Koran Jakarta | February 22 2018
No Comments
Bantuan Pendidikan | BOP Diperlukan untuk Biaya Operasional PKBM

11.000 Pusat Belajar Terancam Tidak Dapat Dana BOP

11.000 Pusat Belajar Terancam Tidak Dapat Dana BOP

Foto : ISTIMEWA
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kem­dikbud, Wartanto.
A   A   A   Pengaturan Font
Kementerian Keuangan hingga saat ini belum merespons permohonan Kemdikbud terkait pengajuan anggaran untuk BOP.

 

JAKARTA - Sebanyak 11.000 Pusat Kegiatan Belajar Ma­syarakat (PKBM) di Tanah Air terancam tidak mendapatkan Bantuan Operasional Pendi­dikan (BOP) pada 2018. Ke­menterian Pendidikan dan Ke­budayaan (Kemdikbud) telah mengajukan anggaran sebesar 500 miliar rupiah kepada Ke­menterian Keuangan untuk BOP PKBM, namun hingga saat ini belum ada jawaban.

“Kami sudah mengajukan BOP ini sebanyak dua kali ke Kementerian Keuangan (Ke­menkeu). Namun sampai saat ini, belum ada kabar lagi,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kem­dikbud, Wartanto, di Jakarta, Senin (12/2).

Ia mengatakan belum ada­nya kepastian mengenai BOP tersebut membuat PKBM yang menerima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) nonformal atau putus sekolah menjadi risau. Pasalnya, BOP diperlukan untuk biaya opera­sional PKBM tersebut, seperti gaji tutor maupun proses pem­belajaran. Sementara dana KIP yang diterima siswa hanya bo­leh digunakan untuk siswa, mi­salnya untuk ongkos transpor­tasi ke PKBM.

“Jumlah anak yang putus sekolah, menurut data Tim Na­sional Percepatan Penanggu­langan Kemiskinan (TNP2K), ada 4,1 juta anak. Setelah kami melakukan penyisiran dan mengajak kembali ke sekolah ada sekitar 568.171 anak putus sekolah yang kembali belajar di PKBM,” tambah Wartanto.

Sebanyak 568.171 tersebut terdiri dari paket A sebanyak 69.905 siswa, kemudian paket B sebanyak 242.004 siswa dan pa­ket C sebanyak 256.262 siswa. Anak putus sekolah tersebut kembali mengenyam pendi­dikan di 11.000 PKBM yang ter­sebar di Tanah Air sebagai pe­nerima KIP nonformal.

Pada tahun sebelumnya, kata dia, setiap PKBM yang me­nampung anak penerima KIP nonformal mendapatkan BOP yakni paket A sebanyak satu juta rupiah per tahun, kemudian pa­ket B sebanyak 1,5 juta rupiah per tahun dan paket C sebanyak dua juta rupiah per tahun.

“Kalau sekolah formal, ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kemudian gu­runya juga digaji pemerintah, sementara kalau PKBM kan ti­dak,” kata Wartanto.

PKBM merupakan lemba­ga yang dibentuk oleh masya­rakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendi­dikan, yang keberadaannya di bawah pengawasan dan bim­bingan dari Dinas Pendidikan Nasional.

Jangan Dihapus

Sementara itu, pengelola PKBM Suka Maju Sejahtera (SMS) Padang, Linda Purna­wati, berharap BOP tidak diha­puskan karena sangat diperlu­kan untuk biaya operasional PKBM tersebut. “Kami jelas kaget, begitu diberitahu kalau tahun ini tidak ada BOP un­tuk PKBM. Miris, kalau hal itu terjadi karena PKBM semakin tertatih-tatih,” katanya.

Linda berharap pemerintah melalui Kementerian Keuang­an mempertimbangkan kem­bali karena tidak semua paket di PKBM itu mendapat dana operasional. Contohnya, di PKBM SMS tersebut, pada 2017 mendapatkan dana BOP un­tuk paket B sebanyak 73 anak dengan dana 1,4 juta rupiah per anak per tahun, kemudian paket C sebanyak 110 anak de­ngan dana 1,7 juta rupiah per anak per tahun.

“Untuk paket A sama sekali tidak mendapat BOP, tapi ter­nyata ada penerima KIP non­formal yang mengenyam paket A sebanyak 15 orang. Jadi, kami berinisiatif untuk subsidi si­lang,” ujarnya.

Begitu juga, lanjut Linda, untuk mata pelajarannya juga paket B dan C untuk tujuh mata pelajaran, tapi praktiknya jum­lah mata pelajaran ada 13 ka­rena ditambah seni budaya, agama, olahraga, maupun kun­jungan ke lapangan. “Dana BOP juga untuk gaji tutor, biaya modul, alat tulis, dan sebagai­nya,” pungkas Linda. Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment