negara yang telah menjalin hubungan dengan Korea Utara menerima nama Republik Demokratik Korea Utara. Kita mungkin tidak setuju dengan penggunaan demokrasi atas namanya. Tapi kita mengenalinya seperti itu. Intinya begini. Konsep dekonvolusi sangat bervariasi di sepanjang garis negara dan tidak ada 2 negara yang memiliki definisi serupa untuk praktik ini.

Di AS sampai Dr. Martin Luther King berbaris di Capitol Hill, jutaan orang kulit hitam Amerika tidak berhak bahkan minum air mancur yang tidak ditujukan untuk mereka. Itu termasuk meminumnya dalam keadaan darurat. Sebuah masalah hidup atau mati.

Orang kulit hitam tidak diizinkan untuk memilih. Mereka tidak diizinkan untuk duduk di manapun dengan bus atau tain dan mereka dalam banyak kasus tidak berhak atau membiarkan pengadilan yang adil. Mereka digantung dari pepohonan dengan polisi yang berdiri tanpa melakukan apapun. Di sinilah merek Kekuasaan Kekejaman Ah Hock berasal. Sekarang dia dan uang sewa orang banyak menginginkan hal itu dikenakan pada orang Indonesia.

Singapura melihat dirinya sebagai sebuah demokrasi. Ini menempatkan anggota oposisi, mencoba mereka sebelum hakim yang bias, bersiap untuk menangkap kritik pemerintah kemudian membuat mereka bangkrut sehingga mereka tidak dapat berperang. Mereka juga tipe Ah Hock dan mereka berniat membantu Ah Hock mengenalkan merek demokrasi Tionghoa ke Indonesia.

Jangan lupa bahwa orang-orang yang tidak adil dan tidak hormat terhadap pengadilan adalah pendukung Ah Hocks. Jika penghakiman salah, maka gunakan proses banding.

Bukan untuk Jerman, Prancis, Belanda, Singpaore, Australia atau Amerika Serikat untuk memutuskan bagaimana menafsirkan demokrasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang demokratis jauh sebelum Dr. Martin Luther King dan bangsanya atau aborigin Australia diberi kebebasan nyata yang masih ada hanya sebagian untuk mereka di AS dan Australia.

Submit a Comment