Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Koran Jakarta | July 27 2016

Scroll to top

Top

follow us

Nasional

FITRA: Ada 4 Masalah Penyaluran Dana Desa

Rabu 27/7/2016 | 06:54
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Forum Indonesia untuk Trasparansi Anggaran (FITRA) menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran Dana Desa ke desadesa di Indonesia. Setidaknya ada empat masalah yang krusial dalam penyaluran Dana Desa tersebut.

Menurut Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, permasalahan pertama menyangkut realisasi penyaluran Dana Desa. “Untuk realisasi tahun 2016 saja, sampai bulan Juli ini baru tersalurkan 50 persen saja atau 26,9 triliun dari total 46 triliun. Seharusnya transfer Dana Desa tahap pertama mencapai 60 persen dari pagu dalam APBN,” kata Yenny.

Dijelaskannya, saat ini dari 434 daerah, yang terdiri dari 74 ribu desa, sebanyak 414 daerah tercatat belum menerima dengan alasan administratif. “Kementerian Keuangan beralasan pemerintah daerah belum menyerahkan syarat administrasi yaitu APBDes, RKPDes, dan pertanggungjawaban Dana Desa,” kata Yenny.

FITRA mencatat keterlambatan ini adalah kebiasaan lama yang terus berlarut dari pemerintah. Padahal, kata Yenny, pada 2015 telah keluar Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan penyaluran Dana Desa.

Permasalahan kedua, menurut Yenny, mulai ada indikasi penyunatan dalam proses pencairan Dana Desa. “Baru baru ini di Kabupaten Bangkalan, Madura, oknum camat tertangkaptangan melakukan penyunatan dalam proses pencairan Dana Desa. Dan ternyata hasil penyunatan itu dibagikan ke beberapa oknum dan jaringan birokrasi,” kata Yenny.

Besar pemotongan mencapai angka 110 juta per desa di 22 desa.

Sedangkan permasalahan ketiga, kata Yenny, terjadi penyalahgunaan Dana Desa oleh aparatur desa. “Rata-rata modus yang dilakukan aparatur desa adalah penotongan anggaran, mark up, dan pemalsuan tandatangan. Ada juga yang tertangkap karena masalah kesalahan administrasi dan tidak sesuai peruntukan,” kata Yenny.

Dari temuan FITRA di 15 kabupaten ada dugaan kerugian mencapai 4,9 miliar rupiah. Sedangkan temuan keempat, kata Yenny, Banggar DPR ternyata malah mengusulkan penyaluran Dana Desa tanpa diaut dulu oleh BPKP.

Terhadap semua temuan tersebut, FITRA mendesak Kementerian Desa Tertinggal untuk mengawal implementasi Dana Desa agar tidak terjadi penyunatan dan penyalahgunaan di daerah. “Selain itu perlu ada penyederhanaan administrasi agar Dana Desa dapat segera dicairkan,” kata Yenny.  – eko/AR-3

Novanto Agar Jalin Komunikasi dengan Presiden

Rabu 27/7/2016 | 06:47
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan rencana pihaknya untuk menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar pada 27-28 Juli 2016 di Jakarta Convention Center, Senayan, tersebut ialah untuk menindaklanjuti rekomendasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dua bulan lalu … Selengkapnya

Sistem Politik Mesti Ditata Ulang

Rabu 27/7/2016 | 06:36
A   A   A   Pengaturan Font

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, terus memperbaiki sistem politik, demi penguatan sistem presidensial yang sudah menjadi kesepakatan.

Jakarta – Isu strategis dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu adalah isu devided government atau dilema antara sistem presidensial dengan … Selengkapnya

KPK Siap Bantu MA Berantas Mafia Pengadilan

Rabu 27/7/2016 | 06:31
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Untuk mewujudkan sinergi antar lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Makamah Agung (MA) dalam memberantas bahaya laten korupsi. KPK telah menerima laporan dari Koalisi Pemantau Peradilan terkait penangkapan beberapa pejabat peradilan dan hakim. Lembaga ini mendesak … Selengkapnya

mondial

Tiongkok-Filipina Akan Berdialog Soal LTS

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

 VIENTIANE – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), John Kerry, menyatakan dukungannya kepada pemerintah Tiongkok untuk menggelar perundingan bilateral dengan Filipina guna membicarakan sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Sampai sekarang, Beijing masih belum mau menerima putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) di Den Haag yang menyebut Tiongkok tak punya dasar hukum untuk mengklaim Kepulauan Spratly dan pulau-pulau lainnya di LTS 

“Para menteri luar negeri ini mengatakan waktunya telah tiba untuk meredakan ketegangan dan kembali ke membuka lembaran baru. Kami semua sepakat dengan itu. Tidak ada boleh ada negara yang terlibat sengketa melakukan tindakan provokatif dan tidak boleh ada yang mengambil upaya yang bisa menaikkan ketegangan,” kata Menlu Kerry dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM) yang ke-49 di Vientiane, Laos, Selasa (26/7).

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Tiongkok, Wang Yi, meminta Menlu Kerry agar memberikan dukungan kepada Beijing guna terselenggaranya pembicaraan bilateral antara pemerintah Tiongkok dan Filipina di sela-sela penyelenggaraan AMM. 

Permintaan itu disambut positif oleh Menlu Kerry yang mengatakan akan mendesak Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, agar membuka pintu dialog dan bernegosiasi dengan Tiongkok saat kedua negara berjumpa di Manila pada Rabu (27/7) ini. “Kita memastikan untuk menyelesaikan masalah ini lewat jalan diplomasi dan koridor hukum,” kata Kerry.

ASEAN dan Tiongkok saat ini sudah sepakat untuk mengembalikan sengketa LTS ke jalan yang benar dengan menyelesaikannya lewat perundingan secara langsung dengan pihak-pihak yang bersengketa. Beijing berharap, AS mau mengambil langkah dengan cara mendukung perundingan bilateral antara Tiongkok dan Filipina serta mendukung usaha Tiongkok serta ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. 

Menanggapi sikap Beijing, yang memohon dukungan AS tersebut, Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, mengatakan sengketa LTS bukan melibatkan Tiongkok dan AS, melainkan Beijing dan Manila. 

Pernyataan Bersama

Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengungkapkan kebahagiaanya karena AMM bisa berakhir mulus dengan dengan komunike bersama yang juga memuat pandangan bersama ASEAN terhadap perkembangan situasi di LTS. Kesamaan pandangan ini menjadi bukti bahwa di saat sulit ASEAN tetap dapat bersatu untuk menjaga kepentingan bersama.

Di tengah perhatian dunia kepada ASEAN dan terhadap situasi keamanan di Asia Tenggara, komunike bersama juga menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, termasuk di LTS. Dalam kaitan ini komunike bersama juga menegaskan komitmen anggota ASEAN untuk sepenuhnya menghormati proses hukum dan diplomatik, sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menyelesaikan tumpang tindih klaim atas teritori darat maupun laut, baik antara negara ASEAN maupun dengan negara diluar ASEAN. uci/Rtr/I-1

Pengadilan Tiongkok Adili Mantan Wagub Sichuan

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

 BEIJING – Pihak pengadilan Tiongkok akan segera mengadili mantan Wakil Gubernur Sichuan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana korupsi. “Li Chengyun akan diajukan ke meja hijau karena dugaan menerima suap dan penyalahgunaan wewenang,” demikian dilaporkan institusi untuk urusan pemberantasan korupsi … Selengkapnya

RI-Mesir Kerja Sama Penyebaran Paham Islam Moderat

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

 KAIRO – Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, bersama Duta Besar RI untuk Republik Arab Mesir, Helmi Fauzy, berkunjung ke Kementerian Wakaf Mesir, Mochtar Gomaa, awal pekan ini. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai macam hal terutama berkaitan dengan keseriusan Mesir … Selengkapnya

Bencana Alam di Tiongkok Sebabkan 800 Orang Tewas

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

BEIJING – Kantor berita Xinhua mewartakan bahwa bencana alam yang terjadi pada 2016 hingga Juni lalu telah mengakibatkan lebih dari 800 orang tewas. “Angka korban jiwa akibat bencana ini merupakan yang terburuk jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2011,” … Selengkapnya

ekonomi

Batas Atas Defisit Tak Dinaikkan

Rabu 27/7/2016 | 01:01
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah tidak mengusulkan kenaikan ketetapan batas atas defisit anggaran sebesar tiga persen meskipun realisasi penerimaan di luar dugaan sangat rendah.

Jakarta – Pemerintah optimistis defisit anggaran tak akan melampaui batas yang ditetapkan undang-undang (UU) sebesar tiga persen meskipun realisasi penerimaan sepanjang tahun ini masih sangat rendah. Karenanya, pemerintah menegaskan untuk tidak mengubah ketetapan batas atas defisit anggaran.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan parlemen untuk merevisi UU Keuangan Negara maupun menerbitkan Perppu agar batas defisit anggaran dapat dinaikkan menjadi di atas tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto.

“Tidak ada. Bisikan apapun juga tidak ada,” kata Bambang dalam acara sosialisasi amnesti pajak dan perkembangan ekonomi terkini di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Kementerian Keuangan juga tidak pernah melontarkan wacana untuk melonggarakan defisit anggaran. Sebab, batas defisit anggaran tiga persen terhadap PDB, menurut Bambang, dapat dipenuhi oleh pemerintah, meskipun saat ini pendapatan negara belum sesuai target.

“Buat apa (defisit) dilebarin, saya tidak ingin dilebarin. Aman kok,” ujar dia.

Seperti diketahui, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 berada dalam kondisi defisit 230,7 triliun rupiah atau 1,83 persen terhadap PDB karena tingginya realisasi belanja dan rendahnya penerimaan perpajakan. Target defisit dalam APBN Perubahan 2016 sebesar 2,35 persen atau 296,7 triliun rupiah.

Dua alasan defisit membesar adalah karena realisasi belanja negara lebih tinggi 113 triliun rupiah dan penerimaan negara lebih rendah 33 triliun rupiah dari periode sama tahun lalu.

Pendapatan negara pada semester I-2016 mencapai 634,7 triliun rupiah atau 35,5 persen dari target 1.786,2 triliun rupiah serta belanja negara 865,4 triliun rupiah atau 41,5 persen dari pagu 1.984,1 triliun rupiah. Tahun lalu, defisit anggaran hingga akhir semester I-2015 hanya sebesar 84,3 triliun rupiah atau 0,73 persen terhadap PDB.

Di kesempatan terpisah, Menko Perekonomian Darmin Nasution menekankan defisit anggaran sebaiknya tetap sesuai UU Keuangan Negara agar pemerintah tidak berutang secara berlebihan.

Darmin menuturkan bahwa pengelolaan defisit anggaran harus dilakukan secara hatihati, meskipun saat ini pemerintah sedang gencar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Efisiensi Belanja

Untuk menjaga defisit anggaran sesuai target, Juru Bicara Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan efisiensi belanja pemerintah dapat menjadi salah satu cara. “Efisiensi belanja berbeda dengan budget cut, karena kita tetap melaksanakan proyeknya, tapi harganya lebih murah karena ada negosiasi,” kata Luky di Jakarta.

Luky mengatakan upaya itu bisa dilakukan apabila realisasi penerimaan tidak bisa mencapai potensinya dan kemungkinan membahayakan defisit anggaran yang pada semester I-2016 telah mencapai 1,83 persen terhadap PDB.

Laba Bank Mandiri Tertekan Kenaikan NPL

Rabu 27/7/2016 | 01:01
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta – Bank Mandiri mencatatkan penurunan laba bersih sepanjang semester pertama tahun ini sebesar 28,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy). Peningkatan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) dinilai menjadi salah satu faktor penurunan capaian laba bersih … Selengkapnya

BTN Emisi Obligasi Rp3 Triliun

Rabu 27/7/2016 | 01:01
A   A   A   Pengaturan Font

BTN menawarkan berbagai macam produk yang menarik sebagai sarana investasi jangka pendek, menengah dan panjang.

JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau Bank BTN akan menerbitkan obligasi melalui penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Tahap II tahun 2016. … Selengkapnya

Obligasi Reliance Securities “Oversubscribed”

Rabu 27/7/2016 | 01:01
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – PT Reliance Securities Tbk (RELI) mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) dalam penawaran Obligasi IV/2016.

Presiden Direktur Reliance Securities, Jurgan Usman, mengatakan penawaran yang masuk melampaui rencana penerbitan semula sebesar 65 miliar rupiah “Obligasi ini untuk pembiayaan kembali (refinancing) … Selengkapnya

rona

Bersih Sungai Ciliwung di Hari Sungai Nasional

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional yang jatuh pada 27 Juli ini, Korindo menggelar kegiatan Aksi Bersih Ciliwung, di Jembatan Sempur Bogor. Sekitar 200 karyawan Korindo Group dan PT Aspex Kumbong, anak perusahaan Korindo Group melakukan aksi membersihkan sampah-sampah yang tersebar di sungai Ciliwung. Aksi ini digelar untuk membuat Sungai Ciliwung bersih dan bebas dari sampah, agar lingkungan sekitar bersih dan sehat.

Robert Seung, CEO Korindo Group mengatakan itu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Pihaknya telah melakukan aksi bersih sungai Ciliwung sejak 2014 lalu. Menurut Robert, membersihkan sungai sangatlah penting, apalagi untuk Sungai Ciliwung, agar menjaga kualitas air yang bersih bagi lingkungan sekitar. “Sungai Ciliwung memang kondisi sungainya kotor dan dipenuhi sampah-sampah. Sehingga ada keinginan dari kami untuk membersihkan sungai Ciliwung supaya airnya bersih,” ujar Robert di sela-sela kegiatan pembersihan sungai Ciliwung, Bogor, baru-baru ini.

Aksi membersihkan sungai merupakan kegiatan yang sangat positif. Robert menilai, Sungai Ciliwung harus menjadi sungai yang bersih agar masyarakat mendapat manfaat yang baik dari kebersihan sungai. Pihaknya mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan kebersihan sungai. Sebab dengan sungai yang airnya bersih, masyarakat dapat mengambil manfaat yang banyak sekali. “Kita ingin masyarakat semakin terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan, termasuk kebersihan air sungai, dan tidak membuang sampah di sungai,” sebut Robert.

Sementara itu, Direktur Korindo Group, Geun Hyo An mengatakan, ke depannya, pihaknya tidak hanya menggelar aksi bersih Sungai Ciliwung saja, namun juga sungai-sungai lainnya yang ada di Indonesia. Tak hanya peduli kebersihan sungai, namun pihaknya juga akan menggelar kegiatan positif lain seperti membangun rumah sakit, sekolah, dan lainnya. yzd/S-2

Jessica Iskandar Masih Takut Cari Pasangan Hidup

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Belum lama ini, Jessica Iskandar merayakan ulang tahun kedua El Barack Alexander, buah hatinya yang didapat dari mantan pasangannya Ludwig Franz Willibald. Presenter dan aktris cantik ini pun merayakannya di Paris, Prancis, 21 Juli 2016 lalu.

“Waktu itu aku ngerayain … Selengkapnya

Widyawati Syukuri Nikmat Sehat

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Artis senior Widyawati belum lama ini telah memasuki usia 66 tahun. Aktris senior istri dari almarhum Sophan Sophian ini mengaku bahagia, di usianya kini ia masih diberi karunia kesehatan dan kebugaran. Bahkan, ia masih kerap eksis di dunia hiburan.

“Yang … Selengkapnya

Es Teler dan Bakso ala Tanjung Anom Surabaya

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Seperti kota-kota di Indonesia, Surabaya juga punya cita rasa kuliner yang beragam. Tidak saja banyak variasi makanan, rasa yang ditawarkan para juru masak di kota Surabaya, sangat enak, lezat, dan sensasional di lidah.

Salah satu wilayah kuliner di Surabaya adalah … Selengkapnya

megapolitan

Pengelolaan Bantar Gebang Ditentukan Usai Masa Transisi

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

 JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI baru akan ditentukan usai masa transisi.

“Sekarang ini kan masih masa transisi, serah terima dari pihak pengelola sebelumnya kepada Pemprov DKI. Setelah selesai masa transisi itu, baru kami tentukan pengelolaannya,” kata Djarot di Jakarta, Selasa (26/7).

Mantan Wali Kota Blitar itu pun berharap masa transisi dapat rampung dalam waktu enam bulan kedepan. Setelah selesai masa transisi, menurut dia, baru akan ditentukan sistem pengelolaan sekaligus teknologi yang akan digunakan.

“Mengenai sistem pengelolaan dan teknologi yang digunakan serta hal-hal lain yang menyangkut peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang akan ditentukan setelah masa transisi rampung,” ujar Djarot.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji menuturkan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada dua pengelola TPST Bantar Gebang, yakni PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI).

Surat pemberitahuan tersebut, sambung dia, adalah mengenai pengakhiran perjanjian peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengoperasian tempat pengelolaan dan pengoperasian TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi kepada PT GTJ dan PT NOEI pada 19 Juli 2016.

“Pokok surat pemberitahuan itu adalah memberitahukan bahwa GTJ dan NOEI telah gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian, seperti yang telah diperingatkan dalam surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga,” tutur Isnawa.

Dalam kesempatan ini, Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana Hakim, menargetkan untuk memperkerjakan mantan pekerja PT Godang Tua Jaya untuk mengelola sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang per Agustus 2016.

Ali menjelaskan jika kontrak kerja antara para pekerja dengan PT Godang Jaya Tua berakhir maka pihak DKI dapat melakukan kontrak kerja dengan para pekerja itu untuk merekrut mereka menjadi petugas harian lepas Pemerintah DKI. nis/Ant/P-5

Pembangunan SMPN 164 Jakarta Mangkrak

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

 JAKARTA – Lembaga Negara Pengawasan Pelayanan Publik, Ombudsman RI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, merampungkan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 164 Jakarta, Jalan Dharma Putra No 10, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasalnya pembangunan gedung sekolah … Selengkapnya

Ivan Haz Dituntut 2 Tahun

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

 JAKARTA – Fanny Safriansyah (Ivan Haz), terdakwa kasus kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT), dituntut dua tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wahyu, pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat “Menjatuhkan pidana kepada Fanny Safriansyah alias Ivan Haz dengan … Selengkapnya

KAI Terapkan “Boarding Pass” di Stasiun Pasar Senen

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Guna menghindari pemalsuan tiket, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop I Jakarta  menerapkan sistem check in dan boarding pass di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sistem check in dan boarding pass dianggap berhasil dilakukan di Stasiun Gambir yang sudah … Selengkapnya

olahraga

Nolito ke City Karena Guardiola

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

LONDON – Sebuah kesempatan untuk bersama kembali dengan pelatih baru Manchester City Pep Guardiola dan iming-iming sepak bola Liga Inggris telah membuat Nolito memilih untuk pindah ke Inggris dibanding bergabung dengan juara La Liga, Barcelona. Demikian diungkap pemain sayap itu dikutip Soccerway, Selasa (26/7).

Nolito menghabiskan satu musim di bawah Guardiola di Barcelona tapi tak banyak dimainkan oleh sang pelatih. Guardiola hanya memberi pemain berusia 29 tahun dua penampilan sebagai pemain pengganti selama seluruh musim 2010-2011 sebelum menjual dia ke klub Portugal Benfica.

“Yang benar adalah saya menikmati bekerja dengan dia di Barcelona meskipun itu tidak banyak waktu. Ini alasan bagi saya untuk datang ke sini, tapi itu bukan satu-satunya,” ujarnya.

“Tapi itu juga tentang City, mereka memiliki tim yang hebat. Sebenarnya saya akan mencoba untuk membantu klub ini meraih hal-hal besar. Saya sangat bangga bisa bersama Barcelona tapi sekarang saya di sini dan saya pikir saya membuat keputusan terbaik untuk datang ke sini,” sambungnya.

“Saya datang ke Liga Inggris untuk bermain dengan City dan di bawah Guardiola, yang akan memainkan saya di tim pertama, dan saya sangat senang dengan keputusan yang saya ambil,” tandasnya.

City telah memboyong empat pemain, termasuk Nolito dan gelandang Jerman Ilkay Guendogan, untuk barisan skuad mereka.  ben/Rtr/S-1

Divock Origi Siap Rebut Posisi

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Striker Divock Origi tidak takut dengan persaingan untuk mendapatkan posisi di Liverpool dan mengatakan dia siap berjuang untuk tempat di tim pertama setelah klub memboyong sejumlah pemain selama pra musim.

Origi, yang awalnya berjuang untuk masuk ke starting line-up, tampil … Selengkapnya

Allardyce Bertekad Bangkitkan “The Three Lions”

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

LONDON – Pelatih baru Sam Allardyce berbicara tentang potensi lebih yang dimiliki tim nasional Inggris itu harus menjadi kenyataan saat mereka menatap ke depan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2018.

Tampil pada konferensi pers pertamanya sejak dinobatkan sebagai … Selengkapnya

Zidane Ditantang Emery

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Dua pelatih muda yang sama-sama menorehkan prestasi di Eropa, akan saling berhadapan di ajang pra musim.

OHIO – Dua tim papan atas dunia, Real Madrid dan Paris St Germain akan saling menguji kekuatan dalam turnamen pra musim International Champions Cup … Selengkapnya

kupas

Pemerintah Masih Menimbang Sistem Pemilu 2019

Selasa 26/7/2016 | 02:02
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah dan DPR, berencana bakal menyatukan Undang-Undang tentang Pemilu. Regulasi yang bakal disatukan adalah UU tentang pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan UU tentang Penyelenggara Pemilu. Nantinya, jika sudah disatukan dalam sebuah UU, regulasi tersebut bakal diberi nama UU Penyelenggaraan Pemilu.

Pemerintah sendiri jadi insiator atau pengusul penyatuan UU tersebut. Tugas menyusun naskah pun ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Dan, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo telah menugaskan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum untuk membentuk tim penyusun naskah. Draf naskah sendiri kabarnya sudah disusun.

Bahkan, secepatnya diserahkan ke Istana. Selain isu tentang sistem proporsional tertutup yang digulirkan, isu lain yang mulai disuarakan partai adalah isu tentang ambang batas partai atau parliamentary treshold.

Partai Nasional Demokrat adalah salah satu partai yang sudah mulai menggulirkan wacana tentang treshold tersebut.

Partai pimpinan Surya Paloh itu mengusulkan agar ambang batas partai ditetapkan sebesar 7 persen. Usulan itu pun langsung dapat reaksi dari partai lain. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya lewat Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, langsung menolaknya.

Untuk mengetahui sikap pemerintah terkait isu-isu yang bakal masuk dalam penyatuan UU pemilu, Koran Jakarta, berkesempatan mewawancarai Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Berikut petikan wawancara Koran Jakarta dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo.

Revisi UU tentang pemilu belum juga dibahas. Tapi, partai sudah mulai bersuara. Partai Nasdem misalnya mengusulkan agar ambang batas ditetapkan 7 persen. Sikap pemerintah sendiri?

Ya, ambang batas parpol untuk menempatkan wakil di parlemen pada pemilu 2014 itu kan sudah ditetapkan 3,5 persen. Kemarin memang Nasdem usul jadi 7 persen.

Pemerintah sendiri setuju tetap atau dinaikan?

Saya kira seluruh aspirasi partai politik dan DPR akan kami tampung dulu. Karena pemerintah hanya akan menyanpaikan draft alternatif. Nanti kita akan bahas dengan DPR. Kan yang memutuskan UU itu adalah pemerintah dengan DPR.

Terkait revisi UU Pemilu, juga mencuat wacana dikembalikannya sistem proporsional tertutup. Menurut pemerintah, lebih baik tertutup atau terbuka?

Seluruh usulan baik, tapi kan menyamakan semua usulan misalnya proporsional tertutup ada baiknya, terbuka, ada baiknya tertutup.

Nah, Nasdem bilang gabungan. PAN juga bilang gitu. Sehingga kedaulatan rakyat dan parpol terjaga. Berartikan selektiflah, rekrutmen mencari anggota DPR yang baik kan dari partai.

Untuk usulan treshold, posisi pemerintah sendiri bagaimana?

Belum diputuskan nanti ada mau rapat.

Pemerintah lebih condong ke opsi tertutup atau terbuka?

Masih mau dirapatkan kabinet. Kan keputusan pemerintah satu, enggak bisa kami sendiri.

Tapi ada yang menganggap jika dikembalikan ke sistem proporsional tertutup justru membuka peluang menguatnya oligarki di tubuh partai. Menurut Anda bagaimana?

Saya kira, semakin modern kan harus makin transparan. Kita kembalikan ke parpollah rekruitmennya.

Harus ada psikotes, harus tahu rekam jejaknya. Sama kayak menjadi polisi dan tentara. Jangan mentang-mentang punya duit langsung DPR, kan repot kalau begitu.

Kenyataannya sekarang begitu?

Kan masing-masing partai politik punya kebijakan sendiri-sendiri Kembali ke ambang batas partai atau treshold.

Sepertinya akan naik?

Belum tahu, belum diputuskan lewat kabinet.

Kalau naik misalnya, pertimbangannya apa harus naik?

Ya tunggulah. Harus rapat kabinet. Enggak bisa ngomong sendiri saya. Isu lainnya adalah pemilu nanti juga akan ada perubahan soal mekanisme atau metode pemungutan suara.

Nah, nanti akan menggunakan sistem contreng atau coblos?

Tunggulah nanti ya.

Soal e-voting, akan masuk dalam draf?

Ya, itu masuk. Nah, sekarang soal yang mungkin agak sensitif bagi partai.

Nanti, partai baru langsung bisa mencalonkan calon presiden dan wakilnya, atau bagaimana?

Wah, tunggu saja nanti. Saya tak mau berkomentar dulu soal itu.  agus supriyatna/AR-3

Eksekusi Mati Domain Penegak Hukum, Presiden Tidak Ikut Campur

Senin 25/7/2016 | 02:02
A   A   A   Pengaturan Font

Mahkamah Agung (MA) telah menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Freddy Budiman, gembong narkoba yang telah divonis mati oleh pengadilan tingkat pertama.

Tak lama berselang, Merry Utama, kurir narkoba 1,1 heroin yang juga divonis mati di pengadilan tingkat pertama … Selengkapnya

“Kami Temukan Adanya Indikasi Persekongkolan”

Sabtu 23/7/2016 | 01:01
A   A   A   Pengaturan Font

Dua produsen sepeda motor ternama, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YMMI) dan PT Astra Honda Motor (AHM), diduga kuat melakukan praktik monopoli penjualan sepeda motor skuter matik 110-125 cc.

Dugaan ini dilayangkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaga yang … Selengkapnya

“Kalau Ibu Mega yang Meminta, Saya Enggak Bisa Jawab”

Jumat 22/7/2016 | 01:01
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam berbagai hasil survei terkait elektabilitas calon Gubernur DKI Jakarta, nama Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok, masih yang tertinggi. Peluang Ahok yang berstatus petahana tersebut cukup besar untuk memenangi pemilihan 2017.

Beberapa nama memang sudah muncul sebagai calon … Selengkapnya

berita lain

Desain Cantik di Lahan Panjang dan Sempit

Senin 25/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Agar tercipta desain dan penataan ruangan yang sedap dipandang, pemilik rumah harus menyesuaikan dengan bentuk lahan. Penataan untuk rumah dengan lahan kotak akan berbeda dengan penataan rumah berbentuk memanjang.

Tantangan dalam mengatur dan menata furnitur di ruangan persegi panjang adalah … Selengkapnya

Laptop Tertipis Segmen Premium

Selasa 26/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Semakin kecilnya komponen memungkinkan perangkat semakin tipis ringan. Produsen komputer HP kini merilis ke pasar model laptop tertipis untuk segmen pasar kelas atas.

Dengan layar 13 inci beresolusi full HD laptop ini memililiki ketebalan hanya 10.4 mm, atau mengalahkan MacBook … Selengkapnya

Mobil Konsep dan Baru di GIIAS 2016

Rabu 27/7/2016 | 01:00
A   A   A   Pengaturan Font

Pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2016 yang akan dihelat pada 11-21 Agustus, Mitsibishi akan menampilkan mobil konsep.

Mobil konsep yang bakal dihadirkan kali ini berasal dari segmen Small Crossover MPV. Mobil konsep ini memadukan ketangguhan sebuah SUV … Selengkapnya