Koran Jakarta | September 21 2018
No Comments
Restrukturisasi BUMN - “Holding” BUMN Disinyalir Jadi Ajang Pemburuan Rente

“Holding” BUMN Migas Akan Digugat

“Holding” BUMN Migas Akan Digugat

Foto : ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
PROYEK PERTAMINA - Pekerja beraktivitas di Lapangan Senipah, Peciko dan South Mahakam (SPS) yang merupakan tempat pengolahan minyak dan gas bumi dari Blok Mahakam, Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu. Pertamina akan mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesia mulai 1 Januari 2018.
A   A   A   Pengaturan Font
Alasan gugatan, selain pemerintah mengabaikan fungsi pengawasan DPR, juga melanggar UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba.

JAKARTA - Indonesia Resources Studies (IRESS) menegaskan siap menggugat Peraturan Pemerintah (PP) No 47 Tahun 2017 mengenai pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara sektor Pertambangan, termasuk menggugat wacana pemerintah yang akan membentuk holding BUMN Migas.

“Berkaca pada holding BUMN Tambang yang menuai masalah, bukan tidak mungkin holding BUMN Migas juga akan mendapat gugatan publik,” kata Direktur Eksekutif IRESS, Marwan Batubara, di Jakarta, pekan lalu (5/1).

Menurut Marwan, alasan gugatan tersebut selain karena pemerintah mengabaikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga melanggar UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Minerba. “Kami mendukung penguatan BUMN dengan memperbesar nilai aset, tetapi bukan dengan cara seperti saat ini yang melemahkan sistem pengawasan. Makanya saya turut menggugat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, holding BUMN Tambang menjadikan PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam (PT BA), PT Timah sebagai anak usaha dari PT Inalum (Persero). Menurut dia, holding BUMN Tambang ini tidak melibatkan DPR, padahal ini keputusan penting dan strategis. “Tiga perusahaan yang tadinya berstatus BUMN, sekarang dijadikan anak perusahaan PT Inalum. Maka dia bukan lagi BUMN dan terhindar dari pengawasan KPK dan BPK,” tegasnya.

 

Pemburuan Rente

 

Marwan yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil penggugat holding Tambang ini menambahkan, upaya menghindar atau tidak meminta persetujuan dari DPR serta membuat keuangan tiga perusahaan luput dari BPK dan KPK, disinyalir bertujuan sebagai ajang pemburuan rente.

Ditambahkan Marwan, dengan status tidak lagi BUMN, maka ketiga perusahan itu tidak lagi memiliki kewajiban pelayanan kepada publik (Public Service Obligation/PSO). Selain holding BUMN Tambang, pemerintah dalam waktu dekat juga akan merealisasikan pembentukan holding BUMN Migas dengan menjadikan PT PGN Tbk (Persero) menjadi anak perusahaan PT Pertamina.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan pembentukan holding BUMN Migas akan diwujudkan untuk mendorong efisiensi dan kemandirian dalam bidang energi. “Aktivitasnya akan tetap berjalan seperti sekarang, tetapi lebih efisien,” ujar Rini. Rini menjelaskan penyatuan BUMN yang bergerak dalam bidang energi, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) ini akan memperkuat peran pemerintah dalam sektor migas.

“Untuk bisa menjadi negara yang mandiri dari sisi energi, otomatis kita harus memiliki BUMN yang kuat dan efisien dalam berinvestasi,” ujarnya. Sebelumnya, pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tri Widodo, mengatakan wacana holding BUMN migas telah merugikan PGN sebagai perusahaan terbuka.

“PGN itu perusahaan publik sehingga dengan wacana holding telah menjatuhkan harga sahamnya dan membuat investor tidak percaya. Tentu harga sahamnya bisa jatuh,” katanya. Menurut Widodo, rencana pembentukan holding migas tidak memiliki alasan fundamental untuk kepentingan migas nasional.

Dirinya bahkan menganggap kebijakan ini akan menciptakan suasana gaduh dan masuk dalam sengkarut hukum yang lebih kompleks. “Untuk kepentingan apa holding? PGN dan Pertamina dua-duanya milik pemerintah, jadi nggak perlu holding. Saya melihat motif holding migas ini lebih kepada internal, tidak ada tujuan besar.

Ini membuktikan kegagalan pemerintah membuat BUMN bersinergi,” ujarnya. “Kalau memang Rini memiliki kemampuan managerial untuk membuat BUMN bersinergi, holding tidak dibutuhkan sama sekali. Holding itu malah membuat banyak masalah baru,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Widodo, pembentukan holding migas tidak disertai dengan grand design yang fundamental untuk ketahanan energi nasioal. Yang lebih buruk dari pelaksanaan holding migas tersebut malah menciptakan banyak masalah baru dan sekaligus menandakan kegagalan menteri dalam managerial untuk mendorong sinergi antarperusahaan BUMN. 

 

Ant/YK/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment