Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, tentang Kepala Daerah yang kembali Kena OTT KPK

“Saya Sudah Ingatkan Kepala Daerah”

“Saya Sudah Ingatkan Kepala Daerah”

Foto : ANTARA/Wahyu Putro A
A   A   A   Pengaturan Font
Banyaknya kepala daerah atau pejabat publik di daerah yang kena jerat atau bahkan terjaring operasi tangkap tangan, jadi sorotan publik.

 

Untuk mengetahui sikap Kementerian Dalam Negeri, Koran Jakarta mewawancarai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, usai acara jalan santai dalam rangka hari jadi ke-7 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta, Minggu (17/9). Berikut petikan wawancaranya.

kena tangkap Wali Kota Batu, Jawa Timur, Edi Rumpoko. Tanggapan Anda sebagai Mendagri?

Semuanya bahwa saya termasuk seluruh teman-teman di daerah harus memahami area rawan korupsi yang selalu mendapatkan sorotan dari para penegak hukum.

Yang pertama menyangkut perencanaan anggaran, yang kedua dana hibah dan bansos, yang ketiga menyangkut retribusi dan pajak, yang keempat menyangkut belanja barang dan jasa, dan yang kelima berkaitan dengan masalah-masalah indikasi jual beli jabatan atau suap dengan pihak ketiga.

Apakah KPK setelah itu berkomunikasi dengan Anda sebagai Mendagri?

Untuk jalannya pemerintahan di daerah agar tidak terganggu, begitu pimpinan KPK mengumumkan secara resmi kepada saya setelah OTT, membawa ke Jakarta, serta biasanya malam saya tunggu atau pagi hari.

Begitu ada pernyataan resmi, sudah kita anggap itu normalnya KPK menyampaikan pada masyarakat juga kepada Kemendagri. Dan satu hari, biasanya KPK sudah mengirimkan surat pada Kemendagri bahwa hari ini, jam ini, ada ini.

Ini yang kemarin saya baru pulang dari Medan dalam rangka menyerahkan SK Menteri tentang Plt Batubara.

Kenapa kepala daerah kena OTT kecenderungannya meningkat?

Kejadian OTT juga mengingatkan pada saya dan semua untuk memahami mengenai area rawan korupsi, termasuk jebakan-jebakan yang harus dicermati dengan baik.

Jebakan? Bisa dijelaskan?

Jebakan itu apa. Bisa aja macemmacem. Misal Anda datangi kantor saya. Saya terima atau Anda datang naruh barang, begitu saya ambil, OTT. Apalagi jebakan-jebakan jelang pilkada khususnya yang kuat, yang jadi petahana, ini akan terus digulirkan oleh lawan-lawan politik yang ada.

Kewaspadaan harus terus dijaga, buat teman-teman sekalian hati-hati. Bukan curiga dengan teman, tapi apa pun kita harus cermat menerima tamu, kita harus cermat membuat kebijakan, cermat membuat keputusan.

Penyebabnya apa kepala daerah itu nekat lakukan korupsi?

Semua indikasinya masih berkaitan dengan dana pilkada. Ini yang menonjol. Saya sudah mengimbau bahwa silakan petahana maju pilkada, tapi jangan menggunakan APBD. Jangan menggunakan modal yang didapat dari hal yang nantinya akan merugikan kita bersama. agus supriyatna/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment